US Treasury Secretary Scott Bessent meminta Komite Perbankan Senat untuk mengadakan markup terhadap Undang-Undang CLARITY dan segera mengirimkannya ke meja Presiden Trump.
Opini ini menjadi dorongan paling langsung dari Bessent di depan publik untuk mendorong rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto ini.
Alasan Bessent Mendesak Sekarang
Undang-Undang CLARITY lolos di DPR pada Juli 2025 dengan suara bipartisan 294-134. tapi, prosesnya terhenti di Senat karena perdebatan soal ketentuan imbal hasil stablecoin dan draft dari komite-komite yang saling bersaing.
Bessent menggambarkan legislasi ini sebagai kelanjutan dari Undang-Undang GENIUS yang sudah ditandatangani Presiden Trump pada Juli 2025 untuk mengatur stablecoin yang didukung dolar AS.
Tanpa Undang-Undang CLARITY, terang Menteri Keuangan itu, kerangka stablecoin belum punya struktur pasar yang lebih luas untuk mendukung aset tokenisasi dan decentralized exchange.
Congress has spent the better part of half a decade trying to pass a framework to onshore the future of finance. It is time for US Senate Banking Committee to hold a markup and send the CLARITY Act to President Trump’s desk,” tulis Bessent.
Ia menyoroti pasar aset digital global yang nilainya berfluktuasi antara US$2 triliun dan US$3 triliun, serta mencatat bahwa hampir 1 dari 6 penduduk Amerika memiliki aset digital dalam bentuk apapun.
Senat Dihimpit Tenggat Waktu
Jadwal politik membuat situasi ini jadi makin mendesak. Pemilu sela 2026 bisa mengubah penguasaan Kongres, sehingga kemungkinan proses legislasi aset kripto akan mandek setelah tahun ini.
Senator Cynthia Lummis pernah mengindikasikan pada Maret bahwa rapat dengar pendapat Komite Perbankan bisa berlangsung di akhir April.
Pada bulan Maret, Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip terkait ketentuan imbal hasil stablecoin, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam rancangan undang-undang ini.
Meski begitu, permasalahan terkait perlindungan decentralized finance dan ketentuan pendanaan ilegal hingga kini belum terselesaikan.
Bessent memperingatkan dalam opini tersebut bahwa ketidakpastian regulasi sudah membuat pengembangan aset kripto bergeser ke yurisdiksi dengan aturan yang lebih jelas, seperti Abu Dhabi dan Singapura.
Dia menegaskan bahwa Undang-Undang CLARITY dapat menciptakan jalur registrasi bagi platform perdagangan, mendefinisikan kapan aset digital dinyatakan sebagai sekuritas, dan memperkuat pengawasan anti pencucian uang.
Apakah Komite Perbankan Senat akan bertindak sebelum tekanan politik pemilu sela mengakhiri agenda legislatif tahun ini, akan menentukan apakah rancangan ini bisa sampai ke meja Trump pada tahun ini.
