Tiga perkembangan kebijakan dari Korea Selatan dalam satu minggu telah memunculkan rasa yang semakin kuat di antara pelaku industri bahwa regulator mulai mengendur — meskipun Undang-Undang Dasar Aset Digital yang menjadi tonggak di negara ini perlahan mendekati pengesahan.
Tidak ada satu pun dari tiga langkah itu yang secara langsung menjadi larangan. Tapi jika dilihat bersama-sama, pasar membaca ketiganya sebagai sebuah pola.
Jaksa Melikuidasi Bitcoin yang Berhasil Disita daripada Menyimpannya
Kantor Kejaksaan Distrik Gwangju mengumumkan pada 10 Maret bahwa mereka telah menjual 320,88 Bitcoin — senilai sekitar 31,59 miliar won Korea (US$21,6 juta) — yang berhasil mereka pulihkan setelah insiden phishing, lalu memasukkan hasil penjualannya ke kas negara.
Bitcoin tersebut awalnya disita dari pasangan ibu-anak yang terbukti mengoperasikan bisnis judi online ilegal di Thailand pada tahun 2018 hingga 2021. Setelah Mahkamah Agung memutuskan sitaan ini menjadi milik negara, jaksa melakukan eksekusi — dan mereka mendapati seluruh Bitcoin itu sudah hilang. Wallet milik mereka sendiri berhasil diretas. Staf tanpa sengaja mengakses situs phishing saat proses serah terima wallet pada Agustus 2025. Dana tersebut berhasil kembali pada Januari, diduga setelah jaksa mengkoordinasi pembekuan aset di berbagai exchange domestik dan internasional.
Demi meminimalkan dampak ke pasar, jaksa menjual Bitcoin tersebut secara bertahap dalam 11 hari antara 24 Februari hingga 6 Maret.
Bukan penjualannya yang ramai menjadi bahan pembicaraan — aset sitaan memang biasa dilelang. Tapi, hal yang dibandingkan adalah dengan beberapa negara lain yang jumlahnya masih kecil namun terus bertambah, termasuk Amerika Serikat di bawah pemerintahan kini, yang mulai memperlakukan Bitcoin hasil sitaan sebagai aset negara jangka panjang. Korea malah melakukan hal sebaliknya, langsung mengonversi Bitcoin hasil sitaan menjadi uang tunai sesegera mungkin.
Pilihan itu bukanlah sebuah pernyataan kebijakan. Tapi hal tersebut tetap menjadi satu data penting.
Stablecoin Tidak Masuk ke dalam Panduan Investasi Korporasi
Komisi Jasa Keuangan Korea (FSC) tengah menyusun pedoman agar perusahaan yang sudah terdaftar bisa berinvestasi di aset kripto untuk pertama kalinya — sebuah langkah besar dalam membuka pasar. Tapi, stablecoin seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) diperkirakan akan dikecualikan dari daftar aset yang boleh diinvestasikan, lapor media lokal pada 10 Maret.
Alasannya lebih karena ada ketidaksesuaian hukum, bukan semata-mata sikap anti stablecoin. Berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea, stablecoin belum diakui sebagai alat pembayaran luar negeri. Jika perusahaan diizinkan menyimpan stablecoin sebagai investasi, seolah mereka mengakui penggunaannya untuk penyelesaian perdagangan. Regulator belum siap melegalkan fungsi stablecoin tersebut. Usulan revisi undang-undang untuk mengakui stablecoin sebagai alat pembayaran sudah diajukan ke Majelis Nasional pada Oktober 2025, namun masih dalam tahap pembahasan.
Beberapa eksportir yang sudah terdaftar mendorong agar USDC masuk ke dalam daftar, mengingat kegunaannya untuk lindung nilai valas secara real-time dalam transaksi internasional. Untuk saat ini, mereka sepertinya akan tetap menggunakan stablecoin lewat platform luar negeri dan wallet pribadi sendiri.
Pengecualian stablecoin ini mungkin hanya bersifat sementara — tergantung pada perubahan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing — bukan kebijakan permanen. Tapi bagi perusahaan yang menanti kepastian regulasi, jawaban sekarang masih belum boleh.
Batas Kepemilikan Exchange: Angkanya Masih Bergerak
Perkembangan paling kontroversial terkait usulan pembatasan kepemilikan pemegang saham utama di exchange kripto, yang rencananya akan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Aset Digital.
Task force aset digital dari Partai Demokrat Korea kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan FSC tentang batas kepemilikan sebesar 34%. Angka ini lebih longgar dari kisaran 15–20% yang sempat dibahas sebelumnya. Nilai ini setara dengan ambang batas minoritas pemblokiran 33,4% pada hukum komersial. Pembatasan ini akan berlaku seragam, baik untuk exchange yang sudah berjalan maupun yang baru. Masa transisi selama tiga hingga enam tahun masih didiskusikan, tergantung pada ukuran exchange.
Tapi usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Pada seminar di Majelis Nasional tanggal 9 Maret, anggota legislatif oposisi menilai bahwa pembatasan ini belum ada presedennya di Amerika Serikat maupun Eropa. Layanan Riset Majelis Nasional juga sudah menyoroti potensi konflik konstitusional. Secara khusus, mereka menyebut adanya kekhawatiran terkait perlindungan hak milik dan larangan atas hukum yang berlaku surut. Kritikus di kalangan akademisi mengutarakan kekhawatiran lain: efek “bystander.” Fragmentasi kepemilikan yang terlalu kecil bisa membuat exchange kekurangan pengambil keputusan utama ketika terjadi krisis.
Ujian praktis pertama dari pembatasan ini menyasar Dunamu, operator Upbit, serta rencana merger perusahaan itu bersama Naver Financial. Jika struktur pasca-merger berjalan, pendiri Song Chi-hyung akan memegang sekitar 19,5% dan Naver sekitar 17%. Regulator kabarnya mempertimbangkan kedua kepemilikan itu terpisah — sebagai “kepemilikan pemilik” dan “kepemilikan mitra” — sehingga memungkinkan merger tetap berlangsung dengan sedikit modifikasi daripada diblokir langsung.
Syarat akhir dari kebijakan ini masih terus dalam tahap negosiasi. Konsultasi antara partai dan pemerintah menargetkan penyelesaian pada bulan Maret, tapi perkembangan geopolitik — misalnya situasi antara Amerika Serikat dan Iran — bisa saja menggeser jadwal ke bulan April.
Apa yang Pola Ini Tunjukkan — dan Apa yang Tidak
Masing-masing dari tiga langkah ini punya alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Aset sitaan wajar jika dijual. Pengecualian stablecoin lebih karena kekosongan hukum, bukan larangan. Pembatasan kepemilikan exchange disebut-sebut menjadi upaya perlindungan investor setelah kegagalan exchange di masa lalu.
Tapi pasar tidak selalu menilai kebijakan secara terpisah. Sinyal gabungan — menjual Bitcoin, menahan stablecoin dari portofolio perusahaan, membatasi kepemilikan exchange — menghasilkan dampak yang berbeda daripada tiap kebijakan jika berdiri sendiri.
Undang-Undang Dasar Aset Digital seharusnya memberikan jawaban atas posisi Korea. Tapi sejauh ini, penjelasan rinci dalam kebijakannya justru memberikan kesan sebaliknya.
