Seorang pengacara yang mewakili Ripple Labs dalam perkara hukumnya melawan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat memprediksikan bahwa lembaga regulator ini akan segera menyasar perusahaan crypto exchange, menurut cuitannya baru-baru ini.
John Deaton, pengacara Ripple Labs, memang terkenal sangat vokal di Twitter mengenai kasus hukum yang tengah berlangsung antara kliennya dengan SEC. Seiring dengan gugatan yang namanya akan mencapai kesimpulan (yang penuh harapan, terdakwa dari kasus ini berusaha untuk melanjutkan dengan ringkasan apakah XRP sebuah sekuritas dan apakah pembelaan fair notice dapat dilakukan.
Kendati demikian, SEC nampak sangat proaktif dalam penyelidikan kasus ini. Akibatnya, timbul lebih banyak penundaan dan memicu beberapa komunikasi paling “tajam” yang pernah terlihat hingga hari ini dalam gugatan sebesar itu.
Cuitan Deaton muncul tak lama setelah SEC mengajukan aturan baru yang mengharuskan platform keuangan untuk mencantumkan nilai wajar atas aset digital yang mereka simpan untuk pengguna pada neraca keuangannya.
Apa Alasan di Balik Argumen Deaton?
Deaton mengklaim bahwa ini adalah langkah pertama dari SEC untuk mengajukan kasus terhadap crypto exchange dan kita akan melihat berbagai kasus paling tidak di musim panas ini.
Pengumuman terbaru dari SEC ini nampaknya berlaku bagi crypto exchange, platform DeFi, dan penyedia jasa kustodian secara umum. Akan tetapi, aturan ini tidak memberikan kejelasan, seperti yang diharapkan oleh para komunitas kripto.
Lembaga regulator ini malah mengaku bahwa mereka menolak untuk memberikan kejelasan aturan, terlepas dari banyaknya seruan selama bertahun-tahun. Di bulan Januari lalu, Ketua SEC, Gary Gensler, menyatakan bila lembaga regulator yang ia pimpin itu akan memeriksa exchange dengan lebih saksama di tahun 2022.
Akankah SEC Memperluas Cakupannya?
Walau pengakuan ini bisa jadi merupakan langkah pertama untuk membuat kerangka kerja regulasi, ada ketakutan bila para pengawas akan memperluas cakupan otoritasnya.
Torehan yang terjadi di industri kripto belakangan ini telah menerangkan bahwa pedoman regulasi baru tersebut sejalan dengan apa yang telah dikomunikasikan oleh Gensler sebelumnya, termasuk pengguna membeli aset kripto di Coinbase yang telah membuat pinjaman tidak terjamin kepada perusahaan itu.
Dengan adanya panduan baru tersebut, seluruh aset digital milik para investor dalam sebuah platform akan terhitung sebagai aset platform. Hal ini akan berpengaruh pada neraca keuangan perusahaan dan menaruh mereka di bawah kendali SEC.
Tahun lalu, Coinbase melaporkan aset dan liabilitas senilai US$21,3 miliar (Rp306,11 triliun) dalam neraca keuangannya. Angka tersebut berada jauh di bawah nilai aset digital yang disimpan pada saat itu, yakni sebesar US$278 miliar. Berdasarkan ketentuan registrasi SEC, setiap perusahaan dengan aset bernilai lebih dari US$50 juta, secara langsung berada di bawah lingkup SEC.
Oleh karena itu, liquidity provider dan automated market makers bisa jadi tidak memiliki pilihan, selain mendaftar kepada SEC, bila aset digital dimasukkan ke dalam neraca keuangan mereka. Masih ada proposal lain juga, seperti memasukkan peserta pasar kripto, khususnya dalam definisi “Pedagang” atau “Pedagang Sekuritas Pemerintah”.
Pada akhirnya, ini berarti mereka harus mendaftar pada SEC dan tunduk terhadap hukum sekuritas federal dan kewajiban regulasi.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
