Sejak menjabat sebagai menteri perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di pertengahan Juni kemarin, Zulkifli Hasan memberikan angin segar bagi industri kripto. Dalam utas Twitter, Zulkifli mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan akan selalu beradaptasi dengan tren ekosistem ekonomi digital.
Zulkifli menjelaskan lebih lanjut bahwa pihak Kementerian Perdagangan juga akan menyiapkan regulasi agar investasi aset kripto aman. Pernyataan itu tentu saja memberikan angin segar bagi industri kripto. Sebagaimana kita ketahui, rencana pembentukan bursa kripto yang sudah sejak lama digaungkan saja, juga masih terkatung-katung.
CEO crypto exchange Indodax, Oscar Darmawan, mengatakan perusahaannya menyambut baik rencana Kementerian Perdagangan untuk memberikan regulasi untuk investasi kripto yang aman. Menurutnya, dengan adanya kepastian peraturan, maka akan mendorong kemajuan industri kripto yang saat ini menjadi salah satu penopang ekonomi digital.
“Dengan adanya regulasi kripto, Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menerima kehadiran kripto di dunia, sedang menciptakan iklim aset kripto yang semakin baik,” katanya dalam keterangan resmi.
Oscar menambahkan, terbitnya regulasi ini juga bakal menunjukkan bahwa pemerintah memiliki fokus terhadap kripto sebagai komoditas digital yang dewasa ini kian digandrungi. Dorongan dan regulasi dari pemerintah tentu akan sangat mendukung tumbuh kembang industri aset kripto.
Regulasi Kripto untuk Ekosistem yang Lebih Baik
Sebagai salah satu pelaku industri, Oscar pun terus membuka diri untuk bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Adapun kolaborasi yang ia maksud mencakup hal edukasi atau apa pun, dengan tujuan utama bersama-sama membangun dan memajukan industri kripto.
“Saya kira tujuan dari pemberlakuan regulasi ini yaitu untuk menciptakan perlindungan pada konsumen. Saya mengharapkan regulasi [kripto] baru nantinya juga tidak akan memberatkan pihak manapun baik itu pelaku industri ataupun investor,” jelasnya.
Ia berharap agar regulasi ini bisa semakin memudahkan bursa berjangka kripto yang sudah dibentuk agar segera disahkan menjadi ekosistem kripto Indonesia. Dengan begitu, industri kripto tanah air akan menjadi lengkap dan dapat mendukung ekonomi digital.
Di sisi ekonomi digital, Oscar melihat bahwa trading aset kripto kini sudah menjadi mata pencaharian beberapa masyarakat Indonesia. Dengan perilaku masyarakat yang mengandalkan aktivitas trading sebagai mata pencaharian, tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi digital.
“Kami berharap bisa mendukung Kementerian Perdagangan untuk bersama sama memajukan industri kripto dan blockchain di Tanah Air,” tutup Oscar.
Usulan Standar Rating bagi Aset Kripto
Dalam Laporan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan disebutkan bahwa perkembangan aset kripto secara global terjadi cukup pesat. Untuk itu, BKF mengusulkan agar memberikan standar rating risiko yang disepakati untuk bisa diadopsi oleh para pelaku pasar domestik. Standar ini dapat dibangun berdasarkan standar yang telah diperkenalkan oleh lembaga independen yang memiliki reputasi pasar yang baik dan bersifat global.
Adapun beberapa variabel yang diukur dalam standar rating risiko produk kripto, antara lain: Indeks Risiko yang meliputi volatilitas harga, selisih harga terendah dan tertinggi dalam suatu periode, Indeks Teknologi yang mengukur kapasitas dan kemampuan suatu produk kripto, serta termasuk kecepatan dan biaya transaksi.
Selain itu, skalabilitas dan kompatibilitas dengan jaringan blockchain lain juga masuk dalam variabel tersebut. Indeks Penerimaan Pasar pun turut diusulkan masuk dalam variabel rating. Indeks tersebut mengukur sejauh mana produk kripto bisa dimanfaatkan pasar sebagai instrumen tukar dan seberapa jauh perkembangan proyek dan program pemanfaatan yang berjalan diatas jaringannya.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
