American Bankers Association (ABA) membalas laporan Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih (CEA), seraya menilai bahwa laporan tersebut mengabaikan risiko nyata yang ditimbulkan oleh yield stablecoin untuk bank komunitas.
Laporan CEA menyimpulkan bahwa pelarangan yield pada stablecoin pembayaran hanya akan meningkatkan total pinjaman bank sebesar US$2,1 miliar, atau 0,02% dari seluruh pinjaman. CEA memperkirakan konsumen akan kehilangan sekitar US$800 juta per tahun dari potensi hasil investasi yang hilang.
ABA Peringatkan Risiko Lari Dana Ketika Stablecoin Berkembang
ABA menyatakan bahwa CEA “mengkaji pertanyaan yang tidak tepat.” Alih-alih memodelkan dampak pelarangan, ABA menilai pembuat kebijakan seharusnya memeriksa apa yang terjadi ketika stablecoin dengan yield bertumbuh secara pesat.
Kelompok perbankan ini mengingatkan bahwa stablecoin yang didukung oleh Treasury AS serta menawarkan hasil yang kompetitif bisa menarik dana murah dari bank komunitas.
Perubahan tersebut berpotensi menaikkan biaya pendanaan dan mengurangi pinjaman lokal untuk pelaku usaha kecil, petani, dan pembeli rumah. Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika pernah memperkirakan bahwa dana deposit sebesar US$6,6 triliun bisa terdampak.
“Dengan fokus pada efek pelarangan, laporan CEA berisiko menciptakan rasa aman yang menyesatkan karena mengabaikan skenario yang jauh lebih besar dampaknya: stablecoin pembayaran dengan yield tumbuh dengan cepat,” tulis kutipan di ABA Banking Journal.
Senat Hadapi Batas Waktu Dua Minggu untuk Clarity Act
Perselisihan ini muncul ketika Senat kembali dari masa reses dengan waktu terbatas untuk mendorong pengesahan Digital Asset Market Clarity Act.
Menkeu Scott Bessent telah menyerukan dukungan secara terbuka, sementara Ketua SEC Paul Atkins dan Ketua CFTC Michael Selig menuturkan bahwa lembaga mereka siap langsung menjalankan RUU tersebut.
Menurut Senator Cynthia Lummis, CLARITY Act berisiko tertunda selama empat tahun hingga setelah tahun 2030 jika tidak lolos sekarang.
Yield stablecoin masih menjadi satu-satunya isu yang menghambat pengesahan RUU ini. Apabila Komite Perbankan Senat tidak membahasnya sebelum akhir April, kemungkinan RUU tersebut baru akan kembali setelah pemilu sela November mendatang.
