Janji kampanye Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk mereformasi otoritas keuangan negara telah ditinggalkan. Keputusan ini membuat masa depan regulasi kripto menjadi tidak pasti, karena diharapkan menjadi bagian penting dari reformasi tersebut.
Pemerintah, partai yang berkuasa, dan kantor kepresidenan memutuskan untuk mempertimbangkan kembali rencana reformasi otoritas keuangan dari awal.
Reformasi ‘Mofia’ Ditunda Tanpa Batas Waktu
Akibatnya, struktur saat ini dari Financial Services Commission (FSC) dan Financial Supervisory Service (FSS) diharapkan tetap dipertahankan. Han Jung-ae, kepala pembuat kebijakan dari Partai Demokrat yang berkuasa, membuat pengumuman kepada wartawan di Majelis Nasional pada hari Kamis.
SponsoredReformasi ini awalnya dipicu oleh kritik bahwa Kementerian Ekonomi dan Keuangan serta otoritas keuangan terlalu besar dan berkuasa. Dalam politik Korea, pejabat dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan juga sangat berpengaruh.
Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai “Mofia.” Ini adalah gabungan dari nama Kementerian dan kata “mafia.”
Janji kampanye Presiden Lee Jae-myung untuk mereformasi “Mofia” mendapatkan dukungan luas dari publik. Rencana tersebut melibatkan berbagai cara untuk mengurangi ukuran Kementerian Ekonomi dan Keuangan serta otoritas keuangan.
Pemerintah dan partai yang berkuasa awalnya sepakat untuk membubarkan FSC dan memisahkan fungsi kebijakan dan pengawasannya. Fungsi kebijakan keuangan FSC akan dipindahkan ke Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Sementara itu, pengawasan keuangan akan ditangani oleh lembaga baru yang didedikasikan untuk perlindungan konsumen.
Kantor Anggaran dan Perencanaan terpisah dipertimbangkan untuk ditempatkan di bawah kantor Perdana Menteri dalam Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Namun, semua rencana ini sekarang telah dibatalkan.
Perubahan Besar pada Regulasi Aset Kripto
Pembalikan mendadak ini membuat industri kripto Korea Selatan merasa bingung. Industri ini telah mengamati dengan cermat untuk melihat lembaga mana yang akan mengambil peran mengatur kripto. Ini adalah pertanyaan kunci setelah restrukturisasi.
Sekarang ada kekhawatiran bahwa diskusi tentang legalisasi stablecoin yang didukung Won Korea akan terpinggirkan. Banyak bank domestik, perusahaan kartu kredit, dan perusahaan fintech sudah bersiap untuk memperkenalkan stablecoin mereka sendiri.
Lebih dari 10 bank, termasuk lima bank komersial terbesar, telah membentuk dewan untuk berkolaborasi dalam stablecoin bersama. Mereka mempertimbangkan untuk menerbitkannya melalui usaha patungan.
