Laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat kepada Kongres pada Maret 2026 secara resmi mengakui bahwa crypto mixer dapat digunakan untuk tujuan privasi yang sah.
Hal ini menandai perubahan signifikan setelah bertahun-tahun penegakan hukum yang sebelumnya menggambarkan tools ini terutama sebagai infrastruktur kriminal.
Crypto Mixer Dapat Keringanan Parsial — di Atas Kertas
Laporan yang diajukan berdasarkan kerangka kerja GENIUS Act ini menjadi pertama kalinya departemen tersebut secara jelas mengakui penggunaan layanan mixing berbasis privasi dalam dokumen resmi ke Kongres.
Pengesahan oleh Departemen Keuangan ini berfokus pada kenyataan bahwa blockchain publik secara default menampilkan data transaksi secara terbuka.
Pengguna yang memang memerlukan privasi seperti melindungi kekayaan pribadi, merahasiakan pembayaran bisnis, atau menjaga donasi amal tetap privat, memang mencari tools untuk membatasi paparan data tersebut.
Laporan itu menyebutkan bahwa seiring semakin luasnya pembayaran aset kripto, permintaan konsumen atas privasi transaksi kemungkinan juga akan meningkat.
Hal ini sangat berbeda dari pendekatan pemerintah terhadap layanan mixing selama ini. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menjatuhkan sanksi pada Tornado Cash pada Agustus 2022.
Mereka menuding layanan itu dipakai oleh Grup Lazarus Korea Utara untuk mencuci dana hasil curian. Saat itu, framing yang mereka gunakan sangat berfokus pada penyalahgunaan kriminal.
Bahasa baru dalam laporan ini tidak membatalkan sanksi tersebut maupun menyiratkan pencabutan tindakan penegakan yang sudah berjalan. Tapi, hal ini tetap menunjukkan perubahan narasi yang berarti.
Co-founder Ethereum, Vitalik Buterin yang pernah secara terbuka mendukung pengembang Tornado Cash, Roman Storm, sebelum vonis pada awal 2026, juga menyampaikan argumen serupa.
Buterin menuliskan bahwa tools privasi adalah perlindungan penting, bukan sekadar alat kejahatan. Ia juga menyebut pernah menggunakan Tornado Cash secara pribadi untuk membeli software anonim serta berdonasi ke organisasi hak asasi manusia.
Storm dijatuhi vonis pada Agustus 2025 atas satu dakwaan: konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Juri buntu dalam dakwaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi yang lebih berat. Storm terancam hukuman lima tahun penjara.
Masalah Keuangan Ilegal Belum Pergi
Tapi, sikap Departemen Keuangan yang lebih lunak soal legitimasi mixer tidak berarti mereka semakin tidak peduli soal penyalahgunaannya.
Laporan itu menyoroti bahwa pelaku yang terkait Korea Utara mencuri setidaknya US$2,8 miliar aset kripto selama 2024 hingga 2025, dan sering memakai layanan mixing untuk menyamarkan jejaknya.
Dari lebih dari US$37,4 miliar yang ditarik dari blockchain bridges dengan stablecoin sejak 2020, sebesar US$1,6 miliar dipindahkan lewat mixer. Sementara itu, lebih dari US$900 juta terkonsentrasi di bridge yang terhubung pada operasi Korea Utara.
Angka-angka tersebut menegaskan tantangan regulasi: tools yang digunakan untuk melindungi privasi donor, juga bisa digunakan oleh peretas yang disponsori negara untuk mencuci ratusan juta dolar.
Aturan “Hold Law” Baru Bisa Membuat Exchange Membekukan Dana Anda
Usulan paling berdampak dari laporan ini adalah “hold law” yang baru, yaitu aturan yang akan memungkinkan platform kripto membekukan sementara aset digital yang dicurigai selama proses investigasi. Aturan ini tidak mensyaratkan surat pengadilan maupun dakwaan formal.
Analis kripto Kyle Chasse menyoroti dampaknya, menerangkan bahwa di bawah aturan Suspicious Activity Report (SAR) yang berlaku saat ini, platform justru dilarang secara hukum memberikan penjelasan kepada pengguna mengapa dana mereka dibekukan.
“You’re frozen. No explanation. No timeline. No recourse,” tulis Chasse.
Departemen Keuangan menyebut kewenangan ini “sangat terbatas”, tapi para pengkritiknya berpendapat framing seperti itu jarang sesuai di lapangan.
Usulan ini pada dasarnya memberikan kewenangan pada perusahaan swasta (exchange kripto) seperti yang selama ini para penggiat hak sipil anggap sebagai bentuk penyensoran finansial yang semena-mena.
Menurut TFTC, mixer kustodian yang patuh dan beroperasi di bawah kerangka usulan tersebut tetap wajib melapor ke Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Hal ini menunjukkan bahwa setiap upaya melegalkan mixer tetap membawa konsekuensi beban kepatuhan yang cukup besar.
Apa yang Selanjutnya
Departemen Keuangan juga mengusulkan definisi yang lebih jelas soal entitas DeFi mana saja yang wajib mematuhi Anti-Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT).
Regulator memang kesulitan menangani hal ini, mengingat protokol decentralized finance beroperasi tanpa perantara pusat.
Kasus Roman Storm bisa menjadi sinyal jangka pendek bagaimana pengadilan menimbang tanggung jawab pengembang dibanding perubahan kebijakan dari bahasa baru Departemen Keuangan ini.
Tim hukum Storm dan komunitas Ethereum telah menyatakan bahwa menulis kode privasi open-source tidak sepatutnya disamakan dengan tindakan kriminal.
Laporan Departemen Keuangan, walau sangat berhati-hati dalam penyusunannya, kini secara parsial mulai sejalan dengan posisi tersebut.
Kongres bisa saja menindaklanjuti kewenangan “pembekuan” yang diusulkan ini, serta peran pengadilan nantinya kemungkinan besar akan menentukan seberapa berarti pengakuan resmi atas legitimasi mixer benar-benar diimplementasikan.
