Sanae Takaichi terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang ke-104 kemarin, dan kabinet barunya telah dilantik.
Penunjukan menteri-menteri kunci, termasuk Satsuki Katayama (Keuangan) dan Hisashi Matsumoto (Digital), bersama dengan koalisi baru dengan Nippon Ishin no Kai, akan berdampak signifikan pada arah ” Reformasi Pajak 2026” yang diinginkan oleh industri kripto.
SponsoredOptimisme Internasional Mewarnai Pertarungan Pajak Domestik
Komunitas kripto internasional sudah menunjukkan optimisme terhadap kecepatan reformasi keuangan Jepang. Exchange Bitunix, mencerminkan sentimen ini, berkomentar tentang pemerintahan baru.
“FSA Jepang memberikan lampu hijau bagi bank untuk memegang BTC. Pemerintahan baru Sanae Takaichi membuka jalan untuk reformasi keuangan besar-besaran. Apakah ini bisa menjadi ledakan kripto berikutnya di Asia?”
Seiring dengan meningkatnya dorongan untuk pemotongan pajak dengan koalisi Ishin, pemerintahan baru harus menentukan bagaimana menyeimbangkan dorongan industri untuk “sistem pajak yang kompetitif secara internasional” dengan kebutuhan penting untuk “melindungi yen Jepang.”
Sponsored SponsoredMedan Pertempuran Inti: Reformasi Pajak dan Ketegangan Utama
Isu paling krusial bagi industri kripto Jepang adalah Reformasi Pajak 2026. Badan Layanan Keuangan (FSA) telah secara resmi mengajukan garis besarnya, merinci keinginan industri.
FSA menuntut revisi sistem pajak penghasilan kripto saat ini. Sistem ini sekarang berada di bawah Pajak Komprehensif (hingga 55%). FSA ingin merevisinya menjadi Pajak Terpisah (tarif tetap 20%), mirip dengan perdagangan saham dan FX. FSA juga meminta reformasi pajak untuk memungkinkan pembentukan ETF (Exchange-Traded Funds) aset kripto.
Ketegangan utama sekarang terletak antara dua tokoh. Satu adalah Menteri Digital Matsumoto, yang kemungkinan akan mewarisi roadmap promosi Web3. Yang lainnya adalah Menteri Keuangan Satsuki Katayama, yang memprioritaskan disiplin fiskal tradisional. Penunjukan Menteri Katayama menunjukkan beberapa optimisme untuk percepatan reformasi regulasi.
Perdebatan inti akan menjadi bagaimana Kementerian Keuangan yang baru menangani Pajak Terpisah. Isu mendasar ini akan menjadi tema sentral reformasi pajak tahun depan: Pengaruh Koalisi Ishin dan Dorongan untuk Keuangan Regional.
Sponsored SponsoredFaktor Ishin: Keuangan Regional dan Percepatan Regulasi
Kabinet Takaichi tidak bisa mengabaikan niat politik dari mitra koalisinya, Ishin. Agenda politik pemimpin Ishin, Hirofumi Yoshimura, sekarang akan diintegrasikan ke dalam kerangka partai yang berkuasa. Dalam konteks ini, pengaruhnya menjadi faktor penting yang mengarahkan arah industri kripto.
Yoshimura adalah pendukung kuat keuangan generasi berikutnya dan memiliki hubungan dekat dengan Ketua SBI Holdings Yoshitaka Kitao. Upaya Yoshimura berfokus pada revitalisasi keuangan regional dengan memanfaatkan Security Tokens (ST) dan stablecoin.
Mengintegrasikan agenda Ishin ke dalam politik nasional akan mempercepat komitmen terhadap Web3 yang diatur. Ini menempatkan tokenisasi (RWA dan ST) di inti strategi nasional. Infrastruktur untuk perdagangan sekunder ST kemungkinan akan mendapatkan dorongan. Infrastruktur ini berpusat di sekitar Progmat yang dipimpin SBI dan Osaka Digital Exchange (ODX).
SponsoredIni berfungsi sebagai model “infrastruktur keuangan regional”. Industri Web3 memiliki harapan ganda: kelanjutan roadmap Taira dan peningkatan momentum yang diberikan oleh poros Ishin-SBI. Deregulasi terkait ST dan Stablecoin diprediksi akan diprioritaskan.
Menteri Keuangan dan Keamanan Ekonomi: Pertahanan Yen
Dinamika penting dalam pemerintahan baru adalah keselarasan Menteri Keuangan Satsuki Katayama dan Menteri Keamanan Ekonomi Kimi Onoda dalam mengawasi sektor Web3.
Menteri Katayama telah menyatakan pandangan kuat tentang mencegah aliran kekayaan nasional keluar. Ini terutama menargetkan modal asing yang masuk ke sektor-sektor kunci dan bidang teknologi sensitif. Oleh karena itu, pendekatannya terhadap regulasi kripto akan fokus pada “pendapatan pajak” dan “pertahanan yen Jepang” terhadap pengaruh keuangan asing yang tidak semestinya.
Demikian pula, Menteri Onoda secara strategis mengawasi keamanan ekonomi dan memastikan kemandirian infrastruktur digital. Kabinet Takaichi jelas memprioritaskan aset kripto dalam agenda keamanan ekonomi. Dengan demikian, mereka melihat Web3 baik sebagai alat untuk inovasi maupun potensi risiko untuk kejahatan keuangan dan erosi kekayaan nasional. Keselarasan strategis ini menunjukkan fokus yang meningkat. Tujuannya adalah untuk membangun “lingkup ekonomi digital berbasis yen.” Ini memprioritaskan standar keamanan global dan perlindungan aset Jepang.
