Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (22/5) meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Abad 21 (FIT21).
Setelah ini, RUU tersebut akan dibawa ke Senat AS. Masa depan nasib RUU ini apakah disetujui atau tidak masih belum pasti.
Dalam pemungutan suara di DPR AS, 208 anggota dari Partai Republik dan 71 anggota dari Partai Demokrat mendukung RUU FIT21. Sementara itu, ada 3 anggota dari Partai Republik dan 133 anggota dari Partai Demokrat yang memberikan suara menentang.
Komite Jasa Keuangan DPR AS dalam pernyataannya mengatakan bahwa RUU FIT21 memberikan perlindungan konsumen yang kuat dan teruji waktu serta kepastian peraturan yang diperlukan untuk memungkinkan inovasi aset digital berkembang di AS.
Patrick McHenry, selaku Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, menyebut DPR AS mengambil langkah bersejarah karena mengesahkan RUU FIT21 dengan dukungan bipartisan yang luas.
Dia menyebut FIT21 memberikan kejelasan peraturan dan perlindungan konsumen yang kuat yang diperlukan agar ekosistem aset digital dapat berkembang di AS. RUU ini juga memastikan AS memimpin sistem keuangan masa depan dan tetap menjadi pusat inovasi teknologi.
“Dukungan luar biasa untuk FIT21 di DPR AS harus menjadi peringatan bagi Senat AS dan pemerintahan AS. Mereka harus berunding untuk memastikan orang AS yang terlibat dengan aset digital dapat melakukannya dengan aman,” kata Patrick McHenry.
Sekilas tentang RUU FIT21
Sebagai informasi, RUU FIT21 diperkenalkan pada 20 Juli 2023. RUU ini menetapkan persyaratan federal AS yang jelas dan fungsionalitas atas pasar aset digital.
Hal ini memberikan perlindungan konsumen yang kuat dan kejelasan peraturan yang diperlukan agar ekosistem aset digital dapat berkembang di AS, yang memperkuat kepemimpinan AS dalam sistem keuangan global masa depan sekaligus memperkuat peran Negeri Paman Sam sebagai pusat inovasi.
Adapun RUU FIT21 memberi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS yurisdiksi baru atas komoditas digital, dan memperjelas yurisdiksi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS atas aset digital yang ditawarkan sebagai bagian dari kontrak investasi.
Selain itu, RUU ini menetapkan proses untuk mengizinkan perdagangan komoditas digital di pasar sekunder jika komoditas itu awalnya ditawarkan sebagai bagian dari kontrak investasi.
Kemudian, RUU ini memberlakukan pengungkapan pelanggan yang komprehensif, pengamanan aset, dan persyaratan operasional pada semua entitas yang harus terdaftar di CFTC atau SEC.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
