Pemerintah Hong Kong telah menetapkan aturan baru yang mewajibkan setiap individu untuk membuka kunci ponsel dan laptop selama penyelidikan keamanan nasional. Penolakan untuk mematuhi akan dianggap sebagai pelanggaran pidana.
Aturan ini juga memberi wewenang kepada polisi untuk menyita dan menahan perangkat yang mereka anggap relevan dengan kasus tersebut, termasuk di bandara dan pos pemeriksaan perbatasan.
Walau banyak postingan yang beredar menyebut ini sebagai perubahan baru, kekuatan hukum ini sebenarnya sudah berasal dari Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan sejak 2020. Tapi, perhatian baru terhadap aturan ini kini memicu kekhawatiran di kalangan industri aset kripto.
Holder Bitcoin menghadapi risiko khusus. Banyak pengguna menyimpan private key, seed phrase, atau akses wallet secara langsung di perangkat pribadi. Jika pemerintah memaksa untuk membuka perangkat, maka semua data penting tersebut bisa terbuka dan memberikan akses penuh ke seluruh dana.
Oleh sebab itu, pengguna aset kripto dan pakar keamanan sekarang memperingatkan untuk tidak bepergian ke Hong Kong dengan data wallet yang sensitif.
Hukum ini berlaku luas, termasuk untuk warga negara asing maupun penumpang transit, dan arti “keamanan nasional” sendiri masih belum jelas dan sangat luas.
Hal ini membuat risiko tidak lagi hanya soal kasus politik. Trader, founder, dan investor ritel yang membawa wallet self-custody semuanya bisa terdampak jika perangkat mereka diperiksa.
Karena itu, saran yang beredar kini makin tegas. Hindari menyimpan kredensial wallet di perangkat yang dipakai bepergian, atau bahkan hindari sama sekali berkunjung ke wilayah dengan risiko tinggi.
Bagi para holder Bitcoin, akses ke perangkat kini bukan cuma soal privasi, tapi juga bisa langsung berisiko pada keamanan keuangan.
