‘Singapore Collapse’ Jadi Viral: Ini yang Sebenarnya Terjadi

Media sosial berbahasa Mandarin ramai membahas prediksi tentang kemunduran Singapura. Unggahan menyebut bahwa merek-merek mewah kabur dari Marina Bay Sands, serta dekorasi Natal di Orchard Road terlihat lebih sepi pada musim liburan kali ini. Beberapa orang bahkan dengan nada menyindir menyebut Singapura sebagai “洗钱坡” (Xǐqiánpō, “lereng pencucian uang”)—plesetan dari nama Mandarin Singapura, “新加坡” (Xīnjiāpō)—dan meramalkan kehancuran kota yang ditinggalkan oleh modal spekulatif.

Tetapi data justru menunjukkan hal yang berbeda. Menurut Euromonitor International, pasar barang mewah di Singapura diperkirakan tumbuh 7-9% pada tahun 2025 dan mencapai S$13,9 miliar—melampaui Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Ini bukanlah kehancuran, melainkan restrukturisasi. Untuk memahami perubahan ini, kita perlu kembali ke tahun 2019.

Dari Hong Kong ke Singapura: Migrasi Besar 2019

Saat protes anti-ekstradisi di Hong Kong makin memanas pada 2019, peta keuangan Asia mulai bergeser. Dulu orang-orang sering berkata, “Kekhawatiran utama yang terjadi di sini adalah semakin banyak orang memindahkan perusahaan dan uang mereka ke Singapura.”

Pada waktu itu, 23% perusahaan yang memiliki kantor di Hong Kong mempertimbangkan relokasi fungsi bisnisnya, dan sembilan dari sepuluh memilih Singapura sebagai tujuan utama. Saat Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong mulai berlaku pada Juni 2020, migrasi bisnis ini semakin deras.

Kebijakan zero-COVID yang ketat di Hong Kong selama pandemi juga semakin mendorong talenta keuangan dan perusahaan ke Singapura. Dalam waktu 6 tahun, aset yang dikelola industri manajemen aset Singapura berlipat ganda menjadi sekitar US$4 triliun, dan 80% dari jumlah itu berasal dari luar negeri. Pengelola aset global seperti BlackRock memperbesar operasinya di Singapura, sedangkan Ontario Teachers’ Pension Plan sampai menutup seluruh tim ekuitasnya di Hong Kong.

Kampanye Anti-Korupsi dan Capital Flight dari Cina

Selain itu, ada pendorong dana lain ke Singapura: kampanye anti-korupsi Xi Jinping yang dimulai setelah ia naik ke tampuk kekuasaan pada 2012—kampanye terbesar dalam sejarah Partai Komunis Cina.

Dengan slogan “menangkap harimau dan lalat sekaligus,” lebih dari 4,7 juta pejabat telah dijatuhi sanksi sejak 2012, termasuk 553 pejabat setingkat menteri atau lebih tinggi. Operasi “Sky Net” dan “Fox Hunt” mengejar buronan hingga ke 90 negara dan berhasil memulangkan aset miliaran dolar di luar negeri.

Berdasarkan laporan Mercator Institute for China Studies (MERICS) Jerman, “Sejak 2015, momok arus keluar modal membayangi ekonomi Cina. Dihadapkan pada ancaman devaluasi mata uang dan kampanye anti-korupsi yang agresif, investor dan penabung mulai memindahkan kekayaan mereka ke luar Cina. Arus keluar ini begitu besar sehingga bank sentral harus menghabiskan lebih dari US$1 triliun cadangan devisanya untuk mempertahankan nilai tukar,” terang lembaga itu.

Mayoritas dana tersebut mengalir ke Singapura. Family office di Singapura melonjak dari 400 pada 2020 menjadi 1.100 di akhir 2022. Dari situlah julukan “洗钱坡” (lereng pencucian uang) lahir.

Persaingan untuk Menjadi Pusat Aset Kripto Asia

Kebutuhan pencucian uang ini kemudian bertemu dengan industri aset kripto. Setelah Cina memberlakukan pembatasan ICO pada 2017 dan larangan total pada 2021, exchange besar dari Cina—termasuk Binance, Huobi, Bybit, dan OKX—ramai-ramai pindah ke Singapura. Co-founder Ethereum, Vitalik Buterin, pernah mengamati bahwa “Singapura semakin menjadi pusat komunitas kripto.”

Mengapa ke Singapura? Karena hanya Singapura yang menjadi jawaban paling masuk akal di Asia.

Jepang sudah lebih dulu mendapat pelajaran pahit. Pada 2014, exchange Mt. Gox yang bermarkas di Tokyo—yang saat itu menangani lebih dari 70% transaksi Bitcoin dunia—ambruk setelah hacker mencuri sekitar US$500 juta Bitcoin. Otoritas Jasa Keuangan Jepang (JFSA) merespons dengan meluncurkan sistem registrasi exchange aset kripto pertama di dunia pada 2016. Saat exchange kripto Jepang lainnya, Coincheck, kehilangan US$534 juta token NEM pada Januari 2018, regulasi pun makin diperketat.

Korea Selatan juga mengalami masa-masa sulitnya sendiri. Hype aset kripto di 2017 menyulut permintaan spekulatif besar-besaran, bahkan sampai muncul “kimchi premium“—di mana harga Bitcoin di Korea jauh lebih tinggi dibanding pasar global. Regulator pun memperketat peraturan, apalagi setelah adanya rekomendasi FATF Travel Rule di 2019 yang mewajibkan pertukaran data nasabah untuk transaksi di atas ambang tertentu.

Singapura mengambil jalur berbeda. Meski mereka menerbitkan Payment Services Act (PSA) di 2019, kerangka hukumnya tetap cukup fleksibel. Perusahaan kripto asing diberi pengecualian regulasi sehingga mereka dapat beroperasi sementara waktu tanpa izin, asalkan tidak melayani investor ritel di Singapura. Secara industri, akhirnya disimpulkan: “Kalau mau bisnis blockchain di Asia, Singapura tempatnya.”

Token2049, konferensi blockchain terbesar Asia, juga pindah dari Hong Kong ke Singapura pada 2022 karena kebijakan zero-COVID Hong Kong dan risiko regulasi di Cina. Jumlah peserta melonjak dari 7.000 pada 2022 menjadi 20.000 di 2024, bahkan mencapai rekor 25.000 pada 2025.

Titik Balik: Terra-Luna, FTX, dan Geng Fujian

Tetapi 2022 menjadi titik balik bagi Singapura juga.

Kolaps Terra-Luna pada bulan Mei dan kebangkrutan FTX pada bulan November—keduanya memiliki keterkaitan dengan Singapura. Three Arrows Capital (3AC) yang berkantor pusat di Singapura juga bangkrut. Pada tahun 2023, terjadi skandal pencucian uang Fujian Gang senilai US$2,3 miliar: sepuluh orang dari provinsi Fujian, Cina, yang masuk ke Singapura dengan identitas palsu untuk mencuci hasil judi ilegal dan penipuan siber.

Monetary Authority of Singapore (MAS) mengubah pendekatannya. Rezim lisensi Digital Token Service Provider (DTSP) yang mulai berlaku pada 30 Juni 2025, mewajibkan semua perusahaan di Singapura yang melayani pelanggan aset kripto luar negeri harus mengantongi lisensi. Tidak ada masa transisi.

Bitget dan Bybit memindahkan staf ke Dubai dan Hong Kong, sehingga ratusan pekerja yang berbasis di Singapura terancam kehilangan pekerjaan. Seorang politisi Hong Kong secara terbuka menyatakan bahwa “perusahaan Singapura dipersilakan pindah ke Hong Kong.”

Pada akhir 2025, sekitar 35 perusahaan memegang lisensi Major Payment Institution (MPI), termasuk Coinbase, Crypto.com, Circle, dan Upbit.

Pasar Mewah: Siapa yang Pergi, Siapa yang Tetap

Transformasi industri aset kripto dan restrukturisasi pasar barang mewah memiliki logika dasar yang sama.

Menurut Henley & Partners, arus masuk jutawan ke Singapura turun 54%—dari 3.500 di 2024 menjadi 1.600 di 2025. Permohonan family office dari warga Cina turun 50% dari puncaknya pada tahun 2022. Pembeli asing non-PR hanya menyumbang 1% dari total transaksi properti privat pada Q1 2024, turun dari 6,4% pada tahun sebelumnya—akibat langsung dari kenaikan Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) menjadi 60%.

Tapi gambaran keseluruhan ternyata berbeda.

Pasar barang mewah di Singapura tumbuh 7-9% di tahun 2025, menurut proyeksi Euromonitor. Rahasianya terletak pada 242.400 jutawan penduduk Singapura. Pendapatan rumah tangga menengah di Singapura naik selama lima tahun berturut-turut. Kekayaan lokal sekarang menutup celah yang ditinggalkan “big spender” asing.

Pasar properti juga menunjukkan hal yang sama. Kepemilikan asing di Core Central Region (CCR) turun ke level terendah dalam 17 tahun, sementara warga lokal kini menyumbang dua pertiga dari transaksi properti utama. Selisih harga antara CCR dan wilayah lain menyempit menjadi 4-6%—yang paling kecil sejak tahun 2000.

Klaim viral bahwa merek barang mewah hengkang dari Marina Bay Sands juga tidak benar. Pada Juli 2025, Chanel membuka gerai sementara seluas 900 meter persegi di MBS sementara toko utamanya direnovasi untuk pembukaan kembali yang megah di 2027—jelas bukan perilaku merek yang sedang mundur. Selain itu, musim Natal 2025 menampilkan pertunjukan malam hari di antara toko Gucci dan Chanel.

Strategic Reset, Bukan Collapse

Apa yang terjadi di Singapura mungkin lebih tepat dipahami sebagai strategi pengurangan risiko, bukan kolaps, tutur beberapa pengamat.

Pola ini tampak di berbagai sektor: pergeseran dari modal spekulatif asing ke basis kekayaan domestik, dari operator aset kripto ilegal menuju pelaku institusi berlisensi, dari spekulasi properti menuju kepemilikan lokal yang berkelanjutan. Pemerintah Singapura, setelah mengambil pelajaran dari skandal Fujian dan kolaps FTX, nampaknya lebih memprioritaskan stabilitas jangka panjang daripada pertumbuhan singkat.

Narasi “kolaps Singapura” di media sosial berbahasa Mandarin sebetulnya memperkuat sinyal negatif—seperti eksodus jutawan dan hengkangnya industri aset kripto—sementara data positif, misalnya pertumbuhan penjualan barang mewah dan bertambahnya basis kekayaan domestik, kurang mendapat perhatian.

Komentar seorang pengguna X mungkin lebih mendekati kenyataan: “消费转级, 不是消费降级”—restrukturisasi konsumsi, bukan penurunan konsumsi.

Bisa dikatakan, Singapura tidak sedang kolaps. Singapura sedang membereskan rumahnya.