Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah menggugat negara bagian Kentucky, menuduh negara tersebut menggunakan tindakan penegakan hukum dan biaya untuk mendorong keluar pasar kontrak yang diatur secara federal.
Kasus ini menambah Kentucky ke dalam daftar negara bagian yang semakin banyak berselisih dengan CFTC mengenai pasar prediksi dan kontrak peristiwa.
Kentucky Tingkatkan Tekanan Negara Pada Platform
Ketegangan ini bermula sejak awal Juni. Jaksa Agung Kentucky, Russell Coleman, mengajukan gugatan terhadap Kalshi, Polymarket, dan VGW. Tindakan hukum ini menuduh platform-platform tersebut menjalankan aktivitas taruhan olahraga dan perjudian ilegal tanpa izin di seluruh Kentucky.
CFTC menyampaikan bahwa tindakan itu bertujuan memberikan sanksi finansial besar kepada operator yang menjadi sasaran. Selain itu, Kentucky juga telah mengesahkan undang-undang yang akan memberlakukan pajak cukai bagi operator pasar prediksi.
“Mulai 1 Januari 2027, pajak cukai sebesar empat belas seperempat persen (14,25%) dikenakan pada operator pasar prediksi dari biaya transaksi yang mereka peroleh. Metode akrual akuntansi akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh operator pasar prediksi menurut sub-bagian ini,” terang undang-undang tersebut.
Menurut CFTC, aturan ini dirancang untuk memberikan tekanan supaya platform meninggalkan Kentucky sepenuhnya. Regulator tersebut berargumen upaya-upaya ini menghambat “keputusan Kongres untuk mendahulukan hukum federal dari hukum negara bagian.”
Langganan channel YouTube kami untuk menonton wawasan ahli dari para pemimpin dan jurnalis
Ketua CFTC Membela Kewenangan Federal
Ketua Michael S. Selig menggambarkan gugatan ini sebagai bagian dari upaya luas membela yurisdiksi eksklusif agensinya.
“Kentucky adalah negara bagian terbaru yang berupaya menutup kontrak peristiwa yang diatur secara federal… CFTC sangat berkomitmen mempertahankan yurisdiksi eksklusif atas pasar prediksi, dan gugatan hari ini terhadap Kentucky merupakan contoh terbaru Komisi melindungi kepentingan federalnya,” tutur dia dalam pernyataannya.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secepatnya
Kentucky bukan satu-satunya kasus. CFTC juga telah memulai proses hukum terhadap Minnesota, Illinois, Rhode Island, dan yang lainnya.
Hasil dari berbagai sengketa ini mungkin akan menentukan apakah negara bagian bisa membatasi kontrak peristiwa yang menurut CFTC sepenuhnya berada di bawah wewenangnya.









