Kongres telah meloloskan undang-undang untuk mengakhiri penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang memecahkan rekor selama 43 hari, membawa kelegaan bagi badan-badan federal dan jutaan pekerja yang terdampak krisis ini.
Pada 12 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui legislasi untuk membuka kembali pemerintah, diikuti dengan suara 60-40 di Senat. Undang-undang tersebut kini menuju ke Presiden Trump.
Shutdown Bersejarah Ganggu Layanan Secara Nasional
Penutupan selama 43 hari, yang terpanjang dalam sejarah AS, menghentikan kontrak-kontrak federal, menghentikan pembayaran bantuan pangan, dan menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan di seluruh negeri. Ini juga menyebabkan lebih dari 2.500 pembatalan penerbangan karena kekurangan pengendali lalu lintas udara yang semakin parah. Badan seperti FAA bekerja untuk menjaga operasi bandara. Mendekati akhir, lebih banyak staf kembali saat para pembuat undang-undang menuju sebuah solusi.
Bisnis yang bergantung pada kontrak federal menderita kerugian besar. Suku-suku asli Amerika seperti Fort Peck Assiniboine & Sioux harus menyembelih kerbau untuk menyediakan makanan ketika dana federal terhenti. Banyak mahasiswa yang mengandalkan SNAP federal (bantuan pangan) telah beralih ke layanan dukungan kampus.
Undang-undang kompromi ini memicu perdebatan sengit di Kongres. Para pemimpin Demokrat, termasuk Nancy Pelosi, menolak ketentuan yang akan memotong dana untuk Medicaid dan Medicare, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan mengancam akses kesehatan terjangkau.
Meski ada kekhawatiran ini, Ketua DPR Mike Johnson menegosiasikan kesepakatan untuk memulihkan layanan federal dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih dalam. Suara 60-40 di Senat menunjukkan urgensi bipartisan untuk menyelesaikan kebuntuan ini.
Langkah Berikutnya dan Kekhawatiran yang Masih Ada
Dengan legislasi sudah ada di meja presiden, badan-badan bersiap untuk melanjutkan operasi reguler.
Dengan pertemuan Desember mendekat, The Fed akan sedikit mengurangi ketidakpastian, namun masih menghadapi tantangan signifikan karena pemadaman data selama penutupan. Pemerintah belum sepenuhnya merilis data pekerjaan dan inflasi Oktober yang kritis, atau mungkin telah melewatkannya sepenuhnya. Hal ini membuat The Fed kekurangan informasi saat mendekati pertemuan Desembernya.
Akibatnya, The Fed diperkirakan akan bertindak hati-hati, mungkin cenderung mempertahankan atau memotong suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan di tengah risiko dan ketidakpastian yang sedang berlangsung. Akhir dari penutupan berarti pengumpulan data dapat dilanjutkan, namun akan memakan waktu untuk mendapatkan gambaran keuangan yang lengkap.
Sementara itu, badan-badan federal yang terlibat dalam regulasi cryptocurrency dan pengawasan pasar diharapkan untuk melanjutkan operasi normalnya. CFTC, SEC, dan badan-badan lainnya, seperti IRS dan OCC, akan melanjutkan pembuatan peraturan, penegakan hukum, dan analisis regulasi. Ini akan mempercepat persetujuan untuk ETF baru dan produk lain yang menunggu ulasan SEC, yang sempat melambat karena cuti panjang.
Pemulihan aktivitas regulasi ini juga mempengaruhi respon dan perkembangan terkait undang-undang fintech yang lebih luas, seperti rancangan undang-undang terbaru Komite Pertanian Senat untuk memungkinkan CFTC mengawasi pasar kripto spot, sidang konfirmasi untuk kepala baru CFTC, dan Akta GENIUS.
Namun, masih belum pasti apakah kesepakatan ini akan mencegah penutupan serupa di masa mendatang. Dampak penutupan akan tetap dirasakan oleh kontraktor, pekerja federal, bandara, komunitas suku, dan keluarga berpenghasilan rendah.
