Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator yang dulunya mengawasi industri kripto tanah air optimistis bahwa nilai transaksi aset kripto di tahun ini bisa mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Kondisi itu bisa terjadi sepanjang siklus Bitcoin (BTC) kembali terulang di tahun 2025.
Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya dalam laporan Antara mengatakan, jika siklus empat tahunan dari Bitcoin terjadi di 2025, maka volume transaksi aset kripto bisa lebih dari Rp859 triliun. Berpeluang berada di atas Rp1.000 triliun.
Sebagai catatan. Sepanjang tahun 2024 kemarin, volume transaksi aset kripto di tanah air mencapai Rp650,61 triliun. Jumlah itu meningkat 4 kali lipat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp149,25 triliun.
Meski demikian, capaian itu belum mampu melewati rekor volume perdagangan kripto di 2021 yang mencapai Rp859,4 triliun.
Sejalan dengan optimisme tersebut, Tirta menyoroti peristiwa penting yang terjadi pada industri kripto di tahun 2025. Menurutnya, tahun ini merupakan fase baru yang penting untuk perkembangan kripto tanah air.
Pasalnya, pada periode tersebut sudah terjadi peralihan kewenangan, pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Baca Juga: Harga FET Turun 20% dalam Seminggu saat Aset Kripto AI Menghadapi Penjualan Besar-besaran
Kerja Sama Semua Pihak
Nah demi menjaga ekosistem ini lebih transparan, efektif dan memberikan kontribusi bagi perekonomian, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan keberadaan entitas ilegal juga aktivitas kejahatan siber yang perlu mendapatkan pengawasan lebih baik lagi.
Menurutnya, upaya tersebut harus dibangun dengan melibatkan seluruh pihak. Termasuk OJK, Bappebti, Asosiasi serta pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi.
“Jadi kita harus tetap masih membangun bersama untuk industri kita ke depan,” jelas Tirta.
OJK selaku pengawas yang mendapatkan mandat untuk meneruskan langkah Bappebti juga sudah menyadari hal itu. Oleh karena itu, pihaknya sudah menggandeng lembaga pemerintah lainnya seperti Kejaksaan Agung dan juga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaga ekosistem industri ini tetap positif.
Temuan terbaru dari Kejaksaan Agung mengungkap, sepanjang tahun lalu terdapat aliran dana ilegal yang mengalir ke ekosistem kripto dan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp1,3 triliun. Melihat kondisi itu, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penting bagi Kejaksaan untuk memiliki kompetensi khusus dan kapasitas teknis, guna memahami mekanisme transaksi digital dan menelusuri aliran dana yang masuk ke berbagai yurisdiksi.
Bagaimana pendapat Anda tentang proyeksi nilai transaksi kripto Indonesia di 2025 yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
