CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah laporan tentang meningkatnya ketegangan dengan pemerintahan Trump, dan menegaskan bahwa kolaborasi terkait CLARITY Act tetap “sangat konstruktif”.
Pernyataan ini muncul setelah laporan dari jurnalis kripto, Eleanor Terrett, yang menyebutkan bahwa pemerintahan sangat marah kepada exchange tersebut.
Polymarket Menempatkan Peluang Pengesahan CLARITY Act Tahun Ini di 41%
Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pemerintah bahkan siap menarik dukungan untuk regulasi itu jika Coinbase tidak kembali bernegosiasi dengan kompromi soal imbal hasil stablecoin.
SponsoredPertikaian ini berakar dari kekhawatiran sektor perbankan tradisional akan “melarikan dana simpanan.”
Bank komunitas dan bank regional sudah memperingatkan bahwa jika exchange kripto boleh menawarkan yield tinggi pada stablecoin, maka arus keluar simpanan bisa makin cepat. Mereka berpendapat bahwa nasabah akan memindahkan dana dari rekening tabungan berbunga rendah ke aset digital yang mengacu pada dolar, sehingga risiko stabilitas perbankan meningkat.
Meski begitu, Armstrong menyangkal anggapan bahwa Gedung Putih mengancam untuk membatalkan RUU tersebut. Ia justru menggambarkan situasinya sebagai arahan strategis dari pemerintah untuk menyelesaikan kekhawatiran khusus bank regional.
Ia menerangkan bahwa Gedung Putih meminta exchange tersebut untuk bernegosiasi dengan pihak bank, dan detail lebih lanjut terkait hal ini akan “segera diumumkan”.
“Sebenarnya, kami sudah sedang merancang beberapa gagasan bagus tentang bagaimana kami bisa membantu bank komunitas secara spesifik melalui RUU ini, karena inilah fokus utamanya,” tulis Armstrong di platform media sosial X.
Ketegangan ini menyoroti rapuhnya rancangan undang-undang komprehensif tersebut, yang bertujuan memberikan kejelasan regulasi yang sudah lama dicari bagi industri aset kripto.
Pada awal pekan, Coinbase sempat memberi sinyal akan menarik dukungan terhadap CLARITY Act. Exchange itu menyoroti beberapa aturan yang melarang tokenisasi saham, membatasi protokol decentralized finance, serta menghapus imbalan stablecoin.
Di sisi lain, pelaku industri lain juga mencermati negosiasi ini dengan seksama.
CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menuturkan bahwa meski proses legislatif berlangsung alot, langkah dari Senat adalah “kemajuan besar” untuk melindungi konsumen dan membangun kerangka kerja yang lebih jelas.
“Ripple (dan saya) tahu secara langsung bahwa kejelasan selalu lebih baik daripada kekacauan, dan keberhasilan RUU ini berarti keberhasilan kripto. Kami tetap terlibat dalam pembahasan, dan akan terus mendorong debat yang adil,” ujar dia.
Meski ada optimisme, pasar prediksi tetap skeptis soal waktu pengesahan. Di platform taruhan Polymarket, para trader kini memperkirakan hanya ada peluang 41% RUU struktur pasar ini akan menjadi undang-undang tahun ini.
