Negosiasi yang dipimpin Gedung Putih terkait Clarity Act berakhir pada hari Senin tanpa adanya kesepakatan, karena industri aset kripto dan kelompok lobi perbankan gagal mencapai titik temu terkait imbal hasil stablecoin. Selain itu, investasi baru sebesar US$500 juta oleh pejabat UEA di perusahaan kripto keluarga Presiden Donald Trump, semakin memperumit prospek rancangan undang-undang tersebut.
Clarity Act dibuat untuk memberikan kepastian regulasi di pasar aset kripto Amerika. Akan tetapi, rancangan ini justru terjerat kontroversi konflik kepentingan yang berpotensi menggagalkan prioritas utama pemerintah dalam regulasi aset kripto—serta bisa mengubah masa depan keuangan digital secara menyeluruh.
SponsoredDeadlock Yield
Pertemuan di Eisenhower Executive Office Building, yang dipandu oleh penasihat kripto presiden Patrick Witt, mempertemukan perwakilan dari Coinbase, Circle, dan Ripple, serta kelompok perdagangan bank. Setelah lebih dari dua jam diskusi, para peserta meninggalkan ruangan tanpa ada persetujuan apakah exchange kripto boleh menawarkan bunga pada stablecoin atau tidak.
Pihak kripto, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan perbankan, merasa bahwa bank-bank sedang mengulur-ulur waktu. Gedung Putih meminta kedua belah pihak agar dapat mencapai kompromi sebelum akhir bulan.
Taruhannya sangat besar. Analisis Departemen Keuangan memperkirakan hingga US$6,6 triliun simpanan dapat berpindah dari bank ke stablecoin jika imbal hasil diperbolehkan. Pihak bank memperingatkan risiko lahirnya sistem keuangan paralel tanpa regulasi; sedangkan eksekutif kripto membalas bahwa bank sekadar takut menghadapi persaingan.
Perselisihan ini memanas pada Januari lalu saat CEO Coinbase, Brian Armstrong, menarik dukungannya untuk rancangan undang-undang, dengan menyatakan bahwa ia lebih memilih tidak ada peraturan sama sekali ketimbang undang-undang yang dianggap cacat.
Kesepakatan UAE Membayangi
The Wall Street Journal melaporkan bahwa Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan—Penasihat Keamanan Nasional UEA sekaligus ketua sovereign wealth fund negara itu senilai US$1,5 triliun—mengakuisisi 49% saham World Liberty Financial, perusahaan aset kripto milik keluarga Trump, hanya empat hari sebelum pelantikan.
SponsoredPemantau etika mengkritik keras kesepakatan ini sebagai konflik kepentingan yang jelas dan potensi pelanggaran konstitusi. Kronologi waktunya sendiri jadi sorotan: Trump menjamu Tahnoon dalam makan malam Gedung Putih di bulan Maret; stablecoin USD1 milik World Liberty memfasilitasi investasi UEA sebesar US$2 miliar ke Binance pada bulan Mei; dua minggu kemudian, pemerintah menyetujui ekspor 500.000 chip AI Nvidia ke UEA, membatalkan larangan era Biden sebelumnya.
Paradoks Kejelasan
Di sinilah letak ironinya: jika lolos, Clarity Act akan mengatur semua stablecoin AS—termasuk USD1 milik World Liberty. Artinya, Trump akan menandatangani aturan yang justru mengatur bisnis aset kripto keluarganya sendiri. Dengan demikian, posisi pemerintah tentang imbal hasil akan langsung memengaruhi daya saing USD1.
Bahkan sebelum munculnya investasi UEA, pihak Demokrat sudah mendesak adanya pasal anti-korupsi. Senator Elizabeth Warren menyebut situasi ini jelas-jelas sebagai korupsi dan mendesak dilakukan tindakan Kongres. Namun karena Partai Republik menguasai kedua kamar, penyelidikan resmi masih sangat kecil kemungkinannya.
Jalur yang Menyempit
Rancangan undang-undang ini telah lolos di Komite Pertanian DPR dan Senat, namun masih perlu melewati Komite Perbankan Senat. Partai Demokrat memegang kekuatan di sana, dan tuntutan mereka tak hanya soal etika, namun juga penambahan staf penuh untuk CFTC serta penguatan perlindungan anti pencucian uang.
Jaksa di New York menambah rumit situasi, dengan menuduh melalui surat bahwa undang-undang ini memungkinkan penerbit stablecoin memperoleh untung dari penipuan dengan menahan dana curian alih-alih mengembalikannya kepada korban.
Trump menjanjikan di Davos akan menandatangani undang-undang struktur pasar dalam waktu dekat. Akan tetapi, kebuntuan soal imbal hasil, problem etika, dan tuduhan UEA kian membuat waktu tersebut sulit untuk tercapai. Penurunan harga Bitcoin sampai 40% sejak puncak Oktober mencerminkan ketidakpastian yang terus meningkat.
Clarity Act bertujuan untuk menghadirkan aturan yang jelas bagi pasar aset kripto. Namun kenyataannya, undang-undang ini justru menjadi contoh bagaimana konflik kepentingan presiden dapat mengaburkan niat legislasi yang semula sangat jelas.
