Sesuai memorandum per tanggal 10 Agustus dari Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), bank sentral Filipina, penerimaan permohonan reguler atas lisensi penyedia layanan aset virtual (Virtual Asset Service Provider / VASP) akan diberhentikan.
Aturan baru ini mulai berlaku pada bulan September nanti. Adapun pemberhentian tersebut akan berlangsung selama tiga tahun. Selain itu, juga akan menjadi bahan evaluasi ulang atas perkembangan pasar saat ini.
Sebagai informasi tambahan, seorang petugas yang bertanggung jawab di bank sentral Filipina, yaitu Chuchi Fonacier, juga ikut mencatat dalam sebuah memo.
Ia mengatakan, “Bangko Sentral tidak akan lagi memproses permohonan tersebut lebih lanjut. Sementara itu, BSP Supervised Financial Institution (BSFI) yang [sudah] masuk dan ingin memperluas operasi dengan menawarkan layanan VASP, termasuk VASP non-kustodian yang ingin menawarkan layanan penitipan dan/atau kustodian, masih bisa mengajukan permohonan lisensi VASP asalkan mereka mempunyai Supervisory Assessment Framework.”
Berdasarkan pernyataan dari bank sentral Filipina, tujuan di balik keputusan itu adalah untuk menjaga “keseimbangan [antara] mempromosikan inovasi di sektor keuangan dan memastikan bahwa risiko [yang] terkait tetap dalam tingkat yang dapat dikelola.”
Kemudian, mereka juga menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi permohonan lisensi yang sudah diajukan, mendapat pengesahan, ataupun yang sudah memasuki tahap kedua dari proses perizinan bank per Agustus 2022.
Pedoman Bursa Aset Virtual yang Berlaku Saat Ini di Filipina
Pengumuman terkait penangguhan itu muncul beberapa bulan setelah Filipina menerbitkan pedoman regulasinya yang ketat bagi perusahaan yang berurusan dengan kripto dan juga bursa kripto lain.
Beberapa bulan lalu, Kantor Gubernur Bank Sentral telah bergabung dengan negara-negara lain yang sudah menegakkan regulasi Bitcoin dan aset kripto.
Mereka mengumumkan, “Kebijakan Bangko Sentral [adalah] untuk menyediakan lingkungan yang mendorong inovasi keuangan, sekaligus memastikan bahwa Filipina tidak akan digunakan untuk aktivitas money laundering (ML) atau terrorist financing (TF), serta [memastikan] sistem keuangan dan konsumennya sudah cukup terlindungi.”
Sayangnya, media lokal kemudian melaporkan bahwa regulasi terbaru itu ternyata justru melumpuhkan sektor ekonomi dan negara Filipina sendiri. Pasalnya, negara merasa bahwa perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan sektor kripto di Filipina seakan-akan mengeksploitasi pusat keuangannya yang kurang teregulasi tersebut.
Parahnya, baru-baru ini, Filipina juga mencatat bahwa mereka tidak akan atau tidak berniat untuk mendukung aset apa pun, seperti Bitcoin. Alasannya karena yang menerbitkan aset-aset itu bukanlah bank sentral dan juga tidak mendapat dukungan dari komoditas apa pun.
Terlepas dari itu, kini setidaknya ada 19 perusahaan yang masih menunggu persetujuan untuk menawarkan aset virtual mereka, termasuk aset kripto.
Bagaimana pendapatmu terkait topik lisensi Filipina ini? Yuk, tulis dan beri tahu kami!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
