Laksamana Samuel Paparo, komandan US Indo-Pacific Command, menjelaskan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa komandonya sedang menjalankan node Bitcoin (BTC) dan melakukan pengujian operasional dengan protokol tersebut.
Kesaksian pada 21 April ini menandai pertama kalinya seorang komandan tempur AS yang masih menjabat secara terbuka menyebut Bitcoin sebagai aset keamanan nasional dalam proses kongres.
Bitcoin Sebagai Alat ‘Proyeksi Kekuatan’
Menanggapi pertanyaan dari Senator Tommy Tuberville (R-AL), Paparo menyebutkan Bitcoin sebagai “transfer nilai peer-to-peer yang zero-trust” dan mengatakan bahwa apapun yang mendukung seluruh instrumen kekuatan nasional “adalah untuk kebaikan.”
Ia menjelaskan riset ini berfokus pada ilmu komputer dan bukan kebijakan moneter.
Proof-of-work, ujar dia, “memiliki aplikasi ilmu komputer yang sangat penting untuk keamanan siber,” termasuk melindungi data dan menaikkan biaya nyata bagi lawan yang melakukan operasi siber.
“Kami punya node di jaringan Bitcoin saat ini. Kami melakukan sejumlah pengujian operasional untuk mengamankan dan melindungi jaringan menggunakan protokol Bitcoin,” ucap dia.
Laksamana itu menawarkan untuk memberikan detail pengujian yang bersifat rahasia jika diminta.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Konteks Strategis yang Lebih Luas
Pernyataan Paparo sejalan dengan sikap AS yang makin terbuka terhadap Bitcoin di tingkat federal. Para legislator telah mengajukan BITCOIN Act dan Strategic Bitcoin Reserve melalui perintah eksekutif.
Sementara itu, tesis “Softwar” dari Mayor Jason Lowery sebelumnya mengusulkan proof-of-work sebagai bentuk proyeksi kekuatan siber.
Tuberville mengarahkan diskusi ini terkait persaingan dengan Cina, dengan menekankan bahwa lembaga pemikir moneter utama Beijing juga telah menerbitkan riset strategis mereka sendiri soal Bitcoin.
INDOPACOM mengawasi sekitar 380.000 personel di kawasan Asia-Pasifik, yang menjadi medan utama persaingan strategis AS-Cina.
Sampai 22 April, belum ada tindak lanjut resmi dari Departemen Pertahanan yang memperjelas cakupan pengujian ini.
Subscribe channel YouTube kami untuk menonton para pemimpin dan jurnalis memberikan wawasan ahli
