Bagi banyak orang, pengesahan GENIUS Act menutup pintu bagi terciptanya Central Bank Digital Currency (CBDC). Stablecoin, meski berbentuk digital, dipasarkan sebagai bentuk mata uang privat, berbeda dengan dolar digital terbitan pemerintah.
Aaron Day, seorang fellow di Brownstone Institute sekaligus kritikus tegas industri kripto, berpendapat bahwa GENIUS Act justru mempermudah peningkatan pengawasan pemerintah walau sudah ada larangan atas CBDC.
Kekhawatiran Pengawasan di Bawah GENIUS Act
GENIUS Act secara eksplisit melarang The Fed untuk menerbitkan CBDC langsung ke individu atau melalui pihak ketiga. Tujuan utamanya, mencegah segala bentuk dolar digital terbitan pemerintah dengan cara apa pun.
Pengesahan pada Juli 2025 ini sangat sesuai dengan janji awal kampanye Presiden Trump yang menolak terciptanya CBDC dan menggambarkan CBDC sebagai bentuk tirani.
Menurut Day, stablecoin dan CBDC sebenarnya sama saja. Perbedaannya hanya pada penerbitannya, di mana stablecoin diterbitkan secara privat, sedangkan CBDC diterbitkan oleh bank sentral. Namun selama pemerintah ikut campur, tingkat pengawasan tetap sama.
“Penerbitan oleh The Fed sebenarnya bukan bagian yang dikhawatirkan oleh banyak orang. The Fed adalah organisasi privat yang terdiri dari berbagai bank. Mau stablecoin diterbitkan oleh Jamie Dimon di JP Morgan Chase, atau oleh The Fed, tidak ada bedanya,” ujar Day kepada BeInCrypto.
Yang benar-benar dikhawatirkan oleh orang-orang yang peduli privasi, terang Day, yaitu ketika pemerintah bisa memprogram, melacak, dan menyensor dana yang beredar.
Pemikiran inilah yang membuatnya menyebut GENIUS Act sebagai “CBDC pintu belakang.” Day menyoroti pentingnya masalah ini, terlebih melihat pertumbuhan stablecoin yang sangat pesat.
“Tahun lalu, transaksi stablecoin mencapai US$33 triliun. Jumlah ini secara global lebih besar daripada transaksi yang diproses Visa,” jelasnya, lalu menambahkan, “Yang dilakukan pemerintah adalah mengambil stablecoin… lalu menempatkannya di bawah pengawasan dan kendali Kongres.”
Menurut dia, tingkat pengawasan ini sebenarnya sudah ada sebelum GENIUS Act disahkan. Undang-undang yang baru ini hanya menambah tingkat pengawasan pada sistem yang sudah berjalan selama ini.
Alat Pengawasan Pemerintah Sudah Ada
Day juga memaparkan bahwa sebagian besar dolar kini sudah digital.
Saat diminta contoh, ia menunjuk Bank Secrecy Act (BSA). Undang-undang yang berlaku sejak 1970 ini mewajibkan institusi keuangan membantu lembaga pemerintah mendeteksi dan mencegah tindak pencucian uang, pendanaan terorisme, serta aktivitas ilegal lainnya.
Menurut Day, BSA memungkinkan lembaga pemerintah melakukan tindakan yang berlebihan dalam konteks tertentu.
“Ada aturan bernama suspicious activity reports. Setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan lewat bank lebih dari US$10.000, laporan otomatis dibuat dan dikirim ke Departemen Keuangan. Ini bukti bahwa pengawasan transaksi sudah terjadi di dalam sistem,” papar Day.
Meski alat-alat ini sering digunakan demi perlindungan publik, lembaga pemerintah dapat menggunakannya tanpa otorisasi khusus.
Day mengambil satu contoh konkret. Pada Maret 2025, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sebuah biro di Departemen Keuangan AS, mengeluarkan geographic targeting order untuk menangani pencucian uang di wilayah perbatasan barat daya Amerika Serikat.
Sebagai bagian dari perintah tersebut, FinCEN mewajibkan pelaku jasa keuangan di 30 kode pos melaporkan transaksi di atas US$200.
“Pahami maksudnya. Departemen Keuangan, tanpa Kongres, tanpa ada RUU, tanpa hukum apa pun, cukup mengirim memo, lalu bank-bank langsung menyesuaikan nominal transaksi dolar yang langsung dilaporkan ke Treasury,” ungkap Day.
Berkaca pada berbagai contoh itu, Day berpendapat bahwa kerangka pengawasan sebenarnya sudah ada dari dulu. GENIUS Act hanya memberi kewenangan pada Kongres untuk mengawasi stablecoin, bahkan bisa saja memperluas kendali atas mata uang digital sebagaimana layaknya CBDC.
