Badan Pengawas Keuangan Jepang Tinjau UU Aset Kripto, Pertimbangkan Pemotongan Pajak Sebelum Pemilu

Badan Layanan Keuangan (FSA) akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang aset kripto di Jepang, berupaya untuk mungkin melonggarkan regulasi dan bahkan menurunkan pajak atas keuntungan modal. Namun, perkembangan pemilihan yang tidak terduga dapat mempengaruhi proses tersebut.

Kandidat baru dari Partai Demokrat Liberal (LDP) telah membuat sedikit pernyataan publik tentang aset kripto, tetapi tokoh industri merasa kecewa.

Klasifikasi Ulang untuk Aset Kripto

Bloomberg melaporkan tinjauan mendatang ini pada tanggal 30 September, mengklaim bahwa FSA terutama bertujuan untuk menilai Undang-Undang Layanan Pembayaran yang ada di Jepang.

Pada dasarnya, tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menentukan apakah aset kripto harus diatur sebagai opsi pembayaran, seperti saat ini, atau sebagai alat investasi. Seorang pejabat anonim mengklaim bahwa Jepang sebagian besar menggunakan aset kripto untuk tujuan yang terakhir, dan ini dapat mengubah seluruh paradigma hukum.

Perdagangan aset kripto di Jepang telah pulih sepanjang tahun 2024, dan beberapa langkah khusus dapat membantu meningkatkannya lebih lanjut. Jelas, perubahan yang paling menarik adalah penurunan pajak atas keuntungan aset kripto, dari setinggi 55% menjadi 20%, serupa dengan saham. FSA juga telah menyebutkan peningkatan perlindungan konsumen, dan para pemimpin bisnis telah meminta pembatasan yang lebih longgar.

Baca lebih lanjut: Regulasi Aset Kripto: Apa Manfaat dan Kerugiannya?

Tuntutan dari para pemimpin bisnis mungkin terutama penting bagi kesimpulan FSA. Perusahaan besar seperti bank terbesar Jepang telah bekerja pada stablecoin sejak tahun 2023, tetapi mereka tidak sendirian.

Tahun ini, konglomerat elektronik Sony menjadi sorotan dengan mengakuisisi sebuah bursa. Jika perusahaan besar Jepang mendukung langkah-langkah yang lebih santai, FSA mungkin akan mendengarkan.

Goncangan Pemilihan di Jepang

Komplikasi yang menonjol dalam survei FSA adalah pemilihan yang akan datang di Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida tidak dapat mencari pemilihan kembali, dan konstituennya telah membuat pilihan yang tidak terduga untuk penggantinya: Shigeru Ishiba.

Sementara Ishiba telah menyatakan dukungan untuk melanjutkan kebijakan ekonomi sebelumnya, pemilihannya mengikuti serangkaian perselisihan signifikan dengan partainya, LDP.

“Jika aset kripto memiliki suara, kami ingin Takaichi. Dia ingin melanjutkan ‘Abenomics’ yang berarti lebih banyak pencetakan uang dan toleransi terhadap yen yang lemah,” ucap pengusaha kripto terkemuka Arthur Hayes mengklaim.

Salah satu pernyataan publik pertama Ishiba sebagai pengganti Kishida yang dipilih adalah untuk menyatakan pemilihan mendadak. Sebagai Presiden LDP dan calon PM baru, Ishiba akan membubarkan majelis rendah Parlemen dan mengadakan pemilihan pada tanggal 27 Oktober. Kishida telah menjadi sekutu berharga bagi Web3, tetapi Ishiba telah membuat sedikit pernyataan publik tentang kebijakan aset kripto sendiri.

Bloomberg mengutip seorang pejabat FSA yang mengklaim bahwa belum ada kesimpulan yang jelas tentang durasi survei. Namun, dia menyatakan bahwa survei kemungkinan akan berlangsung hingga musim dingin. Dengan kata lain, survei pasti akan berlangsung saat pemilihan berlangsung, dan pasar saham Jepang sudah goyah sejak Ishiba menjadi pemimpin partai baru.

Baca lebih lanjut: 9 Negara Ramah Aset Kripto untuk Investor Aset Digital

Ada kemungkinan besar dari studi FSA ini, tetapi masa depan yang bullish untuk aset kripto tidak dijamin. Jika Ishiba kalah atau menghentikan kebijakan pro-aset kripto pendahulunya, beberapa peluang untuk kebijakan yang ramah mungkin akan terbuang sia-sia. Namun, hingga saat ini, studi FSA baru saja dimulai, dan terlalu dini untuk membuat terlalu banyak prediksi konkret.