Legislatif lokal Cina secara resmi menolak untuk membuat aturan lokal terkait penanganan aset kripto yang disita. Sebaliknya, mereka meminta regulasi tingkat nasional dari otoritas Beijing.
Ini mencerminkan konsekuensi tak terhindarkan dari larangan total kripto di Cina.
Provinsi Henan Mengatakan Legislasi Lokal Tidak Sesuai
Kongres Provinsi Henan, sebuah provinsi di Cina tengah yang terletak di selatan Beijing dengan hampir 100 juta penduduk, merilis laporan yang meninjau “Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset yang Terlibat dalam Kasus.” Komite urusan hukum provinsi tersebut mengakui bahwa mata uang virtual memiliki atribut properti dan merupakan aset terkait kasus, sebuah konsensus yang sudah ada dalam praktik peradilan.
SponsoredNamun, mereka mencatat bahwa larangan komprehensif Cina terhadap perdagangan kripto menghilangkan semua platform perdagangan legal. Otoritas di seluruh negeri terus mengeksplorasi metode penanganan. Komite menyimpulkan bahwa legislasi lokal tidak tepat untuk mengelola jenis aset yang disita ini.
Mereka menyimpulkan bahwa Kementerian Keamanan Publik sedang meneliti regulasi terkait aset kripto. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk menangani masalah ini guna memastikan konsistensi kebijakan. Ini akan menghindari konflik dalam isu keamanan finansial nasional.
“Pengelolaan jenis properti terkait kasus ini lebih cocok untuk diatur secara seragam di tingkat nasional.”
Kompleksitas Legal dan Teknis
Sikap hati-hati Henan berakar pada dua tantangan utama. Pertama, kompleksitas hukum dan teknis dalam mengelola aset digital—dari penyimpanan aman dan penilaian hingga likuidasi—sangat besar. Selain itu, kekhawatiran regulasi yang meluas di seluruh Cina memvalidasi pandangan ini. Otoritas di banyak provinsi, termasuk Henan, sering memperingatkan terhadap skema penipuan yang memanfaatkan stablecoin. Aktivitas ilegal ini berkisar dari penggalangan dana ilegal hingga pencucian uang dan menyoroti risiko tinggi yang terlibat.
Kedua, ada kekosongan hukum yang signifikan di seluruh negeri setelah larangan perdagangan kripto Cina pada 2021. Larangan tersebut mendorong exchange ke luar negeri dan mempersulit penanganan aset bagi penegak hukum. Seorang hakim di Beijing baru-baru ini mengonfirmasi dilema ini, mencatat bahwa pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan penanganan tersebut, yang mengarah pada praktik yang tidak konsisten.
Menariknya, pendekatan lokal berbeda dalam kekosongan ini. Sebaliknya, penegak hukum Beijing telah mempelopori saluran penanganan lintas batas yang kompleks, melikuidasi aset melalui exchange berlisensi di Hong Kong.
Polisi Beijing telah berhasil menguji mekanisme penanganan yang canggih. Mereka mempercayakan kripto yang disita kepada Bursa Saham Beijing, yang bekerja sama dengan penyedia layanan profesional untuk operasi deteksi, penerimaan, dan transfer. Aset tersebut dijual melalui exchange berlisensi di Hong Kong yang sesuai, dengan hasil dikonversi ke yuan setelah persetujuan pertukaran mata uang asing dan disimpan ke dalam akun polisi untuk penyitaan hukum atau pengembalian kepada korban.
Perbedaan antara pendekatan hati-hati Henan dan solusi inovatif Beijing menggambarkan bahwa meskipun solusi lokal mulai muncul, aturan nasional yang seragam akan membuat proses lebih dapat diprediksi, transparan, dan efisien di seluruh wilayah luas Cina.
