Pemerintah Jerman memasukkan pajak aset kripto ke dalam daftar penghematan untuk anggaran federal 2027. Kebijakan ini bisa berakhirnya pengecualian pajak kripto yang selama ini dinikmati investor setelah periode holding satu tahun.
Kementerian Keuangan Federal merinci rencana ini dalam laporan bulanannya. Penyesuaian pajak aset kripto untuk 2027 muncul di antara langkah-langkah konsolidasi yang disepakati oleh koalisi pemerintahan.
Pajak Kripto Masuk ke Daftar Konsolidasi Anggaran Jerman
Kabinet telah menyetujui angka-angka utama untuk anggaran 2027. Kementerian menetapkan batas belanja sebesar €543,3 miliar, dengan pinjaman bersih mencapai €110,8 miliar.
Konsolidasi memegang peran besar dalam rencana ini. Koalisi sepakat untuk melakukan penghematan struktural sekitar €4 miliar per tahun, beserta paket langkah-langkah peningkatan pendapatan. Paket itu mencakup pungutan plastik dan gula baru, kenaikan pajak alkohol dan tembakau, pemberantasan kejahatan pajak yang lebih ketat, serta perubahan cara pajak aset kripto diterapkan.
Mengapa Pengecualian Pajak Kripto Kini Tertekan
Hukum Jerman memperlakukan aset kripto sebagai aset privat di bawah Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Keuntungan dari aset kripto menjadi bebas pajak setelah pemegangannya lebih dari 12 bulan. Penjualan dalam waktu kurang dari setahun akan dikenakan pajak penghasilan personal hingga 45%, namun jika total keuntungan tahunan di bawah €1.000 tetap tidak kena pajak.
Seruan untuk menghapus aturan tersebut makin nyaring sejak akhir 2025.
“ke depannya, capital gains sebaiknya dikenai pajak secara seragam terlepas dari periode holding,” tuntut Seeheimer Kreis dari SPD dalam sebuah makalah posisi, seperti dikutip oleh Bitcoin Bundesverband.
Pihak industri memberikan penolakan keras. Anggota dewan Bundesverband, Matthias Steger, memperingatkan bahwa mengenakan pajak pada setiap penjualan akan membuat setiap transaksi sehari-hari menjadi peristiwa pajak dan mendorong perusahaan pindah ke negara yang lebih ramah seperti Portugal.
Parlemen telah menolak langkah serupa sebelumnya. Pada Mei 2026, Komite Keuangan Bundestag menolak usulan serupa dari Partai Hijau untuk mencabut pengecualian tersebut.
Sinyal untuk Negara Uni Eropa Lainnya
Jerman bukan satu-satunya negara Uni Eropa yang punya aturan semacam ini, tapi jumlahnya memang sedikit. Portugal menjadi satu-satunya negara anggota lain yang sepenuhnya membebaskan keuntungan aset kripto setelah holding satu tahun. Sebaliknya, Austria sudah menghapus aturan holding ini pada 2022 dan kini mengenakan pajak pada aset kripto baru dengan tarif tetap 27,5%.
Dampak kebijakan ini melampaui batas negara. Sebagai ekonomi terbesar di Uni Eropa dan pemimpin persetujuan lisensi MiCA, Jerman sering jadi acuan bagi negara anggota lain.
Pengaruh ini kini semakin penting. Karena satu dari empat investor Eropa telah berinvestasi di aset kripto, dan aturan pelaporan pajak baru di bawah CARF dan DAC8 juga sudah berlaku. Jika Jerman menghapus pengecualian ini, hal tersebut berpotensi mengubah perdebatan di Brussel dan kawasan lain.
Apakah aturan ini akan tetap bertahan, akan menjadi jelas setelah Bundestag membahas drafnya. Rezim pajak yang membuat Jerman jadi tempat yang sangat ramah bagi holder Bitcoin (BTC) jangka panjang di Eropa, kini bergantung pada seberapa besar potensi pemasukan yang diyakini dapat diperoleh anggota parlemen dari aturan tersebut.
