Kebijakan Kripto AS untuk Menginspirasi Perubahan Regulasi Internasional: Aaron Basi dari IoTeX Berpendapat

Ketika Gedung Putih bersiap untuk pemerintahan baru, para ahli industri menunjukkan optimisme terhadap pendekatan yang lebih ramah terhadap aset digital di Amerika Serikat. Mereka berharap melihat kejelasan regulasi yang lebih baik dan lingkungan yang mendukung inovasi kripto.

Dalam wawancara dengan BeInCrypto, Aaron Basi, kepala produk di IoTeX, mengatakan bahwa babak baru dalam kebijakan kripto AS ini akan menjadi katalis bagi negara lain untuk mengikuti jejaknya dan merangkul industri ini. 

Industri Kripto Tetap Antusias

Ketika Donald Trump bersiap untuk masa jabatan kedua, presiden terpilih ini telah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan industri bahwa dia akan menjadikan AS sebagai “ibu kota kripto dunia,” seperti yang dia katakan selama kampanyenya.

Langkah-langkah tersebut termasuk beberapa penunjukan kunci. Pada awal Desember, Trump menunjuk David Sacks sebagai “crypto czar” di Gedung Putih. Seorang pengusaha dan investor berpengalaman dengan lebih dari dua dekade pengalaman di Silicon Valley, Sacks diharapkan membawa pengalaman luas ke peran ini.

Trump juga memilih Paul Atkins, seorang pendukung mata uang kripto, untuk menggantikan Gary Gensler sebagai Ketua Securities and Exchange Commission (SEC). Para pendukung kripto merayakan langkah ini, sementara pasar bereaksi dengan kenaikan langsung. 

Untuk memimpin Council of Economic Advisors (CEA), Trump memilih Stephen Miran, mantan pejabat Departemen Keuangan selama pemerintahan pertamanya. Miran, seorang pendukung vokal untuk mata uang kripto, sebelumnya telah menyerukan reformasi regulasi di Amerika Serikat.

“Selama bertahun-tahun, AS dianggap sebagai tempat berisiko bagi bisnis kripto karena regulasinya yang tidak konsisten dan sering kali bertentangan. Namun, seiring perbaikan lingkungan regulasi, ini akan mengirimkan pesan yang jelas: AS terbuka untuk inovasi kripto,” ujar Aaron Basi kepada BeInCrypto.

Dengan demikian, industri kripto menantikan transisi ini dengan harapan tinggi. 

Apa Arti Strategic Bitcoin Reserve bagi Amerika Serikat

Pembuatan cadangan strategis Bitcoin adalah salah satu janji Trump selama proses pemilihan.

“Akan menjadi kebijakan pemerintahan saya…untuk menyimpan 100% dari semua Bitcoin yang saat ini dimiliki atau diperoleh pemerintah AS di masa depan. Ini akan berfungsi sebagai inti dari cadangan nasional strategis bitcoin…Ini telah diambil dari Anda,” ucap Trump di konferensi Bitcoin 2024 di Nashville. 

Pendukung cadangan berpendapat bahwa Bitcoin, yang dijuluki sebagai “emas digital,” dapat digunakan untuk menegaskan supremasi keuangan Amerika Serikat dalam hal kepemilikan atas aset digital terkuat di dunia. 

Pendukung juga berpendapat bahwa Bitcoin dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan devaluasi mata uang. Namun, para kritikus memperingatkan risiko yang terkait dengan volatilitas dan tantangan regulasinya.

Yang dulu dianggap tidak mungkin di bawah Gary Gensler, ide cadangan Bitcoin di bawah kepresidenan Trump tidak lagi terdengar mustahil. Namun, ini juga menimbulkan kekhawatiran, terang Basi. 

“Dampaknya pada pasar akan sangat besar. Pertama, ini akan mendorong adopsi institusional lebih jauh karena perusahaan dan negara berlomba mengikuti jejak AS. Langkah ini kemungkinan akan mengurangi ketersediaan Bitcoin di pasar terbuka, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga karena kelangkaan yang meningkat. Di sisi lain, ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol pemerintah atas Bitcoin dan bagaimana ini sejalan dengan etos desentralisasinya. Orang mungkin bertanya-tanya: apakah Bitcoin benar-benar “milik rakyat” jika disimpan di brankas pemerintah?” ucapnya. 

Beberapa pembuat undang-undang sudah memperkenalkan undang-undang untuk membuat cadangan Bitcoin yang didukung negara. Namun, seberapa cepat Trump dapat menerapkan perubahan itu di tingkat federal masih belum pasti. 

Kekhawatiran atas Sentralisasi Bitcoin

Pembicaraan tentang pembuatan cadangan strategis Bitcoin memicu perdebatan mengenai sifat desentralisasi Bitcoin yang melekat dan apakah itu akan tetap kompatibel di bawah adopsi pemerintah.

“Ini adalah hal yang rumit. Di satu sisi, peningkatan adopsi institusional adalah hal yang baik—ini membawa lebih banyak stabilitas, likuiditas, dan legitimasi ke pasar. Namun, di sisi lain, ini menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi. Ketika institusi besar atau pemerintah memegang sejumlah besar Bitcoin, mereka mendapatkan banyak pengaruh atas pasar, yang bisa bertentangan dengan etos desentralisasi Bitcoin,” ujar Basi.

Jika pemerintah mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan, serangkaian skenario bisa terjadi. Nilai Bitcoin bisa menjadi terikat dengan aset lain yang ada, seperti US$ atau emas. 

Ketergantungan potensial ini bisa membatasi kemampuan Bitcoin untuk berfungsi sebagai aset yang benar-benar terdesentralisasi. Otoritas pusat juga bisa memanipulasi Bitcoin dengan mengontrol pasokan dan permintaannya untuk mencapai tujuan ekonomi makro tertentu.

Namun, yang akan tetap tidak dapat dimanipulasi adalah jaringan Bitcoin itu sendiri.

“Protokol, distribusi mining, dan tata kelola komunitas semuanya dirancang untuk mencegah satu entitas menguasai. Risiko sebenarnya lebih pada persepsi dan akses. Jika terlalu banyak Bitcoin terkunci oleh institusi, ini bisa membatasi peluang bagi investor ritel dan pemain kecil untuk berpartisipasi secara berarti. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan—menyambut minat institusi sambil memastikan Bitcoin tetap dapat diakses oleh semua orang,” ujar Basi kepada BeInCrypto.

Sementara adopsi institusi membawa stabilitas dan legitimasi ke Bitcoin, ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang bertanggung jawab yang menjaga sifat desentralisasi aset kripto.

Peluang Meningkat untuk Altcoin

Seiring industri kripto bersiap untuk pendekatan yang lebih proaktif terhadap aset digital, Basi mengharapkan minat institusi melampaui Bitcoin dan mencapai berbagai altcoin. 

Mengingat Bitcoin adalah aset digital yang paling mapan, institusi tradisional menganggapnya sebagai titik masuk teraman ke dalam industri kripto. Namun seiring pertumbuhan adopsi, minat pada aset lain juga akan meningkat. 

“Ambil contoh Solana. Fokusnya pada skalabilitas dan biaya transaksi rendah menjadikannya favorit untuk proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi). Lalu ada XRP, yang menangani industri pembayaran lintas batas yang besar,” ucap Basi.

Salah satu yang membuat aset digital kuat adalah utilitas yang dapat diberikannya. Banyak proyek kripto telah membuktikan utilitas mereka dengan menunjukkan bagaimana mereka dapat digunakan dalam kasus penggunaan dunia nyata. Basi merujuk pada Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePINs) sebagai contoh yang jelas. 

DePINs memanfaatkan teknologi blockchain dengan menggunakan smart contract untuk mengotomatisasi distribusi sumber daya dan tokenisasi untuk mendorong partisipasi. Model ini memprioritaskan desentralisasi dengan menggunakan jaringan terdistribusi di mana infrastruktur dimiliki dan dioperasikan secara kolektif.

Beberapa proyek DePIN ada di Amerika Serikat dan luar negeri. Mereka menangani masalah di berbagai sektor, seperti industri telekomunikasi, manajemen pasokan air, jaringan energi, dan konektivitas nirkabel.

“Berbicara tentang beberapa kasus penggunaan luar biasa ini meninggalkan kesan mendalam di Capitol Hill. Banyak yang melihat kripto dan memikirkan penipuan yang ada di luar sana tetapi tidak menyadari bisnis nyata yang sedang dibangun. Bisnis yang benar-benar membuat hidup lebih baik, misalnya, harga makanan yang lebih rendah dalam kasus GEODNET atau hasil kesehatan yang lebih baik dalam kasus CUDIS,” tutur Basi kepada BeInCrypto. 

Seiring persepsi terhadap mata uang kripto berkembang, institusi mengakui potensi mereka di luar investasi spekulatif. Pengakuan yang berkembang ini kemungkinan akan mendorong peningkatan diversifikasi.

Lingkungan Ramah Kripto untuk Menarik Minat Asing

Seiring Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif terhadap mata uang kripto, perusahaan asing akan memanfaatkan peluang untuk memasuki pasar.

“Perusahaan asing bersemangat untuk memasuki pasar AS karena ini adalah tambang emas peluang. Basis konsumen besar, pendanaan modal ventura melimpah, dan infrastruktur teknologi tak tertandingi,” terang Basi.

Selama pemerintahan Biden, banyak perusahaan mata uang kripto menjajaki rencana untuk memperluas secara internasional di tengah penerapan persyaratan regulasi ketat oleh SEC.

Pada September 2023, perusahaan fintech yang berbasis di San Francisco, Ripple mengumumkan bahwa lebih dari 80% perekrutan kripto dalam perusahaan pembayaran lintas batas akan dilakukan di luar negeri.

Sebelumnya tahun itu, CEO CoinBase Brian Armstrong mengatakan exchange mata uang kripto telah mendapatkan lisensi untuk beroperasi di Bermuda. Armstrong menambahkan bahwa AS perlu kejelasan regulasi untuk mencegah perusahaan berkembang di “surga lepas pantai.”

“AS yang lebih ramah kripto juga memberi perusahaan-perusahaan ini akses ke kemitraan dengan merek besar dan pemain institusi yang sering berkantor pusat di AS. Jika aturannya jelas, perusahaan asing tidak akan ragu untuk terjun, menciptakan ekosistem kripto yang kompetitif dan dinamis,” papar Basi. 

Agar AS dapat memperkuat peran terdepan dalam industri kripto, pembuat kebijakan perlu mengirimkan pesan yang jelas tentang topik regulasi. 

Kemungkinan Efek Domino Global

Menurut Basi, adopsi kerangka regulasi yang mengundang oleh Amerika Serikat untuk perusahaan mata uang kripto akan menciptakan efek riak di negara lain.

“AS adalah pelopor dalam kebijakan keuangan global, dan ketika bertindak, negara lain memperhatikan. Jika AS menunjukkan bahwa regulasi pro-kripto mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan bahkan manfaat keamanan nasional, ini akan mendorong negara lain untuk mengikuti. Ini adalah efek domino—begitu AS bergerak, yang lain tidak ingin tertinggal, terutama jika itu berarti kehilangan peluang ekonomi yang dibawa oleh kripto,” ucapnya.

Seperti adanya, negara-negara di seluruh dunia telah mengambil inisiatif untuk menjadikan diri mereka pilihan menarik bagi perusahaan kripto yang mencari operasi di luar negeri. 

“Wilayah seperti Eropa sudah bekerja pada regulasi kripto mereka, dan mereka mungkin mempercepat upaya tersebut untuk tetap kompetitif. Pasar berkembang, terutama di Asia dan Amerika Latin, juga dapat memanfaatkan momen ini untuk memposisikan diri sebagai pusat kripto dengan menawarkan lingkungan regulasi yang lebih ramah,” tambah Basi.

Pada 30 Desember, Uni Eropa menetapkan kerangka Markets in Crypto Assets (MiCA). Undang-undang ini berfungsi sebagai buku aturan terpadu untuk perusahaan kripto yang beroperasi di wilayah tersebut. Lisensi Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP) yang dikeluarkan oleh satu negara anggota UE memungkinkan perusahaan untuk memperluas layanan mereka di seluruh blok.

Pada bulan Desember, Presiden Argentina Javier Milei menguraikan inisiatif kebijakan utama untuk 2025, menekankan sirkulasi mata uang bebas dan regulasi pro-kripto. Kebijakan baru yang dipertimbangkan akan memungkinkan warga Argentina melakukan transaksi dalam mata uang apa pun yang mereka pilih, termasuk Bitcoin.

Beberapa negara lain, termasuk Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Brasil, dan El Salvador, sudah menerapkan kerangka kerja serupa. 

Pertanyaan Seputar China dan Rusia

Dengan Amerika Serikat membuka diri untuk diversifikasi aset, muncul pertanyaan apakah China dan Rusia juga akan mengikuti langkah tersebut. 

Di China, aset kripto dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keuangan negara. Negara ini sering menjadi berita utama karena pendekatannya yang ketat dalam mengatur aktivitas komersial kripto. 

Baru-baru ini, regulator valuta asing China memperkenalkan undang-undang baru yang mengharuskan bank untuk menandai transaksi berisiko, termasuk yang melibatkan aset kripto.

“Dengan China, segalanya tidak pernah sederhana. Larangan kripto mereka lebih tentang mengendalikan pasar daripada menolaknya secara langsung. Mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi blockchain dan mempelopori proyek yuan digital mereka, yang menunjukkan bahwa mereka bukan anti-kripto—mereka anti-kripto yang tidak bisa mereka kendalikan,” ujar Basi kepada BeInCrypto. 

Di sisi lain, Rusia nampaknya mulai terbuka terhadap aktivitas kripto. Dua minggu lalu, perusahaan Rusia mulai menggunakan Bitcoin dan mata uang digital lainnya untuk pembayaran lintas batas setelah undang-undang baru memungkinkan transaksi semacam itu.  

Pemerintah Vladimir Putin mengatakan bahwa mereka menganggap Bitcoin sebagai instrumen yang valid untuk menghindari sanksi internasional dan terlibat dalam perdagangan lintas batas secara real-time. Pada 2024, negara ini melegalkan penggunaan aset kripto dalam perdagangan luar negeri dan memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung penambangan Bitcoin. 

Menurut Basi, pendekatan Rusia terhadap aset kripto mungkin juga mempengaruhi pandangan China.

“Jika negara-negara seperti Rusia, yang secara historis tidak terlalu ramah terhadap kripto, mulai merangkul industri ini, China mungkin merasa tertekan untuk beradaptasi. Mereka bisa melonggarkan larangan pada jenis aktivitas kripto tertentu, terutama jika mereka melihat manfaat strategis seperti meningkatkan perdagangan lintas batas atau mengurangi ketergantungan pada US$ dolar. Meskipun pembalikan penuh dari larangan tersebut tidak mungkin, China bisa mengambil langkah untuk mengintegrasikan kripto ke dalam ekonominya dengan caranya sendiri,” terang Basi.

Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana kedua negara ini akan bereaksi terhadap adopsi yang lebih ramah kripto di Amerika Serikat.