CLARITY Act Menghadapi Jalan Tidak Pasti setelah Penundaan di Senat

Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara terkait legislasi struktur pasar aset kripto di tengah meningkatnya penolakan dari industri.

RUU yang sudah lama dinantikan ini kembali mengalami penundaan pada Rabu malam setelah debat kebijakan yang alot. Beberapa tokoh penting industri menarik dukungan mereka untuk CLARITY Act, sehingga komite memutuskan untuk menghentikan sementara prosesnya.

Penolakan Aset Kripto Menghambat Voting

Perjalanan membawa CLARITY Act ke Senat memang penuh gejolak. RUU ini seharusnya menjalani voting oleh Komite Perbankan Senat pada hari Kamis, namun kembali harus tertunda.

Setelah draf proposal bipartisan setebal 278 halaman dirilis pada hari Senin, RUU tersebut mendapatkan banyak penolakan. Pada hari Rabu, CEO Coinbase Brian Armstrong menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa mendukung versi RUU yang sekarang.

Armstrong berpendapat bahwa draf ini “merusak bagian kunci dari struktur pasar” dan menciptakan risiko bagi saham yang ditokenisasi, decentralized finance, stablecoin, dan pasar aset kripto terbuka.

Setelah adanya berbagai hambatan ini, banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah CLARITY Act bahkan bisa sampai ke meja Presiden sebelum akhir tahun.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, tetap optimistis dengan peluang pengesahan RUU ini.

“Saya sudah berbicara dengan para pemimpin di industri kripto, sektor keuangan, serta rekan-rekan Demokrat dan Republik saya. Semua pihak masih tetap bernegosiasi dengan itikad baik,” ujar Scott dalam sebuah unggahan di media sosial.

Hingga saat ini, Coinbase menjadi satu-satunya pemain utama industri kripto yang secara terbuka menolak versi terbaru RUU ini. Meski begitu, RUU ini tetap menghadapi banyak gesekan di industri.

Gesekan Politik Ancam Timeline RUU Kripto

Walaupun mendapat banyak penolakan, legislasi struktur pasar aset kripto ini masih mendapatkan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan utama di industri.

Menurut jurnalis Eleanor Terrett, beberapa perusahaan seperti Circle, Ripple, Kraken, dan a16z tetap mendukung proposal ini. Organisasi nirlaba seperti The Digital Chamber dan Coin Center juga memberikan dukungan.

Meskipun demikian, legislasi ini masih menghadapi banyak tantangan ke depan.

Kekecewaan di industri semakin meningkat karena amandemen terbaru dinilai terlalu menguntungkan bank dan lembaga keuangan tradisional, terutama terkait imbal hasil stablecoin dan tokenisasi.

Di saat yang sama, sejumlah Demokrat menyampaikan keberatan atas tidaknya ada ketentuan etika untuk pejabat pemerintah senior, termasuk Presiden. Sumber yang mengetahui diskusi ini menyatakan bahwa Demokrat juga ingin menutup celah yang berkaitan dengan tokenisasi dan keamanan nasional.

Walau ekspektasi awal memperkirakan RUU ini bisa disahkan pada Maret, sengketa politik dan industri yang berlangsung saat ini sepertinya bisa menyebabkan penundaan yang cukup lama terhadap jadwal itu.