Japan Post Bank berencana memperkenalkan mata uang deposito digital dengan memanfaatkan DCJPY untuk penyelesaian token sekuritas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur keuangan dan menjajaki aplikasi yang lebih luas di seluruh ekonomi Jepang.
Menurut Nikkei, Japan Post Bank sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan mata uang deposito digital bagi pemegang rekeningnya pada tahun 2026.
Kurs DCJPY Dipatok pada 1 Yen
SponsoredInisiatif ini akan menggunakan DCJPY, yang dikembangkan oleh DeCurret DCP di bawah Internet Initiative Japan (IIJ) Group, untuk menyelesaikan sekuritas digital dan produk keuangan lainnya. Bank juga mempertimbangkan untuk menggunakan sistem ini untuk pembayaran subsidi pemerintah daerah.
Sistem DCJPY yang direncanakan akan memungkinkan deposan untuk menghubungkan akun khusus ke rekening tabungan mereka yang ada dan menukar saldo dengan rasio satu banding satu dengan yen. Sebagai lembaga deposito terbesar di Jepang, Japan Post Bank memiliki sekitar 120 juta akun dengan total deposito sekitar sekitar US$1,36 triliun, menciptakan basis potensial yang substansial untuk penerbitan DCJPY. Ini bisa secara signifikan memperluas kehadiran mata uang tersebut dalam ekosistem aset digital Jepang.
Tidak seperti stablecoin seperti yang baru-baru ini disetujui JPYC, DCJPY mewakili apa yang didefinisikan oleh regulator sebagai “deposito tokenized.” Stablecoin umumnya diterbitkan di blockchain publik dan dapat diakses secara global, sementara deposito tokenized diterbitkan secara eksklusif di blockchain berizin yang dikelola oleh lembaga keuangan yang diatur.
DeCurret DCP, anak perusahaan dari DeCurret Holdings dan didukung oleh IIJ sebagai pemegang saham terbesar, secara resmi meluncurkan DCJPY satu tahun yang lalu, pada bulan Agustus tahun lalu. Pada bulan September di tahun yang sama, DeCurret mengumpulkan sekitar ¥6,35 miliar untuk memperkuat infrastruktur bisnis DCJPY.
Tantangan Interoperabilitas di Depan
Pada awalnya, Japan Post Bank berniat menggunakan DCJPY terutama untuk penyelesaian token sekuritas. Namun, karena pertimbangan regulasi dan keamanan, token sekuritas saat ini diterbitkan di blockchain berizin, sehingga interoperabilitas antar platform tetap menjadi tantangan kritis.
Kemajuan regulasi Jepang untuk stablecoin telah dipercepat pada tahun 2025, ditandai dengan JPYC menerima lisensi stablecoin pertama di negara tersebut awal tahun ini. Dengan masuknya Japan Post Bank ke dalam penyelesaian berbasis blockchain, lembaga keuangan terbesar di negara ini mulai lebih serius mengadopsi distributed ledger technology. Analis menyarankan ini bisa memperkuat persaingan di industri fintech Jepang seiring dengan meluasnya adopsi.
