Trusted

DPR AS Loloskan RUU Anti Pengawasan CBDC

2 mins
Diperbarui oleh Ahmad Rifai
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • DPR Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pengawasan CBDC.
  • RUU ini menghentikan para birokrat tidak terpilih untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral.
  • Penerbitan CBDC memerlukan otorisasi dari Kongres AS, yang memastikan hal itu harus mencerminkan nilai-nilai Amerika.
  • promo

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (23/5) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pengawasan CBDC.

RUU ini menghentikan para birokrat tidak terpilih untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC) yang akan mengancam hak warga AS atas privasi finansial tanpa izin eksplisit dari Kongres AS.

Dalam pemungutan suara di DPR AS, 213 anggota dari Partai Republik dan 3 anggota dari Partai Demokrat mendukung RUU ini. Sementara itu, ada 192 anggota dari Partai Demokrat yang memberikan suara menentang. Setelah ini, RUU tersebut akan dibawa ke Senat AS.

Adapun RUU Anti Pengawasan CBDC diperkenalkan pada September 2023. Tujuannya untuk memblokir bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), menerbitkan mata uang digital bank sentral secara langsung kepada masyarakat AS dan menerbitkannya secara tidak langsung melalui perantara.

Alasan Perlunya UU Anti Pengawasan CBDC

Patrick McHenry, selaku Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, menyoroti tentang pemerintah yang mempersenjatai sistem keuangan mereka terhadap warganya sendiri. Partai Komunis Cina, sebagai contoh, menggunakan CBDC untuk melacak kebiasan belanja warganya.

“Data itu digunakan untuk menciptakan sistem kredit yang memberikan penghargaan atau hukuman kepada masyarakat berdasarkan perilaku mereka. Pengawasan keuangan seperti itu tidak mempunyai tempat di Amerika Serikat,” kata Patrick McHenry.

Menariknya, dia menyoroti tentang sikap pemerintah AS yang pada tahun 2022 mengeluarkan perintah eksekutif yang mendorong penelitian dan pengembangan CBDC.

“Inilah mengapa, UU Anti Pengawasan CBDC diperlukan,” tegas Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS.

Sebaliknya, penerbitan CBDC memerlukan otorisasi dari Kongres AS, yang memastikan bahwa hal itu harus mencerminkan nilai-nilai Amerika.

“Jika tidak terbuka, permissionless, dan private, CBDC tidak lebih dari alat pengawasan gaya Partai Komunis Cina yang menunggu untuk digunakan sebagai senjata,” ungkap Patrick McHenry.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto.

Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.

userpic_14-1.jpg
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai adalah seorang jurnalis yang meliput sektor startup, khususnya di Asia Tenggara, dan penggila open source intelligence (OSINT). Dia bersemangat mengikuti berbagai cerita tentang perang, tetapi percaya bahwa medan pertempuran saat ini adalah di dunia kripto.
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori