Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang sering dijuluki “Wanita Besi” di negaranya, berhasil meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu parlemen dadakan pada 8 Februari 2026. Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dipimpinnya diproyeksikan memenangkan antara 274 hingga 326 dari total 465 kursi di majelis rendah, menandai selisih suara terbesar pasca-perang bagi partai manapun di Jepang.
Hasil yang tegas ini memperkuat otoritas Takaichi dan menempatkannya untuk mendorong reformasi ekonomi serta regulasi yang ambisius.
SponsoredSanae Takaichi di Jepang Raih Kemenangan Telak, Siapkan Langkah Reformasi Pajak Aset Kripto
Pasar langsung merespons hasil tersebut. Nilai dollar/yen naik 0,2% ke 157, sementara pasangan dagang BTC/JPY melonjak hampir 5%, yang menandakan kepercayaan investor pada agenda pro-pertumbuhan dari Takaichi.
Yang disebut sebagai “Takaichi trade” ini mendapat dorongan dari ekspektasi stimulus fiskal, kebijakan moneter longgar, dan peningkatan likuiditas.
Kondisi tersebut sudah mendorong saham-saham Jepang ke level tertinggi baru, sedangkan obligasi pemerintah dan nilai yen justru tertekan.
Pejabat AS segera menanggapi hasil tersebut, dengan Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut kemenangan ini “bersejarah” dan menekankan kekuatan hubungan AS-Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi.
Beberapa hari sebelumnya, Presiden Donald Trump juga telah menyampaikan dukungan penuh, menyoroti kualitas kepemimpinan dan capaian terbaru Takaichi dalam bidang perdagangan dan keamanan.
Sponsored SponsoredSebagai balasan, Takaichi mengungkapkan rasa terima kasihnya, menegaskan kembali rencana kunjungan ke Gedung Putih pada musim semi 2026, dan menggambarkan aliansi AS-Jepang sebagai “berpotensi tanpa batas” yang dibangun atas kepercayaan serta kerja sama yang dalam.
Mandat Takaichi Isyaratkan Potensi Perombakan Pajak Kripto dan Kebijakan Ramah Blockchain
Mandat elektoral yang diraih Takaichi secara luas dianggap sebagai lampu hijau untuk mempercepat reformasi aset kripto di Jepang. Saat ini, Jepang mengenakan pajak atas keuntungan kripto sebagai pendapatan lain-lain dengan tarif hingga 55%.
Kerangka aturan ini telah mendorong sebagian investor untuk pindah ke luar negeri, meskipun Jepang tetap menjadi pemimpin dalam adopsi blockchain.
SponsoredUntuk tahun fiskal 2026, tengah dibahas reformasi yang dapat:
- Menurunkan pajak atas keuntungan menjadi sekitar 20%
- Memungkinkan pengakuan kerugian untuk dibawa ke depan selama tiga tahun, dan
Mengklasifikasikan ulang beberapa aset digital sebagai produk keuangan.
Sentimen umum menyatakan bahwa kebijakan pro-pertumbuhan serta kesiapan Takaichi untuk bekerja sama dengan partai oposisi yang ramah terhadap aset kripto, seperti Japan Innovation Party dan Democratic Party for the People, dapat akhirnya meloloskan kebijakan yang telah lama ditunggu hingga 2028.
Pada masa awal pemerintahannya, Takaichi sudah mendukung kebijakan yang berfokus pada teknologi, inovasi, serta keamanan ekonomi yang selaras dengan perkembangan blockchain dan pengembangan Web3.
Meskipun dia tidak menjadikan aset kripto sebagai isu utama dalam kampanyenya, namun pendekatan fiskalnya yang agresif—mengadopsi model “Abenomics” dari mentor-nya, Shinzo Abe—berpotensi menciptakan lingkungan ekonomi yang mendorong aset berisiko, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan proyek digital yang berkaitan dengan Jepang.
Sponsored Sponsored“Takaichi telah berkomitmen pada kebijakan fiskal agresif yang sebagian besar didanai lewat penerbitan obligasi…apakah momentum elektoralnya akan mendorong stimulus yang lebih besar lagi, atau justru memberinya ruang politik untuk melangkah lebih hati-hati, sementara investor tetap waspada dengan beban utang Jepang yang sangat besar dan lonjakan baru-baru ini di kurva yield JGB,” urai Rob Wallace.
Memang, masih ada sejumlah ketidakpastian. Utang nasional Jepang telah melampaui 250% dari PDB setelah sebelumnya mencapai puncak 232,35% pada tahun 2025. Di sisi lain, lonjakan yield obligasi pemerintah baru-baru ini semakin menambah kekhawatiran investor terhadap kesinambungan fiskal negara.
Penunjukan menteri-menteri utama serta prioritas regulasi akan menjadi kunci dalam menentukan arah dan kecepatan reformasi aset kripto. Menteri Keuangan Katsunobu Kato yang tetap menjabat kemungkinan akan menjaga kesinambungan kebijakan, meski minimnya keterlibatan beliau dalam isu aset kripto bisa saja membuat perubahan yang terlalu ambisius menjadi lebih lambat.
Menkominfo Digital Masaki Taira belum menyampaikan posisi spesifik terkait aset kripto atau Web3.
Meski begitu, usulan-usulan yang terus berjalan dari Financial Services Agency, ditambah mandat politik yang kuat dari Takaichi, menandakan adanya titik balik bagi sektor aset digital di Jepang.
Jika berhasil, reformasi ini bisa menghadirkan kerangka regulasi yang lebih jelas, keringanan pajak, serta pengakuan hukum untuk aset kripto, sehingga membuka jalan bagi ekosistem yang lebih ramah inovasi.
