HSBC dan Standard Chartered akan menerima lisensi penerbit stablecoin pertama di Hong Kong dari Hong Kong Monetary Authority (HKMA), setelah meninjau 36 aplikasi dan berencana hanya menyetujui sebagian kecil saja.
Stablecoins Ordinance mulai berlaku pada Agustus 2025, mengharuskan semua penerbit stablecoin berbasis fiat yang beroperasi di kota tersebut memiliki lisensi dari HKMA.
Disponsori
Disponsori
Mengapa Ini Penting:
- Kedua bank mempunyai wewenang menerbitkan uang kertas di Hong Kong, sebuah status yang menjadi prioritas HKMA karena menandakan cadangan modal yang lebih kuat serta pengawasan regulasi yang ketat.
- Penerbitan stablecoin yang dipimpin bank dapat mempercepat adopsi pembayaran tokenisasi oleh institusi dan ritel di Hong Kong
- Preferensi HKMA terhadap bank penerbit uang kertas menciptakan preseden global baru tentang cara regulator mengatur akses stablecoin
- Standard Chartered secara terpisah memperingatkan bahwa deposito bank AS sebesar US$500 miliar bisa berpindah ke stablecoin sebelum tahun 2028
Rincian:
- Joint venture Standard Chartered dengan Animoca Brands dan Hong Kong Telecommunications Ltd. ikut serta dalam sandbox HKMA yang diluncurkan pada Juli 2024
- HSBC memang tidak ikut sandbox, namun statusnya sebagai bank terbesar di Hong Kong dari sisi aset menguatkan aplikasinya
- Financial Secretary, Paul Chan, menegaskan pada bulan Februari bahwa hanya sejumlah kecil lisensi yang akan diberikan pada tahap awal
- Crypto exchange OSL juga bisa jadi termasuk dalam batch pertama, dan persetujuannya mungkin keluar secepat-cepatnya pada 24 Maret
Gambaran Besar:
- Upaya lisensi yang dilakukan Hong Kong merupakan bagian dari dorongan regulasi yang lebih luas untuk menjadi pusat aset digital, yang pertama kali diumumkan pada tahun 2022
- Pasar stablecoin global mencatat rekor US$313 miliar pada Maret 2026, dengan proyeksi Citi bahwa nilainya akan tumbuh menjadi antara US$1,9 triliun dan US$4 triliun
- Tiongkok daratan baru-baru ini melarang tokenisasi aset dunia nyata di dalam negeri, sehingga memperlebar kesenjangan regulasi dengan Hong Kong
