Binance Bantah Tuduhan Pelanggaran Sanksi setelah Laporan Transaksi USDT Terkait Iran Senilai US$1 Miliar

Binance tegas membantah tuduhan bahwa tim investigasi internalnya menemukan lebih dari US$1 miliar transaksi terkait Iran lalu kemudian dipecat.

Bantahan ini makin memanaskan ketegangan antara exchange aset kripto terbesar di dunia dengan sebagian media keuangan.

Binance Menolak Tuduhan dan Membela Rekam Jejak Kepatuhan

Kontroversi ini berawal dari laporan investigasi Fortune pada 13 Februari, yang menuduh tim kepatuhan Binance menemukan lebih dari US$1 miliar transaksi terkait entitas Iran antara Maret 2024 sampai Agustus 2025.

Transaksi itu disebut memanfaatkan Tether (USDT) di chain Tron, sebuah ekosistem yang sering diperhatikan regulator terkait aktivitas sanksi.

Berdasarkan laporan tersebut, setidaknya lima anggota tim investigasi kepatuhan Binance dipecat setelah menyuarakan kekhawatiran secara internal.

Beberapa staf yang terdampak disebut sebagai penyelidik senior berlatar belakang penegakan hukum. Ada juga pegawai kepatuhan lain yang keluar dalam beberapa bulan terakhir, namun alasan pasti kepergian mereka tidak diumumkan ke publik.

Binance Bilang “Catatan Harus Jelas”

Dalam pernyataan publik, Co-CEO Binance Richard Teng menolak tegas tuduhan ini.

“Catatan harus jelas. Tidak ada pelanggaran sanksi yang ditemukan, tidak ada penyelidik yang dipecat karena menyuarakan kekhawatiran, dan Binance tetap memenuhi kewajiban regulasi. Kami sudah meminta perbaikan atas laporan terbaru ini,” tulis Teng menjelaskan.

Dalam surat resmi kepada Fortune, Binance Communications menyebut bahwa artikel tersebut mengandung “kesalahan fatal dan implikasi yang menyesatkan.” Perusahaan itu menyatakan bahwa:

• Tidak ada pegawai yang dipecat karena melaporkan masalah sanksi.
• Keputusan terkait pegawai atau pemecatan tidak ada hubungannya dengan pelaporan dugaan pelanggaran sanksi.

Binance juga menegaskan bahwa hasil tinjauan internal penuh, yang juga melibatkan penasihat hukum eksternal, tidak menemukan bukti pelanggaran sanksi terkait aktivitas yang disebutkan.

Surat itu menyoroti bahwa exchange ini beroperasi di bawah perlindungan whistleblower dan undang-undang ketenagakerjaan yang ketat di berbagai yurisdiksi.

Binance juga menentang anggapan bahwa mereka melanggar komitmen regulasi terkait kesepakatan dengan otoritas AS tahun 2023.

Exchange ini berkomitmen untuk sepenuhnya bekerja sama dengan kewajiban pengawasan. Selain itu, mereka juga “meningkatkan secara signifikan” sistem screening sanksi, pemantauan, dan infrastruktur kepatuhan sejak kesepakatan tersebut.

Sensitivitas Meningkat setelah Penyelesaian

Tuduhan ini sangat sensitif mengingat penyelesaian Binance senilai US$4,3 miliar pada tahun 2023 terkait pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi. Sejak saat itu, exchange ini menjalankan kewajiban kepatuhan yang lebih ketat dan diawasi lebih intensif oleh regulator.

Namun, di luar perselisihan ini sendiri, insiden ini menyoroti kekhawatiran yang lebih luas tentang stablecoin dan upaya penghindaran sanksi.

Perusahaan analitik blockchain seperti TRM Labs, Chainalysis, dan Elliptic sebelumnya pernah melaporkan penggunaan USDT oleh pihak yang terkait Iran untuk memindahkan dana di luar jalur perbankan tradisional semakin meningkat.

Otoritas AS, termasuk Office of Foreign Assets Control (OFAC), juga telah memberikan sanksi pada exchange lain atas aktivitas USDT di Tron yang terkait Iran seperti ini.

Pertentangan ini masih berupa perang narasi, antara tuduhan anonim dengan bantahan tegas dari korporasi.

Tanpa adanya tindakan penegakan baru yang diumumkan, kini fokus berpindah dari soal apakah pelanggaran itu benar terjadi menjadi bagaimana transparansi, kepatuhan, dan laporan investigasi bisa bersinggungan dalam industri yang masih berjuang membangun kembali kepercayaan.