Cina dilaporkan menuduh Amerika Serikat diam-diam menyita 127.000 Bitcoin senilai sekitar US$13 miliar dari peretasan mining pool LuBian tahun 2020, menyebutnya sebagai operasi siber yang didukung negara.
Namun, AS membantah klaim tersebut, mengatakan bahwa Bitcoin tersebut disita secara sah dalam kasus penipuan yang sama sekali berbeda. Perselisihan ini memunculkan kembali kekhawatiran global tentang kedaulatan aset digital.
SponsoredPerebutan Kedaulatan atas Dana LuBian
Cina dilaporkan menuduh AS menyita dana yang dipulihkan dari peretasan LuBian dengan kedok operasi penegakan hukum.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) dikabarkan membantah tuduhan ini. Mereka mengatakan bahwa AS secara legal menyita Bitcoin tersebut sebagai bagian dari penyelidikan penipuan terhadap pebisnis Kamboja, Chen Zhi, yang menghadapi tuduhan menjalankan penipuan kripto dan operasi perdagangan manusia di seluruh Asia Tenggara.
Bulan lalu, DOJ mengajukan kasus penyitaan sipil yang mencari kontrol atas sekitar 127.271 Bitcoin, yang bernilai lebih dari US$15 miliar. Pejabat AS mengatakan tindakan ini dikoordinasikan dengan mitra internasional untuk memberikan kompensasi kepada korban jaringan Chen.
Firma analitik blockchain, Arkham Intelligence, melacak aktivitas dari wallet yang terhubung dengan LuBian pada waktu itu. Satu transfer Bitcoin besar dilaporkan terjadi tepat ketika kasus DOJ menjadi publik.
Sponsored SponsoredPengungkapan itu menjadi fokus tantangan Cina terhadap versi cerita Washington.
Badan keamanan siber pemerintah Beijing berpendapat bahwa waktu transfer tersebut tidak sejalan dengan penyitaan penegakan hukum standar.
Sebaliknya, mereka menyarankan bahwa pergerakan tersebut menunjukkan bahwa AS mungkin telah mendapatkan akses ke Bitcoin lebih awal dari yang diakui secara resmi.
Perselisihan terbaru antara Cina dan AS ini memicu kembali perdebatan tentang kedaulatan aset digital.
Sponsored SponsoredBitcoin Menjadi Alat Geopolitik
Tarik menarik antara kedua negara adidaya atas Bitcoin ini menyoroti isu yang lebih luas mengenai uang yang melampaui batas negara. Para ahli mengatakan bahwa penegakan kripto telah berkembang menjadi alat geopolitik.
Status Bitcoin sebagai aset non-kedaulatan memungkinkan negara-negara untuk memperluas pengaruh mereka melalui sistem hukum dan teknologi.
Juga, Dewan Stabilitas Keuangan telah memperingatkan tentang adanya kesenjangan signifikan dalam regulasi kripto global. Mereka mencatat bahwa tanpa kerangka kerja yang terpadu, negara-negara bertindak secara mandiri dan sering kali untuk keuntungan strategis.
SponsoredSecara paralel, frustrasi Beijing berasal dari ketakutan yang sudah lama ada atas dominasi Barat dalam infrastruktur blockchain dan pengawasan keuangan.
Cina menganggap kontrol AS atas sistem digital sebagai bentuk pengaruh ekonomi dan telah mempromosikan standar blockhain miliknya sendiri dan yuan digital sebagai langkah penyeimbang.
AS telah mengandalkan penegakan hukum yang tegas, seperti yang terlihat dalam kasus Silk Road dan Bitfinex, untuk memperluas yurisdiksinya dan memperkuat perannya dalam operasi kripto lintas negara.
Namun, kritikus memperingatkan bahwa pendekatan yang terfragmentasi ini berisiko merusak kepercayaan internasional.
Tanpa koordinasi, kekuatan besar menerapkan versi keadilan masing-masing, mengubah penyitaan kripto menjadi instrumen diplomasi negara daripada pencegahan kejahatan yang efektif.
