Bank for International Settlements (BIS) menyatakan bahwa platform aset kripto terbesar sekarang berperan seperti bank dan prime broker. Mereka menerima dana mirip deposito tanpa aturan kehati-hatian yang setara, sehingga menciptakan risiko shadow banking di aset kripto.
Sebuah laporan baru dari Financial Stability Institute (FSI) menyebut penyedia layanan aset kripto terbesar sebagai “perantara aset kripto multifungsi.” Para penulis berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan ini butuh aturan modal, likuiditas, tata kelola, dan uji tekanan yang serupa dengan bank yang telah diatur.
Masalah Shadow Banking pada Kripto
Laporan setebal 38 halaman ini menjelaskan bagaimana program yield dan earn memindahkan kepemilikan aset pelanggan ke penyedia layanan. Struktur tersebut menciptakan kewajiban jangka pendek yang dapat diuangkan sewaktu-waktu seperti deposito bank. Tidak ada asuransi simpanan atau jalur likuiditas bank sentral yang setara bagi para holder aset kripto.
Pemberian pinjaman margin, perdagangan derivatif, dan penerbitan token menambah risiko kredit maupun pasar di atasnya. Menurut para penulis, kombinasi ini menghasilkan transformasi jatuh tempo dan likuiditas yang serupa dengan shadow banking selama ini. Perlindungan terkait tidak berlaku di sini.
Laporan ini menyoroti kejatuhan Celsius Network pada 2022 dan FTX sebagai peringatan dini. Para penulis juga menambahkan flash crash pada Oktober 2025 ke dalam daftar. Satu peristiwa ini saja sempat melenyapkan sekitar US$19 miliar dari posisi leverage.
Kesenjangan Regulasi dan Tantangan Lintas Negara
Transparansi tetap menjadi kelemahan utama. Para peneliti telah meninjau syarat dan ketentuan dari sejumlah penyedia besar antara November 2025 hingga Maret 2026. Banyak yang masih belum mempublikasikan laporan keuangan atau mengungkapkan bagaimana aset pelanggan digunakan.
Para penulis merekomendasikan perpaduan antara regulasi berbasis entitas dan berbasis aktivitas. Kerja sama pengawasan lintas negara perlu mencakup aktivitas pinjam-meminjam yang berada di luar kerangka aturan saat ini. Sumber daya pengawasan yang terbatas dan standar pelaporan yang lemah, papar mereka, masih menghambat pengawasan yang efektif.
Keterkaitan antar pihak justru memperparah risiko. Banyak perantara yang saling berdagang, meminjamkan, dan menjaga aset satu sama lain. Tekanan di satu perusahaan besar dapat dengan cepat menyebar ke sektor lain dalam hitungan hari. Investor institusi telah mulai memindahkan penyimpanan aset ke luar exchange demi membatasi eksposur mereka.
Perusahaan kripto besar kini makin masuk ke keuangan tradisional. Makalah dari BIS mengisyaratkan bahwa regulator tidak bisa lagi memperlakukan mereka sekadar sebagai tempat perdagangan biasa. Pertanyaannya adalah seberapa cepat otoritas nasional bergerak dari diagnosis menuju aturan yang mengikat.
