Legislatif Taiwan telah mendesak pemerintah untuk mengaudit kepemilikan Bitcoin-nya, serta mempertimbangkan aset kripto ini untuk cadangan strategis, yang berpotensi diversifikasi dari ketergantungannya pada mata uang US$. Perdana Menteri Cho Jung-tai, merespons tekanan legislatif ini, sudah berjanji akan menyajikan laporan rinci pada akhir tahun.
Inisiatif ini mengikuti momentum internasional yang berkembang untuk cadangan Bitcoin, dengan beberapa negara bagian AS dan badan keuangan terkemuka yang sedang mengeksplorasi diversifikasi ke dalam aset digital.
SponsoredAnggota Legislatif Cari Strategi Audit dan Cadangan Bitcoin
Pada hari Selasa, legislator Kuomintang Ju-Chun Ko menyuarakan keprihatinan tentang ketergantungan berat Taiwan pada mata uang US$ dan semakin relevannya mata uang digital dalam sebuah sesi di Yuan Legislatif.
Per September 2025, cadangan devisa Taiwan mencapai US$602,94 miliar, menurut Bank Sentral Republik Cina. Lebih dari 90% dari aset ini dalam mata uang US$, yang menurut anggota legislatif, menempatkan Taiwan pada risiko yang meningkat akibat fluktuasi mata uang dan perubahan kebijakan.
Ko memperingatkan bahwa terlalu bergantung pada mata uang US$ membuat Taiwan rentan terhadap risiko depresiasi mata uang jika mata uang US$ melemah atau dolar Taiwan Baru menguat. Tren semacam ini bisa mengikis daya beli cadangan, mengancam stabilitas, dan menantang ketahanan ekonomi makro.
Ko juga menyerukan inventarisasi segera dari semua Bitcoin yang dimiliki pemerintah, termasuk aset yang disita dalam kasus hukum. Pada 2024, jaksa Taiwan menyita sekitar US$146 juta dalam mata uang kripto dalam kasus penipuan besar, menyoroti potensi nilai dari aset digital milik pemerintah.
Ko menambahkan bahwa Bitcoin yang disita dari kasus hukum seharusnya disimpan untuk potensi penggunaan strategis daripada cepat-cepat dilikuidasi. Kebijakan ini akan membantu Taiwan membangun basis cadangan digital, terutama saat peraturan berkembang.
Perdana Menteri Cho Jung-tai menekankan bahwa meskipun mata uang US$ masih menjadi mata uang penyelesaian dominan di seluruh dunia, pemerintah tetap terbuka untuk mengevaluasi aset digital yang sedang berkembang. Gubernur Bank Sentral Yang Chin-long berkomitmen untuk memberikan laporan yang diperbarui dan seimbang tentang strategi cadangan Bitcoin pada akhir 2025.
SponsoredMomentum Global untuk Strategic Bitcoin Reserves
Eksplorasi Taiwan terhadap cadangan Bitcoin mencerminkan pergeseran global. Pada 6 Maret 2025, Presiden Donald J. Trump menandatangani perintah eksekutif yang membentuk Strategic Bitcoin Reserve dan United States Digital Asset Stockpile.
Beberapa negara bagian AS juga sedang memajukan undang-undang cadangan Bitcoin mereka. BITCOIN Act of 2025, yang dipimpin oleh Senator Cynthia Lummis, menginstruksikan Departemen Keuangan AS untuk membeli hingga satu juta Bitcoin dalam lima tahun, dengan syarat penyimpanan yang aman dan periode kepemilikan minimal 20 tahun.
Konferensi Nasional Legislatif Negara Bagian melaporkan bahwa banyak negara bagian telah mengajukan atau meloloskan undang-undang cadangan strategis untuk mata uang kripto pada 2025. Ko merujuk pada 18 negara bagian AS, termasuk New Hampshire, Arizona, dan Texas, yang sudah mengintegrasikan Bitcoin ke dalam kebijakan cadangan.
Analis Deutsche Bank memperkirakan bahwa Bitcoin bisa menjadi aset keuangan utama pada 2030, mencapai status cadangan yang mirip dengan emas. Perkiraan semacam ini memperkuat argumen bagi adopsi Bitcoin di kalangan bank sentral global.
Keterlambatan Regulasi dan Posisi Global Taiwan
Sambil perencanaan cadangan terus maju, Taiwan menghadapi hambatan regulasi untuk aset digital. Legislator Ko mengkritik lambatnya kemajuan pada undang-undang khusus Penyedia Layanan Aset Virtual, mengingatkan bahwa ketidakpastian dapat mengancam pertumbuhan industri dan mengurangi peran Taiwan dalam keuangan digital.
Sembilan platform mata uang kripto diatur di Taiwan, namun penundaan lebih lanjut dalam legislasi VASP yang menyeluruh dapat menghambat perkembangan serta membatasi peluang fintech.
Secara internasional, kerangka kerja seperti US GENIUS Act dan standar aset digital Singapura menyediakan model komprehensif untuk pengawasan mata uang kripto. Ko mendorong kerangka kerja kerjasama antara bank dan VASP, bukan pendekatan hierarkis, untuk mendukung inovasi.
Ketika Bank Sentral mempersiapkan evaluasi akhir tahunnya, perdebatan ini menyoroti pertanyaan lebih besar tentang otonomi keuangan di dunia yang semakin digital. Respons pemerintah akan menunjukkan apakah Taiwan akan diversifikasi cadangannya atau tetap pada aset tradisional saat keuangan global berkembang.
