Gubernur Texas, Greg Abbott, sudah menjelaskan lima data penting yang wajib diungkap pusat data jika ingin tersambung ke jaringan listrik negara bagian.
Langkah ini diambil karena semakin banyak penolakan dari masyarakat terkait pertumbuhan pusat data yang sangat cepat. Pejabat negara bagian kini ingin ada transparansi lebih terkait kebutuhan listrik dan air pusat data tersebut.
Apa Saja yang Ingin Diungkap Abbott dari Pusat Data
Bulan ini, Abbott memerintahkan agar persetujuan pusat data dihentikan sementara. Gubernur menginstruksikan Public Utility Commission of Texas (PUCT) dan Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) untuk mengaudit semua pusat data yang sedang proses interkoneksi di ERCOT. Pusat data yang tidak memenuhi syarat dari negara bagian tidak akan mendapatkan sambungan ke jaringan listrik.
Persyaratan itu mengatur lima hal: dana publik, penggunaan listrik, konsumsi air, dampak ke masyarakat, dan kepemilikan. Perusahaan wajib mengungkap semua insentif yang didapat dari dana pajak masyarakat.
Mereka juga wajib menyampaikan estimasi kebutuhan listrik dan rencana pembangkit di lokasi. Selain itu, perusahaan harus memberitahu sumber air, cara penggunaan ulang air, dan upaya untuk masyarakat seperti pengendalian kebisingan dan lalu lintas.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Skalanya sangat besar. ERCOT sedang mempertimbangkan permohonan sambungan lebih dari 474 gigawatt, yaitu lebih dari lima kali rekor puncak permintaan listrik negara bagian. Pusat data menyumbang sekitar 90% dari permohonan tersebut.
“Setiap proyek yang gagal mematuhi persyaratan yang ditetapkan PUCT, ERCOT, serta hukum negara bagian, harus ditolak untuk sambungan ke jaringan listrik Texas. Intinya, warga Texas harus jadi prioritas utama,” tegas Abbott dalam keterangannya.
Moratorium di New York Tanda Penolakan Lebih Luas
Bukan hanya Texas yang mengalami hal ini. Pada bulan Juli, New York menerapkan moratorium pertama di tingkat negara bagian terhadap pembangunan pusat data hyperscale baru.
Penolakan masyarakat mulai merebak ke seluruh negeri. Sekitar selusin negara bagian lain juga mengusulkan pelarangan pusat data menurut CNN.
Penolakan dari masyarakat juga makin terlihat. Polling terbaru Gallup menunjukkan bahwa 71% warga AS tidak setuju jika pusat data dibangun di lingkungan mereka. Sementara survei dari Reuters/Ipsos menemukan 57% warga juga menolak pembangunan pusat data di komunitas mereka.
Langganan YouTube kami untuk menonton pemimpin dan jurnalis berbagi wawasan ahli
