Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Pakistan untuk memasukkan aset kripto sebagai salah satu objek pajak di wilayahnya. Menurut IMF, negara yang ada di wilayah Asia Barat itu memiliki tantangan dalam menilai dan memungut pajak atas investasi kripto.
Salah satu media lokal melaporkan kuat dugaan, IMF akan menjadikan kebutuhan Pakistan atas dana talangan (bailout) senilai US$8 miliar sebagai senjata untuk mengikuti arahannya.
Selain aset kripto, IMF juga meminta Pakistan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap aset-aset real estat dan sekuritas yang terdaftar untuk memastikan seluruh keuntungan dikenakan pajak.
Meskipun tidak menaruh sikap positif terhadap pertumbuhan industri kripto, IMF percaya bahwa sektor baru tersebut bisa melepaskan stigma wild west dengan adanya aturan. Oleh karena itu, dorongan IMF terhadap Pakistan kemungkinan besar merupakan salah satu cara untuk bisa memiliki kontrol yang lebih besar terhadap industri tersebut.
Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan dengan adanya regulasi, maka risiko aset digital terhadap stabilitas keuangan bisa lebih terjaga.
Ada 14,7 Juta Pemilik Kripto di Pakistan
Saat ini, terdapat 14,7 juta orang yang sudah memiliki kripto di wilayah Pakistan. Meskipun begitu, laporan lain menyebutkan bahwa regulasi terkait mata uang kripto di Pakistan masih belum jelas. Pada akhirnya, hal ini pun membuat otoritas sulit untuk menegakkan rezim perpajakan di industri tersebut.
Di sisi lain, ketidakpastian regulasi juga membuat inovasi dan peluang pengembangan bisnis aset digital tidak bisa terakselerasi dengan sempuna.
Pegiat kripto asal Pakistan, Bilal Bin Saqib, mengungkapkan Pakistan bisa mengikuti jejak India untuk menavigasi lanskap regulasi kripto. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan aturan pendaftaran yang mewajibkan entitas kripto untuk memperoleh lisensi sebelum akhirnya beroperasi. Di samping itu, pemberlakuan uji tuntas terhadap konsumen, termasuk penegakan program know-your-customer (KYC), bisa dilakukan untuk memperkuat basis data pengguna.
“Kemudian juga, menyimpan catatan transaksi, termasuk melaporkan transaksi mencurigakan serta mengadopsi kebijakan internal anti pencucian uang,” jelas Saqib.
Lebih lanjut, Saqib menambahkan bahwa apa yang sudah dilakukan India bisa menjadi blueprint bagi negara lain, termasuk Pakistan, dalam mengatur ruang kripto.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
