Bitcoin kini berada di pusat perdebatan keuangan Asia. Legislator dan regulator—bukan trader ritel—menentukan bagaimana aset ini mengalir di pasar. Keputusan mereka mempengaruhi likuiditas, kredibilitas, dan apakah Asia bergabung dalam persaingan global untuk kepemilikan bitcoin nasional.
Hong Kong kini menjadi jangkar aset digital dalam infrastruktur pasar. ETF memberikan eksposur yang sesuai, sementara RUU Stablecoins menciptakan lisensi untuk penerbit yang merujuk pada fiat. Bersama-sama, mereka mengubah kripto dari spekulasi menjadi bagian dari sistem keuangan.
Hong Kong Menulis Buku Aturan
Konteks Latar Belakang – Pada 30 April 2024, HKEX mencatatkan ETF bitcoin dan ether spot pertama di Asia, dengan penciptaan in-kind yang mengurangi gesekan. ASX menyusul pada 20 Juni 2024. Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual Korea mulai berlaku pada 19 Juli 2024, mewajibkan 80% penyimpanan dingin dan asuransi. Pada Januari 2025, OJK Indonesia mengambil alih pengawasan, mengalihkan pengawasan ke dalam regulasi keuangan.
Di Balik Layar – Cina tidak memiliki aturan terpadu untuk bitcoin yang disita. Pemerintah lokal menangani mereka secara tidak konsisten, mendorong seruan untuk koordinasi pusat, Reuters mencatat. Di Hong Kong, bank dan fintech mempersiapkan aplikasi di bawah rezim lisensi baru. Diet Jepang bertanya pada Desember 2024 apakah bitcoin bisa menjadi cadangan; pemerintah menolak ide tersebut dalam catatan resminya. Di Taiwan, seorang legislator mengusulkan alokasi 0,1% dari PDB untuk cadangan bitcoin nasional, menurut CommonWealth Magazine.
Dampak Lebih Luas – ETF Australia memungkinkan dana pensiun untuk mengalokasikan secara legal. Listing Hong Kong menarik kustodian dan auditor. Korea menekankan perlindungan, Hong Kong menekankan akses, dan Indonesia memperkuat pengawasan—kebijakan yang berbeda membentuk ke mana modal mengalir.
Pembaruan Terbaru – AS menahan diri dari menyita bitcoin sebagai cadangan strategis, dan rencana untuk memasukkan kripto dalam 401(k) dapat mengekspos penabung pada risiko politik dan pasar. Cina sedang meninjau stablecoin yang didukung yuan untuk meningkatkan penggunaan renminbi dalam perdagangan global. Hong Kong mengesahkan RUU Stablecoins pada bulan Mei dan memulai lisensi untuk penerbit yang merujuk pada fiat di bawah Otoritas Moneter Hong Kong.
Penyitaan Menimbulkan Dilema Strategis
Kebanyakan bitcoin yang dikendalikan negara berasal dari penyitaan, bukan cadangan. Kasus PlusToken di Cina menghasilkan sekitar 195.000 BTC. CPS mengumumkan penyitaan rekor di Inggris pada 2024. AS memilih untuk menahan, sementara Jerman melikuidasi. Kebijakan yang berbeda menyuntikkan volatilitas ketika negara tiba-tiba menjual.
Menurut CoinGecko, pemerintah di seluruh dunia kini memegang sekitar 463.741 BTC—2,3% dari pasokan. Simpanan ini lebih mencerminkan penegakan hukum daripada strategi. Apakah mereka tetap diam, dilikuidasi, atau diklasifikasikan ulang masih belum pasti.
Perspektif Historis – Dua dekade lalu, ETF emas membuka aliran institusional. ETF kripto mengikuti jalur itu tetapi menghadapi hambatan AML dan kustodi. Bitcoin berbeda: saldo pemerintahnya sebagian besar berasal dari penyitaan. Kerangka kerja IMF mengecualikan kripto dari cadangan, yang menghalangi adopsi resmi untuk saat ini.
Risiko yang Mungkin Terjadi – Penjualan pemerintah yang tidak terkoordinasi dapat mengguncang pasar. Dukungan yang lemah berisiko mengacaukan stablecoin. Regulasi berlebihan mendorong likuiditas ke luar negeri. BeInCrypto melaporkan bahwa integrasi pensiun AS yang dirancang dengan buruk dapat memperkuat volatilitas. Menyatakan cadangan tanpa legitimasi akuntansi berisiko kehilangan kredibilitas.
Politik Masuk ke Debat Cadangan
Legislatur semakin menguji pertanyaan cadangan. Usulan Taiwan memicu perdebatan. Diet Jepang mengangkat isu ini, namun kementerian keuangan menolaknya. Menurut catatan Kamar Brasil, Kamar Deputi Brasil mengadakan dengar pendapat pada 2025 tentang alokasi hingga 5% dari cadangan untuk Bitcoin. Di AS, Texas mengesahkan cadangan bitcoin tingkat negara bagian. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa politik, bukan hanya pasar, mendorong percakapan cadangan.
Rincian Data
- 2,3%: bagian bitcoin yang dikendalikan oleh pemerintah
- 195.000: bitcoin yang disita dalam kasus PlusToken di Cina
- 80%: persyaratan penyimpanan dingin di Korea
- 30 April 2024: peluncuran ETF di Hong Kong
- 21 Mei 2025: undang-undang stablecoin di Hong Kong disahkan
Opini Ahli
“Pengenalan Spot VA ETF di Hong Kong adalah tambahan menarik terbaru untuk ekosistem ETP HKEX yang beragam dan dinamis, memberikan investor akses ke kelas aset baru.” — HKEX
“Pemerintah menyambut baik pengesahan RUU Stablecoins… untuk membentuk rezim lisensi bagi penerbit stablecoin yang merujuk pada fiat di Hong Kong.” — HKMA
“Undang-undang ini… mengharuskan penyedia layanan aset virtual untuk mengelola dan menyimpan dengan aman deposit dan aset virtual pelanggan mereka.” — FSC Korea
Keputusan Cina tentang bitcoin yang disita dan stablecoin yang didukung yuan akan menentukan arah. Rezim lisensi Hong Kong bisa membawa bank ke dalam proses penerbitan. Cadangan AS dan debat pensiun mungkin menekan pihak lain untuk menyesuaikan diri. Asia harus memutuskan apakah akan bersiap atau tetap berhati-hati.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
