Asosiasi dagang perbankan memperluas kampanye lobi mereka menentang kompromi imbal hasil stablecoin dalam CLARITY Act. Kini, kelompok ini menargetkan beberapa senator di Komite Perbankan.
Langkah ini meningkatkan perselisihan antara pihak bank dan Gedung Putih soal apakah stablecoin yang memberikan imbal hasil memang mengancam simpanan tradisional.
Gedung Putih dan Bank Bentrok soal Data Imbal Hasil Stablecoin
Kompromi Tillis-Alsobrooks akan melarang imbal hasil pasif pada saldo stablecoin, namun tetap memperbolehkan hadiah berdasarkan aktivitas. Kelompok perbankan berpendapat bahwa kerangka aturan terbatas ini pun bisa membuat simpanan mengalir keluar dari sistem tradisional.
Consumer Bankers Association menugaskan ekonom Andrew Nigrinis untuk membantah laporan White House Council of Economic Advisers pada 8 April lalu.
Analisis tersebut menemukan bahwa pelarangan imbal hasil stablecoin hanya akan meningkatkan penyaluran kredit bank sebesar US$2,1 miliar. Laporan itu memperkirakan total beban biaya bagi konsumen mencapai US$800 juta akibat larangan tersebut.
Kajian didukung CBA berpendapat risiko itu akan meningkat seiring pasar stablecoin berkembang melebihi US$300 miliar. American Bankers Association juga telah memperingatkan potensi arus keluar simpanan bisa mencapai US$6,6 triliun. Kabarnya, kelompok perbankan kini mulai melobi senator di luar para perunding utama.
Gedung Putih sebelumnya pernah mengkritik bank karena menghambat undang-undang stablecoin.
Patrick Witt, direktur eksekutif White House Presidential Advisory Committee on Digital Assets, menepis penolakan yang terus berlanjut.
“Sulit menjelaskan aksi lobi perbankan yang terus berlanjut dalam isu ini jika tidak didorong oleh keserakahan atau ketidaktahuan. Sudahlah, lanjutkan saja,” tutur dia mengomentari.
Senator Tillis menyampaikan kepada wartawan bahwa timnya “masih bolak-balik” untuk merilis teks kompromi pekan ini.
Senator Alsobrooks menyebut kemungkinan besar draft itu baru akan keluar “minggu depan”. Jika Komite Perbankan tidak mengesahkan RUU itu pada April, maka peluang pengesahannya pada 2026 jadi tidak mungkin.
