Bagaimana Singapura Menjadi Negara Paling Ramah Kripto di Dunia

Singapura adalah negara terdepan dalam teknologi blockchain dan adopsi mata uang kripto. Lingkungan regulasi yang mendukung, pedoman hukum yang jelas, dan posisinya yang strategis sebagai pusat keuangan global adalah beberapa faktor yang membuat negara ini sangat menarik bagi bisnis dan inovasi kripto.

BeInCrypto berbicara dengan Alex Svanevik, CEO dan Co-founder Nansen, sebuah perusahaan analitik blockchain yang berbasis di Singapura, untuk memahami apa yang membuat negara ini menjadi salah satu negara paling ramah kripto di dunia.

Singapura Pimpin Peringkat Global untuk Inovasi Blockchain

Negara-negara yang memprioritaskan investasi dalam bakat, infrastruktur, dan regulasi berada dalam posisi untuk memimpin inovasi digital dan merombak industri global.

Pada 2024, sebuah laporan Apex menempatkan Singapura sebagai negara teratas dalam teknologi blockchain dan kripto, dengan skor tertinggi 85,4. Negara ini memiliki lebih dari 2.400 pekerjaan terkait blockchain dan 81 exchange kripto, menunjukkan fokusnya pada pengembangan tenaga kerja dan infrastruktur.

Studi ini mengevaluasi negara-negara berdasarkan indeks komposit yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti paten blockchain, pertumbuhan pekerjaan, dan jumlah exchange mata uang kripto.

“Singapura telah menetapkan dirinya sebagai pemimpin global dalam ruang kripto karena kerangka regulasi yang progresif, kebijakan pro-inovasi, dan dukungan pemerintah yang kuat untuk teknologi blockchain. Pedoman hukum yang jelas untuk aset digital, rezim pajak yang menguntungkan, dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan industri menciptakan lingkungan di mana bisnis kripto dan inovasi blockchain dapat berkembang,” ujar Svanevik.

Reputasi negara ini sebagai pusat keuangan dan fintech global juga menarik perusahaan dan investor kripto internasional yang mencari stabilitas dan peluang pertumbuhan. 

Pendekatan Regulasi yang Seimbang

Aspek intrinsik dari kesuksesan Singapura terletak pada kerangka regulasinya, yang menyeimbangkan perlindungan konsumen tanpa menghambat inovasi. 

Pada 2019, Singapura memperkenalkan Payment Services Act (PSA), sebuah rezim lisensi komprehensif untuk penyedia layanan Digital Payment Token (DPT). 

Undang-undang ini mencakup exchange mata uang kripto dan penyedia dompet. Ini meningkatkan perlindungan konsumen, memerangi pendanaan terorisme, dan memperkuat langkah-langkah keamanan siber dalam sektor keuangan.

Seiring dengan undang-undang ini, Monetary Authority of Singapore (MAS) mewajibkan pemeriksaan rinci terhadap anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra-terorisme (CTF). Perusahaan juga harus membuktikan praktik keamanan siber yang kuat.

“Kerangka kerja yang disesuaikan dengan risiko ini mendorong kemajuan teknologi sambil memastikan keamanan dan integritas keuangan,” terang Svanevik kepada BeInCrypto. 

Langkah-langkah regulasi ini menetapkan pedoman di seluruh negeri, memfasilitasi adopsi kripto bagi investor dan konsumen.

Mengarahkan Inovasi dengan Perlindungan Konsumen

Dalam melindungi pengguna dari ancaman keamanan atau aktivitas penipuan, Singapura juga mendapatkan reputasi karena sangat serius dalam melindungi konsumen. 

Agar bisnis kripto dapat beroperasi di negara ini, mereka harus mematuhi undang-undang perlindungan konsumen. 

“Singapura memprioritaskan perlindungan konsumen dalam sektor kriptonya melalui regulasi ketat. MAS mewajibkan penyedia layanan DPT untuk menerapkan protokol keamanan yang kuat dan melakukan uji tuntas pelanggan secara menyeluruh. Kepolisian Singapura bekerja sama dengan MAS untuk secara aktif memantau dan menangani aktivitas penipuan yang melibatkan aset digital,” papar Svanevik. 

Pada November 2023, MAS mengumumkan rencana untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat bagi penyedia DPT. Perubahan regulasi ini mengharuskan penyedia layanan untuk menyesuaikan operasi dan praktik bisnis mereka agar sesuai dengan kerangka regulasi baru.

MAS menerapkan regulasi baru ini dalam dua tahap. Tahap pertama, yang berfokus pada pemisahan aset pelanggan, pengungkapan, dan kontrol manajemen risiko, mulai berlaku pada Oktober 2024.

Tahap kedua akan berlangsung dalam enam bulan.

“Mulai 19 Juni 2025, peraturan baru mewajibkan perusahaan kripto melakukan penilaian kesadaran risiko untuk pelanggan ritel agar memastikan pengambilan keputusan yang tepat,” ujar Svanevik. 

Secara khusus, peraturan ini melarang perusahaan berlisensi menawarkan insentif untuk menarik pelanggan ritel. Mengingat volatilitas pasar aset kripto yang tinggi, mereka juga membatasi penggunaan leverage atau kontrak derivatif yang merujuk pada aset kripto sebagai aset dasar dengan investor ritel.

Perusahaan kripto harus melakukan penilaian kesadaran risiko untuk semua pelanggan ritel yang ada sebelum penerapan fase kedua peraturan sebagai prasyarat untuk melanjutkan penyediaan layanan. 

Sistem Perpajakan yang Menguntungkan

Rezim pajak fleksibel Singapura juga menawarkan keuntungan signifikan bagi investor dan bisnis kripto. 

Salah satu fitur menonjol dari sistem pajak Singapura adalah tidak adanya pajak capital gain. Di banyak negara, keuntungan dari penjualan aset kripto dikenakan pajak capital gain, yang dapat berdampak signifikan pada pengembalian investor. 

Kode pajak Singapura membedakan investasi pribadi dari aktivitas bisnis. Rezimnya membebaskan investasi kripto pribadi dari pajak capital gain, memberikan lingkungan pajak yang lebih menguntungkan bagi investor individu. Namun, pengecualian ini tidak berlaku untuk aktivitas bisnis terkait perdagangan kripto.

Dengan ide yang sama, Singapura membebaskan token pembayaran digital seperti Bitcoin dan Ethereum dari transaksi menggunakan Pajak Barang dan Jasa (GST) standar sebesar 8%. 

Pengecualian ini secara signifikan mengurangi beban pajak pada transaksi aset kripto, menjadikan Singapura tujuan menarik bagi bisnis kripto, termasuk exchange, penyedia dompet, dan perusahaan lain yang beroperasi dalam ekosistem aset digital.

Sistem perpajakan Singapura juga menerapkan tarif pajak perusahaan yang relatif rendah untuk bisnis. 

“Tarif pajak perusahaan yang kompetitif sebesar 17% mendukung pertumbuhan startup kripto dan perusahaan blockchain, memperkuat posisi Singapura sebagai pusat inovasi global,” terang Svanevik kepada BeInCrypto.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 21%. Estonia, negara blockchain terkemuka lainnya, memiliki tarif 22%, sementara tarif Korea Selatan mencapai 27,5%. 

DBS Bank sebagai Pemain Penting dalam Adopsi Aset Digital

Bank DBS Singapura berperan penting dalam menciptakan platform nasional untuk perdagangan token digital. 

Pada tahun 2020, DBS meluncurkan DBS Digital Exchange (DDEx), menjadi salah satu bank pertama di dunia yang menawarkan akses kepada investor institusional dan terakreditasi untuk perdagangan aset kripto dan token sekuritas.

Pada September 2022, DBS memperluas jangkauan DDEx ke 100.000 klien paling berpengaruh. Bank ini memungkinkan klien terakreditasi dengan setidaknya US$246.000 dalam aset yang dapat diinvestasikan untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset kripto yang tersedia. 

Dua tahun kemudian, DBS memperluas penawaran produk untuk mencakup perdagangan opsi kripto dan catatan terstruktur bagi investor canggih. Klien DBS yang memenuhi syarat mendapatkan akses yang lebih luas ke aset digital sambil melindungi diri dari volatilitas pasar dan berpotensi mendapatkan imbal hasil. 

“Keterlibatan proaktif Bank DBS tidak hanya memperkuat kredibilitas pasar tetapi juga menempatkan Singapura sebagai model untuk menyelaraskan keuangan tradisional dengan teknologi blockchain yang sedang berkembang. Penyelarasan keuangan institusional dengan inovasi digital ini menetapkan preseden bagi bagaimana bank global dapat mengadopsi dan mengembangkan solusi blockchain secara bertanggung jawab,” ucap Svanevik. 

Bank ini juga memperkenalkan Layanan Token DBS, mengintegrasikan solusi blockchain dengan operasi perbankan inti untuk menyederhanakan manajemen aset digital. Program ini menghubungkan fungsi bank ke blockchain yang kompatibel dengan EVM, memungkinkan tokenisasi dan smart contract.

Pada bulan Mei lalu, Nansen mengungkapkan dalam sebuah postingan X bahwa mereka telah mengidentifikasi bank DBS sebagai pemilik dugaan dompet crypto whale ETH yang memegang 173.753 Ether, senilai US$650 juta pada saat itu.

“Kepemilikan substansial ini menegaskan kepercayaan institusional yang semakin meningkat terhadap aset digital, menandakan pergeseran penting di mana institusi keuangan tradisional semakin mengintegrasikan kripto ke dalam strategi inti mereka,” tambah Svanevik. 

Mengingat bahwa Bank DBS sudah berpengalaman dalam kripto, pengungkapan ini lebih mengejutkan daripada mengejutkan. 

Serangkaian Inisiatif yang Berkelanjutan

Singapura terus memimpin dalam integrasi blockchain dengan beberapa inisiatif kunci terbaru. 

Pada tahun 2022, Singapura memasuki ruang decentralized finance (DeFi) dengan uji coba langsung perdagangan aset digital di berbagai pool likuiditas. Transaksi langsung ini, yang melibatkan deposit tokenized, menandai pilot industri pertama yang dilakukan di bawah Proyek Guardian MAS.

“Proyek Guardian, yang dipimpin oleh MAS, mengeksplorasi tokenisasi aset untuk meningkatkan efisiensi pasar keuangan melalui kolaborasi dengan pemimpin industri,” papar Svanevik. 

Pada bulan November lalu, MAS mengumumkan penambahan lima program percontohan baru tentang tokenisasi aset sebagai bagian dari Project Guardian. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengembangkan cara memperluas pasar tokenisasi.

“Percontohan industri yang sedang berlangsung memajukan tokenisasi aset di berbagai sektor keuangan, memperkuat peran Singapura sebagai pemimpin inovasi blockchain,” tambah Svanevik.

Lima uji coba industri ini akan mengeksplorasi potensi tokenisasi aset. Mereka bertujuan untuk memfasilitasi integrasi yang lebih besar di seluruh rantai nilai pasar modal, mencakup kegiatan seperti listing, distribusi, perdagangan, penyelesaian, dan layanan aset.

Minggu ini, National University of Singapore (NUS), bekerja sama dengan Northern Trust dan UOB, mengumumkan peluncuran inisiatif perintis untuk men-tokenisasi kredensial obligasi hijau.

Inisiatif ini menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, integritas data, dan kepercayaan investor dalam praktik investasi berkelanjutan.

Ini juga merupakan langkah maju yang signifikan bagi NUS, menjadikannya universitas pertama di Singapura yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, integritas data, dan kepercayaan investor dalam praktik investasi berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

Kolaborasi Antara Institusi Publik dan Swasta

Singapura juga aktif mendorong adopsi blockchain di sektor publik dan swasta, menurut Svanevik.

Menjelang akhir tahun 2020, Enterprise Singapore (ESG), Infocomm Media Development Authority (IMDA), dan National Research Foundation (NRF) meluncurkan Program Inovasi Blockchain Singapura (SBIP) senilai US$12 juta.

Inisiatif yang digerakkan oleh industri ini bertujuan untuk melibatkan hampir 75 perusahaan dalam mengembangkan 17 proyek terkait blockchain dalam tiga tahun ke depan, dengan fokus awal pada sektor perdagangan, logistik, dan rantai pasokan.

“Program Inovasi Blockchain Singapura (SBIP) mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi akademik, dan perusahaan swasta untuk meningkatkan kemampuan blockchain,” ujar Svanevik kepada BeInCrypto.

Pada tahun yang sama, MAS Singapura menyelesaikan Project Ubin, sebuah proyek kolaboratif lima tahap dengan berbagai lembaga keuangan dan pelaku industri untuk mengeksplorasi penggunaan blockchain dan Distributed Ledger Technology (DLT) untuk pembayaran dan penyelesaian sekuritas.

Pada tahun 2023, MAS juga mengembangkan Orchid Blueprint, sebuah kerangka strategis untuk membangun infrastruktur uang digital yang aman dan efisien. Blueprint ini menguraikan komponen kunci untuk penggunaan uang digital yang aman dan inovatif di Singapura, dengan mengambil wawasan dari uji coba industri sebelumnya dan menekankan nilai kolaborasi antara bank sentral dan sektor swasta.

“Pendekatan proaktif Singapura terhadap regulasi, inovasi, dan kolaborasi menempatkannya sebagai pemimpin global dalam ekosistem kripto dan blockchain,” terang Svanevik.

Seiring Singapura berinvestasi dalam infrastruktur, menetapkan kejelasan regulasi, dan memberikan dukungan pemerintah, nampaknya akan terus memimpin peringkat kepemimpinan inovasi kripto dan blockchain global.