Tujuh asosiasi industri keuangan utama di Cina bersama-sama mengeluarkan peringatan risiko, menandai tindakan keras aset kripto paling komprehensif sejak larangan 2021 yang membuat semua exchange kripto keluar dari negara tersebut.
Asosiasi tersebut meliputi perbankan, sekuritas, dana, futures, kliring pembayaran, perusahaan terdaftar, dan keuangan internet. Mereka menyatakan bahwa semua aktivitas bisnis terkait aset kripto, termasuk stablecoin, airdrops, mining, dan yang penting, tokenisasi asset nyata (RWA), ilegal di Cina.
SponsoredTokenisasi RWA Nampaknya Masuk ke Bidikan Regulasi
Pernyataan yang dikeluarkan pada 5 Desember dengan jelas menyatakan bahwa regulator keuangan Cina “tidak menyetujui aktivitas tokenisasi asset nyata,” menandai larangan resmi pertama RWA di negara tersebut.
Seorang peneliti menjelaskan bahwa terakhir kali koalisi ini bergerak adalah pada 24 September 2021. Saat itu, 10 departemen pemerintah bersama-sama mengeluarkan “Notifikasi tentang Pencegahan dan Penanganan Risiko dari Spekulasi Perdagangan Mata Uang Virtual.” Tindakan itu memaksa semua exchange cryptocurrency untuk keluar dari Cina dan menutup semua operasi mining. Pangsa hashrate Bitcoin global Cina anjlok dari 75%.
Langkah ini datang ketika tokenisasi RWA global melampaui US$30 miliar dalam ukuran pasar. Pemain besar seperti dana BUIDL senilai US$2 miliar dari BlackRock—ditokenisasi oleh Securitize dan diterima sebagai jaminan di Binance, Crypto.com, dan Deribit—mendorong adopsi mainstream.
Regulator Cina nampaknya khawatir bahwa tokenisasi RWA bisa menjadi alat canggih untuk pelarian modal. Mekanisme tersebut memungkinkan individu untuk mengonversi aset domestik menjadi token, mentransfernya ke wallet luar negeri, dan menukarkannya dengan mata uang asing—semuanya tanpa melalui kontrol perbankan tradisional dan valuta asing.
Penegakan Diperketat dengan Koordinasi Lintas-Agency
Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa mata uang virtual, termasuk stablecoin dan token seperti Pi coin, tidak memiliki status hukum dan tidak dapat diperdagangkan di Cina. Individu dan organisasi tidak boleh menerbitkan, memperdagangkan, atau mengumpulkan dana melalui RWA atau mata uang virtual di daratan Cina. Pembatasan ini juga berlaku jika perusahaan luar negeri mempekerjakan staf yang berbasis di Cina.
SponsoredTindakan terkoordinasi ini mengikuti pertemuan 28 November antara PBoC dengan pejabat pemerintah tertinggi. Otoritas menyatakan bahwa stablecoin adalah bentuk mata uang virtual yang dapat dituntut.
Laporan Desember menyoroti peningkatan 37% tahun-ke-tahun dalam pencucian uang yang melibatkan aset virtual, memperkuat dorongan untuk penegakan ketat.
Pernyataan bersama dari tujuh asosiasi menciptakan apa yang analis sebut sebagai “blokade empat lapis.” Ini termasuk memutuskan infrastruktur mining, memblokir saluran pembayaran stablecoin, menyegel jalur RWA, dan menghilangkan skema penipuan seperti Pi Network.
Peringatan ini juga membuat batasan yang jelas dengan pendekatan ramah aset kripto Hong Kong, dengan menyatakan bahwa “staf daratan dari penyedia layanan mata uang virtual luar negeri” akan menghadapi konsekuensi hukum. Cina justru mempromosikan yuan digital (e-CNY) sebagai alternatif yang disetujui negara.
Hong Kong meluncurkan rezim lisensi stablecoin pada 1 Agustus 2024, menarik 80 pelamar, dengan persetujuan pertama diharapkan pada awal 2026. Platform berlisensi seperti HashKey dan OSL terus mengoperasikan exchange aset virtual. Kota ini juga mengizinkan pilot tokenisasi RWA, meskipun terbatas ketat pada aset luar negeri dan pengguna non-daratan.
Ketidakpuasan Pemuda Bergejolak di Bawah Permukaan
Larangan ini memicu perdebatan sengit secara online, terutama di antara investor muda yang merasa terpinggirkan dari peluang aset kripto global. Analisis oleh BigNews menyoroti kekecewaan kaum muda, didorong oleh harapan untuk kekayaan cepat di tengah reli Bitcoin dan regulasi ramah aset kripto di AS.
Diskusi di komunitas online mengungkapkan kekecewaan atas perbedaan kebijakan antara Cina dan negara Barat. Kritikus berargumen bahwa larangan menyeluruh menghambat inovasi selain melindungi investor secara sah.
