PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto) menjamin bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal selama proses sidang dugaan keterlambatan notifikasi akuisisi oleh Toko Alpha Pte. Ltd. VP PR & Marketing Tokocrypto, Rieka Handayani menjelaskan bahwa perusahaan menjunjung tinggi standar transparansi dan terus berkomitmen terhadap kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Dalam keterangannya kepada BeinCrypto, Rieka mengatakan Tokocrypto telah menjalin kerja sama yang baik dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta menunjukkan sikap kooperatif dan proaktif sepanjang proses administrasi terkait akuisisi saham perusahaan.
Ia mengakui bahwa memang terdapat sedikit keterlambatan administratif dalam proses tersebut. Sebagai catatan, pada 26 November kemarin, KPPU telah menggelar sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perdana atas dugaan pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Aset Digital Berkat oleh PT Alpha Pte. Ltd.
“Kami memastikan bahwa seluruh layanan dan aktivitas perusahaan tetap berjalan normal selama proses ini. Tokocrypto tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekosistem aset kripto di Indonesia secara transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Rieka.
- Baca Juga: Menguak Siasat Binance Kuasai Tokocrypto
Toko Alpha Diduga Langgar Aturan
Mengacu pada keterangan resmi dari KPPU, gelaran sidang ini berhubungan dengan aksi anorganik Toko Alpha. Entitas yang awalnya memiliki 49% saham di Tokocrypto itu, melakukan akuisisi 51% saham atau setara dengan 510.000 lembar saham Tokocrypto dari pemegang saham sebelumnya, Cherry Angela pada 9 Januari 2023.
Setelah transaksi berjalan efektif, Toko Alpha kemudian mengalihkan 0,1% saham Tokocrypto kepada Zang Yaosheng. Membuat jumlah kepemilikan saham perusahaan saat notifikasi adalah 99,9% saham di Tokocrypto. Aksi strategis itu sekaligus menjadikan posisi Toko Alpha sebagai entitas pengendali penuh atas Tokocrypto.
Nah berdasarkan aturan yang termaktub dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Toko Alpha yang berinduk usaha Binance Capital Management Co. Ltd telah memenuhi ketentuan dan wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU 30 hari sejak transaksi tersebut efektif yuridis.
Namun berdasarkan aturan relaksasi yang dirilis KPPU di masa pandemi. Melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020, terdapat penambahan waktu dalam perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari.
“Berdasarkan ketentuan, Toko Alpha seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham paling lambat pada 9 Maret 2023. Tetapi KPPU baru menerima pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut pada 21 Maret 2023,” jelas KPPU.
Sehingga patut diduga terdapat keterlambatan pemberitahuan selama 8 hari kerja dan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Masih belum pasti bagaimana akhir dari proses ini, karena proses sidangnya sendiri masih berlangsung hingga tanggal 5 Desember kemarin dengan agenda pemeriksaan terlapor.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
