Seorang hakim federal AS telah menolak gugatan perdata besar-besaran terhadap exchange aset kripto Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao.
Gugatan tersebut menuduh exchange aset kripto itu telah memfasilitasi pendanaan untuk 64 serangan teroris di seluruh dunia.
Pengadilan Tolak Klaim Binance Secara Sengaja Membantu Danai Serangan Teroris
Namun, Hakim Distrik AS Jeannette Vargas dilaporkan memutuskan bahwa 535 penggugat gagal untuk secara masuk akal menyatakan bahwa Binance dan Zhao secara langsung bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Hakim itu menyoroti bahwa kelompok teroris mungkin saja menggunakan platform tersebut. Namun, hanya memiliki akun di exchange tidak membuktikan bahwa para terdakwa terlibat langsung dalam serangan atau berniat memastikan keberhasilan serangan tersebut.
Penolakan atas gugatan setebal 891 halaman ini menjadi kemenangan hukum besar bagi exchange aset kripto terbesar di dunia, meski terjadi di tengah pengakuan adanya kegagalan kepatuhan di masa lalu.
Pada akhir 2023, Binance setuju membayar penyelesaian bersejarah senilai US$4,3 miliar kepada Departemen Kehakiman AS.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran aturan anti pencucian uang dan sanksi federal, yang termasuk kegagalan menerapkan program untuk memblokir transaksi yang terkait dengan Hamas dan pengguna di Iran.
Dengan sangat mengandalkan pengakuan federal di masa lalu tersebut, para penggugat dalam gugatan perdata ini menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme.
Mereka menyebut kelompok seperti Hamas dan Hizbullah telah menggunakan Binance untuk memindahkan ratusan juta US$ guna mendanai serangan antara tahun 2017 hingga 2024.
Setelah putusan tersebut, pengacara Zhao, Teresa Goody Guillén, menyambut keputusan ini dan berkata:
“Pengadilan menolak seluruh klaim tanpa dasar dari para penggugat, menemukan bahwa mereka sama sekali gagal mengaitkan Tn. Zhao maupun Binance dengan pendanaan aksi teroris mana pun. Kami senang pengadilan mengakui kurangnya kredibilitas klaim tersebut,” ujar dia di X.
Binance juga merayakan hasil ini di platform media sosial X, dengan menyatakan bahwa pengadilan secara tepat menolak klaim yang tak berdasar tersebut.
Binance Terus Menghadapi Sorotan
Meski memenangkan sengketa perdata, Binance masih harus menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah.
Anggota legislatif AS baru-baru ini meminta Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menginvestigasi exchange tersebut terkait dugaan transfer senilai US$1,7 miliar yang terhubung ke entitas asal Iran.
Namun, Binance menanggapi dengan tegas terhadap pengawasan parlemen belakangan ini.
Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka sangat serius menjalankan kewajiban hukum dan dengan ketat melarang pengguna yang tinggal di Iran.
“Binance memiliki program kepatuhan yang ketat dan terus berkembang, termasuk prosedur KYC yang ketat dan larangan pengguna yang tinggal di Iran. Binance juga telah meningkatkan kontrol geolokasi dan secara aktif memerangi penggunaan VPN untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan pengguna,” terang perusahaan itu melalui blog resminya.
Menurut perusahaan, mereka telah menginvestasikan ratusan juta US$ untuk infrastruktur kepatuhan dan kini mempekerjakan lebih dari 1.500 spesialis yang terlatih khusus menyelidiki sanksi dan kejahatan keuangan.
Binance mengklaim telah memangkas eksposur terhadap wallet terafiliasi aktivitas ilegal hampir 97% antara awal 2024 hingga pertengahan 2025. Perusahaan juga melaporkan telah membantu penegak hukum global dalam menyita lebih dari US$752 juta aset ilegal hanya pada tahun ini saja.
