Kembali

Kanada Bergerak untuk Menutup Akses Aset Kripto dari Pembiayaan Pemilu

Pilih kami di Google
editor avatar

Diedit oleh
Mohammad Shahid

29 Maret 2026 23.12 WIB
  • Kanada telah mengusulkan larangan donasi aset kripto di seluruh sistem politiknya melalui Rancangan Undang-Undang C-25.
  • Langkah ini akan mewajibkan aktor politik untuk mengembalikan, menghancurkan, atau melikuidasi donasi semacam itu.
  • Langkah ini membedakan Kanada dari Amerika Serikat, di mana aset kripto telah menjadi kekuatan utama dalam pengeluaran pemilu.
Promo

Pemerintah Kanada Bergerak untuk Melarang Donasi Politik dalam Bentuk Aset Kripto Secara Resmi

Didaftarkan pada 26 Maret sebagai bagian dari Bill C-25, amandemen terhadap Canada Elections Act ini bertujuan untuk secara permanen menutup jalur pendanaan asing yang sulit dilacak.

Kanada Usulkan Sanksi Berat hingga US$100.000 untuk Pelanggar

Undang-undang ini melarang kontribusi aset kripto untuk kegiatan partai politik, iklan, dan survei pemilu. Larangan ini juga berlaku untuk wesel dan produk pembayaran prabayar karena alasan kekhawatiran soal pelacakan.

Disponsori
Disponsori

“No chief agent of a registered party, financial agent of a registered association, official agent of a candidate or financial agent of a nomination contestant or leadership contestant shall accept a contribution that is in the form of [digital assets],” terang dokumen pengajuan tersebut dalam file resminya.

Larangan ini mencakup seluruh ekosistem politik, mulai dari partai, asosiasi, kandidat, kampanye kepemimpinan, hingga pihak ketiga.

Berdasarkan aturan baru ini, agen politik wajib mengembalikan donasi aset kripto kepada pemberi dana atau memusnahkan aset tersebut dalam waktu 30 hari.

Jika aset tidak dapat dikembalikan, pihak ketiga wajib melikuidasi aset tersebut menjadi mata uang fiat dan menyerahkan dana tersebut kepada kepala otoritas pemilu, yang kemudian akan meneruskannya ke Receiver General untuk Kanada.

Sanksi bagi pelanggaran aturan ini sangat berat. Siapa pun yang dengan sengaja menerima donasi kripto akan terkena denda hingga dua kali lipat dari nilai sumbangan yang diterima. Korporasi yang terlibat bisa mendapat denda otomatis sebesar US$100.000 di samping sanksi denda dua kali nilai kontribusi yang melanggar.

Sementara itu, perubahan kebijakan di Kanada tidak terjadi secara terpisah. Regulasi ini sangat mirip dengan langkah terbaru pemerintah Inggris yang melarang donasi kripto ke partai politik.

Langkah negara-negara tersebut sangat berbeda dengan Amerika Serikat, di mana lobi industri kripto sudah benar-benar mendominasi dunia politik secara finansial.

Menurut data dari Follow The Crypto, industri kripto AS sudah menggelontorkan lebih dari US$273 juta untuk mempengaruhi hasil pemilu paruh waktu mendatang.

Donasi Kripto untuk Pemilu AS.
Donasi Kripto untuk Pemilu AS | Sumber: Follow The Crypto

Perbedaan kebijakan ini menyoroti perbedaan mendasar dalam mekanisme politik. Di AS, para pelaku besar kripto seperti Coinbase dan super PAC Fairshake memakai dana besar untuk menggelar kampanye iklan yang mendukung kandidat pro-kripto secara masif dan terstruktur.

Jika disahkan, Bill C-25 akan memastikan sistem pemilu di Kanada tetap terlindungi dari persaingan aset digital yang kini menghiasi negara tetangganya di selatan.

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.

Disponsori
Disponsori