Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI), Budi Santoso pada Senin kemarin (6/1) menerima kunjungan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar di kantornya. Gelaran tersebut dilakukan dalam rangka peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.
Pertemuan para petinggi negara itu menjadi titik terang dalam proses transisi kewenangan di industri kripto. Pasalnya dalam keterangan resmi terungkap bahwa Mendag mendukung penuh proses transisi selama sesuai dengan peraturan.
Selain itu, Budi juga meminta agar regulator bisa mengantisipasti ketidakpastian usaha kripto.
“Kemendag dan OJK menjamin kepastian usaha bagi para pelaku usaha kripto maupun derivatif keuangan saat proses peralihan kewenangan. Proses peralihan tersebut harus selesai pada 10 Januari 2025,” tulis laporan.
Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengharuskan transisi pengawasan aset kripto paling lambat 24 bulan sejak aturan tersebut rilis.
Bukan Pembahasan Pertama dengan Kemendag
Sebagai catatan, pembahasan peralihan pengawasan industri kripto dari Bappebti ke OJK bukanlah baru kali ini saja dilakukan. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan bahwa ia sempat melakukan diskusi singkat dengan Mendag untuk membahas proses tersebut dalam format resmi.
Nah berangkat dari situ, Mahendra optimistis bahwa proses peralihan pengawasan industri kripto akan berjalan dengan lancar. Menurutnya, meskipun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan aturan dari UU P2SK, proses untuk transisi sudah dibahas dan dipersiapkan.
Meski demikian, kehadiran PP menurutnya tetap akan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung transisi.
Untuk itu, salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin mendorong agar pemerindah dan regulator terkait bisa segera menyelesaikan PP tersebut. Menurutnya, PP seharusnya paling lambat sudah meluncur 6 bulan sejak UU P2SK terbit.
Ia menegaskan bahwa proses transisi sudah harus rampung sebelum 12 Januari 2025.
Pakar kripto, Ibrahim Assuabi optimistis PP peralihan pengaturan pengawasan kripto akan terbit pada 12 Januari 2025. Menurutnya, selama ini sosialisasi secara internal terus dilakukan oleh regulator. Selain itu, Bappebti juga sudah merilis SE yang memuat tentang penegasan peralihan pengawasan kripto ke OJK.
Bagaimana pendapat Anda tentang pertemuan antara Menteri Perdagangan dengan OJK terkait transisi pengawasan industri kripto ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
