Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott (R-SC), akan membuka DC Blockchain Summit pada hari Selasa dengan sesi yang diperkirakan akan membahas jadwal markup Clarity Act berikutnya.
Digital Asset Market Clarity Act lolos di DPR pada Juli 2025 dengan perolehan suara 294-134, namun tertahan di Komite Perbankan Senat sejak Januari karena perselisihan soal imbal hasil stablecoin.
Perselisihan Yield Stablecoin Menuju Penyelesaian
CEO Digital Chamber, Cody Carbone, mengungkapkan kepada Crypto in America pada hari Jumat bahwa negosiasi antara industri aset kripto dan perbankan sudah mendekati kesepakatan akhir.
Inti perdebatan ini adalah apakah stablecoin yang diatur di AS bisa menawarkan imbal hasil atau reward melalui perantara. Pihak perbankan menyebut bahwa stablecoin dengan imbal hasil bisa memicu pelarian dana simpanan.
Perusahaan aset kripto menanggapi bahwa penghapusan reward justru akan mendorong penerbit stablecoin ke yurisdiksi luar negeri. Chief Policy Officer Coinbase, Faryar Shirzad, memperingatkan bahwa Hong Kong, Singapura, UEA, dan Bermuda sudah membangun sistem lisensi untuk menarik penerbit stablecoin USD.
Senator Thom Tillis (R-NC) dan Angela Alsobrooks (D-MD) kini sedang menyusun formula kompromi yang akan melarang imbal hasil pasif, namun tetap memperbolehkan reward berbasis transaksi.
Jam Berdetik Menuju 2026
Gedung Putih telah menetapkan tenggat waktu perjanjian pada 1 Maret. Namun, tanggal tersebut telah berlalu tanpa kesepakatan. Peluang lolosnya UU ini di Polymarket turun dari puncaknya yakni 82% menjadi sekitar 60%.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, telah memberikan sinyal bahwa tidak akan ada pembahasan di lantai Senat sebelum April 2026.
Jika rancangan undang-undang ini gagal melewati komite sebelum akhir April, para analis memperingatkan bahwa peluang lolosnya akan turun mendekati nol untuk masa sidang DPR kali ini, dan hal itu bisa memicu volatilitas pasar aset kripto serta menghambat masuknya dana institusi.
