Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, melantik dan mengukuhkan pengurus Indonesia Crypto Consumers Association (ICCA). Badan tersebut dipimpin oleh Rob Raffael Kardinal. Sementara itu, Januardo Sihombing akan membawahi Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI).
Bamsoet—sapaan akrab Bambang Soesatyo—meyakini, kehadiran ICCA dan PKHAKI yang diisi generasi muda, dapat berkontribusi membangun perekonomian nasional melalui pengembangan iklim dan ekosistem.
“ICCA dan PKHAKI juga harus menjadi ujung tombak serta mitra strategis pemerintah, dalam mewadahi dan membentuk ekosistem kripto yang sehat,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi.
Bamsoet yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dahsyatnya fenomena aset kripto di Indonesia tergambar dari pertumbuhan pasar kripto yang berkembang pesat.
“Pada tahun 2021, kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana tersebut jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya masih berada pada kisaran Rp363,3 triliun,” ungkapnya.
Bahkan lanjutnya, pasar kripto Indonesia dikabarkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, dan urutan 30 di dunia. Hingga Januari 2022, jumlah investor aset kripto tercatat sudah mencapai 11,2 juta orang.
Ia menuturkan, besarnya pasar kripto tersebut, di satu sisi dapat dimaknai sebagai sebuah potensi ekonomi. Baik sebagai peluang investasi, sebagai alternatif sumber pemasukan negara dari pajak, maupun sebagai stimulus untuk memajukan perekonomian nasional.
Perlu Disiapkan Infrastruktur Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto
Bamsoet menerangkan, perlu disiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital, termasuk proses perdagangannya.
Dalam konteks ini, kehadiran Digital Future Exchange sebagai bursa kripto resmi di Indonesia akan menjadi suatu hal yang mutlak.
Langkah itu, menurutnya, membutuhkan partisipasi dan komitmen dari segenap pemangku kepentingan, secara khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk duduk bersama dan merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif dan implementatif.
Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan harapannya bahwa kripto akan menjadi decentralized finance (DeFi) dan alat pembayaran langsung tanpa melibatkan bank sentral ke depannya.
Bank Sentral Harus Menyesuaikan Diri
Kehadiran bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran harus segera menyesuaikan diri terhadap perubahan. Termasuk otoritas terkait seperti OJK dan pengawas bursa komoditi.
“Sudah saatnya aset kripto yang meliputi mata uang kripto diakui sebagai alat transaksi keuangan yang dilegalisasi melalui standar sistem akuntasi di sektor keuangan, khususnya perbankan,” urai Bamsoet.
Ia menambahkan, akan terjadi perubahan radikal di dunia transaksi antara fiat currency dengan cryptocurrency.
Banyak pihak berasumsi, bahwa aset kripto akan mendominasi. Karena memiliki intrinsic value dan market value, sejalan dengan expected value yang menciptakan pricing. Sementara, fiat currency tidak memiliki nilai intrinsik.
“Bank sentral termasuk semua instansi yang terkait harus merespon perubahan tersebut secara komprehensif fenomena crypto commodity ini,” jelasnya.
Karena aset kripto sudah diakui sebagai aset oleh masyarakat, tentu berimplikasi terhadap sistem pelaporan pembukuan. Baik di lembaga korporasi, perbankan atau perseorangan.
Para akuntan, lawyer, apraisal, notaris dan profesi lainnya yang terlibat dalam pengakuan atas nilai aset diharapkan sesegera mungkin merumuskan standar standar profesi yang sepatutnya.
Ingatkan Faktor Risiko Tinggi
Besarnya pasar kripto tanah air memiliki risiko yang juga tidak kalah tinggi. Selain menawarkan beberapa keunggulan, pemanfaatan aset kripto juga mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai.
Maraknya penawaran investasi ilegal dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang, seperti keberadaan bursa kripto resmi. Membuat masyarakat yang belum memahami proses bisnis industri aset kripto, berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai modus penipuan.
“Potensi risiko lain, walaupun jarang terjadi, adalah kasus pencurian aset kripto oleh hacker (peretas). Oleh karena itu, kehadiran ICCA dan PKHAKI menjadi angin segar khususnya dari perspektif perlindungan konsumen kripto,” pungkas Bamsoet.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
