Badan Jasa Keuangan Jepang menyelesaikan pembaruan regulasi besar-besaran dengan memindahkan aset kripto dari Payment Services Act ke Financial Instruments and Exchange Act (FIEA).
Perubahan ini berdampak pada lebih dari 13 juta akun kripto domestik, yang secara kolektif menyimpan lebih dari 5 triliun yen dalam bentuk simpanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor di tengah meningkatnya kasus penipuan. Namun, pemimpin industri memperingatkan bahwa biaya kepatuhan yang lebih tinggi dapat mengancam kelangsungan bisnis sektor aset digital Jepang yang berkembang pesat.
SponsoredFSA Akhirnya Alihkan Regulasi ke Sekuritas
Kelompok Kerja ahli FSA tentang Sistem Aset Kripto mengadakan pertemuan terakhir pada hari Rabu dan menyusun laporan di mana aset kripto diperlakukan di bawah Financial Instruments and Exchange Act. Langkah ini mengakui kripto sebagai produk investasi dan mencari pengawasan yang mirip dengan sekuritas tradisional.
Usulan perubahan termasuk peralihan regulasi kripto dari Payment Services Act ke FIEA, yang oleh analis CryptoQuant XWIN Research Japan disebut sebagai inti dari reformasi ini:
“Peralihan ini memungkinkan adanya alat pelindung investor yang lebih kuat: pengungkapan standar, aturan perdagangan tidak adil, penjelasan risiko penerbit, transparansi teknis dan keamanan, serta pengawasan ketat terhadap perilaku bisnis. FSA juga berencana untuk memperketat tindakan terhadap layanan luar negeri yang tidak terdaftar, mengekplorasi kategori regulasi baru untuk DEX, serta mewajibkan exchange untuk menumpuk dana cadangan guna menutupi potensi kerugian akibat hacking.”
Usulan tersebut juga menyebutkan dana cadangan kontingensi wajib untuk exchange. Dana cadangan tanggung jawab ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari peretasan atau pengeluaran aset tanpa izin. Persyaratan tersebut mencakup praktik perdagangan yang adil, yang mencerminkan tanggapan terhadap insiden pencurian kripto internasional yang merusak kepercayaan investor.
SponsoredPengungkapan dan Penegakan yang Ditingkatkan untuk Integritas Pasar
Pembaruan ini memperkenalkan aturan pengungkapan baru untuk penerbit token, terutama bagi mereka yang mengelola token yang dikendalikan secara terpusat. Penerbit sekarang harus memberikan informasi tentang batas pasokan token, jadwal penerbitan, struktur tata kelola, rencana proyek, dan penilaian risiko teknis. Langkah-langkah ini menargetkan kesenjangan informasi yang sering kali memicu proyek penipuan dan kerugian investor.
FSA juga bertujuan untuk memerangi taktik persuasi ilegal oleh operator yang tidak terdaftar dan menargetkan investor ritel di luar exchange yang diatur. Agensi ini berencana untuk memperluas alat penegakannya, termasuk perintah berhenti operasi, hukuman yang lebih keras, dan kekuatan investigasi yang lebih besar, untuk menangani aktivitas kripto yang tidak sah.
Pengawasan terhadap aset kripto akan dikonsolidasikan di bawah FIEA, menghapus sebagian besar ketentuan dari Payment Services Act. Penyatuan ini memperlakukan aset kripto dengan ketat yang serupa dengan saham dan obligasi. Undang-undang untuk perubahan ini diharapkan mencapai sesi Diet reguler pada tahun 2026.
Industri Memunculkan Kekhawatiran tentang Kepatuhan dan Kelayakan
Meskipun kelompok kerja menyetujui hal ini, kekhawatiran besar yang belum terselesaikan masih ada mengenai dampaknya pada penyedia layanan. Pemimpin industri dari asosiasi blockchain lokal dan global khawatir bahwa biaya kepatuhan yang lebih tinggi dapat mengancam keberlanjutan bisnis.
Presiden Japanese Blockchain Association bahkan mengeluarkan peringatan keras tentang masa depan sektor ini, menyatakan bahwa industri ini mungkin tidak akan bertahan dengan langkah-langkah yang diusulkan. Sebagai tanggapan, beberapa kelompok telah mengusulkan perbaikan yang diatur sendiri, seperti menunjuk pemeriksa transaksi independen dan mengadopsi praktik serupa yang digunakan oleh JPX-R, untuk menjaga kepercayaan investor tanpa overregulation.
Para ahli juga khawatir bahwa pengawasan FIEA dapat menyesatkan investor, mengimplikasikan adanya jaminan resmi atau standar keselamatan untuk aset kripto, meskipun volatilitas dan risiko teknis yang terkait. Kesenjangan teknis dan hukum, seperti masalah dengan pewarisan aset ketika kunci pribadi hilang, masih belum terselesaikan.
Karena Jepang memegang salah satu kumpulan aset keuangan rumah tangga terbesar di dunia, struktur regulasi baru ini dapat memungkinkan partisipasi yang lebih luas melalui ETF, dana yang diatur, dan produk institusional, itulah sebabnya seluruh ekosistem kripto berharap Jepang bisa menjadi sumber permintaan baru yang signifikan, jauh lebih besar daripada aktivitas on-chain-nya yang kecil.
