Bank AS Bersama Peringatkan Charter Kripto OCC Bisa Melemahkan Sistem Perbankan

Industri perbankan AS kini melancarkan tantangan terkoordinasi terhadap pendekatan Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Upaya ini menargetkan upaya regulator tersebut dalam mengintegrasikan perusahaan aset kripto ke dalam sistem perbankan federal.

Pada 12 Desember, OCC memberikan persetujuan bersyarat untuk izin trust nasional kepada lima perusahaan aset digital, termasuk Ripple, Fidelity, Paxos, First National Digital Currency Bank, dan BitGo. Regulator bank ini menegaskan bahwa para pelamar crypto telah melalui “peninjauan ketat” yang sama seperti pemohon izin bank nasional lainnya.

Industri Perbankan AS tantang langkah OCC

Namun, American Bankers Association (ABA) dan Independent Community Bankers of America (ICBA) berpendapat bahwa tindakan OCC menciptakan sistem perbankan dua tingkat.

Inti keberatan mereka adalah bahwa perusahaan fintech dan aset kripto diberikan izin nasional prestisius tanpa memiliki Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) atau memenuhi standar modal dan likuiditas tradisional yang wajib bagi bank layanan penuh.

Kelompok ini menilai struktur seperti ini mendorong terjadinya arbitrase regulasi di tingkat federal.

Dengan mendapatkan izin nasional, perusahaan kripto bisa mendapatkan manfaat dari pengabaian regulasi transmisi uang negara bagian oleh pemerintah federal. Namun pada saat yang sama, mereka menghindari banyak kewajiban kepatuhan yang berlaku untuk institusi penyimpanan berasuransi.

Presiden ABA Rob Nichols mengutarakan bahwa persetujuan semacam ini “mengaburkan batas” tentang apa yang dikategorikan sebagai bank. Ia juga menyebut bahwa pengaburan definisi ini berisiko melemahkan integritas dari izin tersebut.

Menurut pandangannya, perluasan fungsi trust kepada perusahaan yang tidak menjalankan tugas fidusia tradisional menciptakan kelas lembaga yang mirip bank secara nama dan lingkup, tapi tidak mendapat pengawasan setara.

Di sisi lain, kekhawatiran mereka juga bukan hanya soal persaingan.

Kelompok perbankan memperingatkan bahwa konsumen bisa kesulitan membedakan antara bank yang diasuransikan dan institusi trust nasional yang memegang aset kripto dalam jumlah besar tanpa jaminan asuransi.

Mereka menilai OCC belum cukup menjelaskan bagaimana cara mengelola kegagalan entitas semacam itu, terlebih jika institusi tersebut memegang aset digital bernilai miliaran US$ di luar perlindungan tradisional.

ICBA Ingin Pemberian Charter Dihentikan

ICBA juga secara langsung menantang kewenangan hukum OCC untuk menerbitkan izin tersebut.

Kelompok itu memfokuskan kritik mereka pada Interpretive Letter No. 1176. Panduan ini memungkinkan bank trust untuk melakukan aktivitas non-fidusia seperti penitipan cadangan stablecoin.

Presiden ICBA Rebeca Romero Rainey menyebut langkah ini sebagai “perubahan kebijakan besar” yang melampaui tujuan historis izin trust nasional.

“Perubahan kebijakan besar OCC di bawah Interpretive Letter #1176 merupakan penyimpangan dari peran perusahaan trust konvensional dan memungkinkan adanya kerangka regulasi yang tidak konsisten, yang mengancam stabilitas keuangan — sehingga lembaga ini harus mengubah arah,” jelas Rainey.

Kelompok ini berargumen bahwa OCC mengizinkan perusahaan fintech non-bank untuk secara efektif meminjam kredibilitas sistem perbankan AS walaupun menghindari “cakupan penuh” regulasi yang dikenakan pada institusi berasuransi.

Dengan mempertimbangkan hal ini, kedua asosiasi dagang tersebut menyerukan penghentian dan pencabutan langsung atas persetujuan yang telah diberikan.

Mereka memperingatkan bahwa kerangka saat ini bisa menghasilkan institusi yang OCC “tidak siap atasi secara tertib.” Menurut mereka, kegagalan semacam ini bisa membuat bank tradisional dan sistem keuangan yang lebih luas menjadi rentan.