Setelah terdeteksi adanya aktivitas yang diduga melanggar peraturan, Indonesia sementara melarang Sertifikat Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dari layanan World (sebelumnya Worldcoin) dan WorldID.
Keputusan ini berasal dari investigasi awal dan menunjukkan pentingnya kepatuhan hukum di pasar yang sedang berkembang seperti Indonesia.
Indonesia Menangguhkan Dunia
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Komdigi) mengumumkan penangguhan operasi Worldcoin dan WorldID. Investigasi Komdigi menemukan pelanggaran serius dalam operasi layanan ini karena dua alasan.
Pertama, perusahaan yang diduga bertanggung jawab mengoperasikan Worldcoin di Indonesia adalah PT Terang Bulan Abadi. Sesuai hukum Indonesia, Terang Bulan Abadi gagal mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki sertifikasi TDPSE yang diperlukan untuk operasi legal.
Kedua, layanan Worldcoin ditemukan menggunakan sertifikat pendaftaran dari entitas hukum lain, PT. Sandina Abadi Nusantara. Ini merupakan pelanggaran signifikan terhadap peraturan transparansi dan akuntabilitas hukum.
Menurut Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, penangguhan ini dipicu oleh laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan. Komdigi menyatakan akan memanggil perwakilan dari perusahaan terkait untuk mengklarifikasi tuduhan dan menangani pelanggaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2021.
“Pembekuan ini adalah langkah pencegahan untuk mencegah potensi risiko bagi masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” ujar Alexander Sabar
Worldcoin (berganti nama menjadi World) adalah proyek blockchain yang didirikan bersama oleh Sam Altman, CEO OpenAI. Proyek ini bertujuan menciptakan sistem identitas digital global yang disebut WorldID. Proyek ini menggunakan perangkat Orb untuk memindai iris pengguna, menghasilkan pengenal biometrik unik dan memberi imbalan kepada pengguna dengan token Worldcoin (WLD).
Worldcoin akan membawa verifikasi identitas biometrik ke enam kota di AS dan berencana mendistribusikan 7.500 Orb secara nasional. Meskipun memiliki ambisi membangun sistem verifikasi identitas terdesentralisasi yang menjanjikan, Worldcoin menghadapi kontroversi di seluruh dunia.
Lingkungan Hukum Indonesia
Indonesia sedang mengembangkan kerangka hukum untuk aktivitas digital, terutama cryptocurrency dan blockchain. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang diberlakukan pada tahun 2022, menetapkan standar ketat untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi, termasuk biometrik.
Regulasi PSE mengharuskan semua penyedia layanan digital untuk mendaftar ke Komdigi dan mematuhi standar keamanan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengawasi aktivitas cryptocurrency dan mewajibkan pelaporan rutin dari exchange dan proyek. Kasus Worldcoin adalah bagian dari upaya Komdigi untuk melindungi ruang digital nasional.
Penangguhan Worldcoin dan WorldID oleh Indonesia menjadi peringatan jelas bahwa kepatuhan hukum dan perlindungan privasi pengguna tidak bisa ditawar di tengah pertumbuhan pesat industri cryptocurrency. Proyek seperti Worldcoin harus memastikan transparansi dalam operasi dan penanganan data untuk membangun kepercayaan dengan pengguna dan regulator. Proyek yang melibatkan data sensitif seperti biometrik perlu berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan dan komunikasi yang jelas untuk menangani kekhawatiran masyarakat.
Harga WLD turun 0,56% dalam 24 jam terakhir, saat ini di US$0,9477.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
