Sejak diberlakukan dua bulan lalu, regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) telah menciptakan kerangka kerja yang kohesif dan standar yang jelas bagi penerbit aset digital di seluruh Uni Eropa (UE). Model ini bertujuan menyeimbangkan inovasi dan perlindungan konsumen, menciptakan jalur lebih besar untuk adopsi kripto.
BeInCrypto berbicara dengan para ahli dari Monerium, Moonpay, OKX, dan Yellow Network untuk lebih memahami apa arti regulasi yang belum pernah ada sebelumnya ini bagi pengguna kripto yang berbasis di UE dan tantangan yang masih ada bagi perusahaan yang ingin mendirikan usaha di wilayah tersebut.
UE Menetapkan Preseden Global
Pada 30 Desember 2024, Uni Eropa mencatat sejarah dengan menjadi wilayah pertama di dunia yang memberlakukan regulasi kripto secara luas.
Perusahaan kripto yang ingin beroperasi di UE dapat memperoleh satu lisensi MiCA untuk menawarkan layanan di semua negara anggota, menghindari kerumitan mendapatkan izin terpisah untuk setiap negara.
“MiCA menetapkan tolok ukur global sebagai kerangka regulasi paling luas untuk aset kripto hingga saat ini, menempatkan UE sebagai pemimpin dalam membentuk masa depan keuangan digital dan menyediakan cetak biru bagi yurisdiksi lain untuk diikuti,” ujar Erald Ghoos, CEO OKX Europe, kepada BeInCrypto.
Beberapa perusahaan kripto regional telah mengajukan MiCA dan menerima lisensi. Kurang dari dua minggu lalu, Crypto.com menjadi platform kripto global pertama yang menerima persetujuan penuh di bawah kerangka regulasi UE.
Pada awal Januari, MoonPay, BitStaete, ZBD, dan Hidden Road mendapatkan lisensi MiCA dari Otoritas Pasar Keuangan Belanda (AFM). Standard Chartered segera mengikuti ketika memperoleh lisensinya di Luksemburg. Sementara itu, Boerse Stuttgart Digital Custody menjadi penyedia layanan aset kripto pertama di Jerman yang menerima lisensi penuh.
Rezim Lisensi Terpadu MiCA
Pasar kripto telah berkembang pesat sejak peluncuran Bitcoin lebih dari 15 tahun lalu. Meski pertumbuhan ini, struktur regulasi yang konsisten dan komprehensif masih kurang di banyak bagian dunia. Ketidakjelasan aturan ini dapat mengekspos investor pada risiko dan menciptakan kerentanan dalam perlindungan konsumen dan integritas pasar.
Kerangka MiCA UE dirancang untuk mengatasi tantangan ini sambil mempromosikan pertumbuhan yang bertanggung jawab dalam industri kripto.
“Aturan yang jelas menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi di mana pelaku serius dapat berkembang. MiCA pada dasarnya memberikan lampu hijau untuk babak berikutnya dari kripto di Eropa,” terang Alexis Sirkia, Co-Founder Yellow Network.
Proses perizinan standar MiCA di seluruh UE menyederhanakan persyaratan regulasi dan memudahkan perusahaan untuk beroperasi di dalam Wilayah Ekonomi Eropa. Kerangka ini juga memberikan pengakuan resmi untuk industri kripto.
“Salah satu keuntungan terbesar dari MiCA adalah perannya dalam melegitimasi industri aset kripto, baik untuk konsumen maupun perusahaan lain, mengingat persyaratan dan standar regulasinya. Ini seharusnya membantu membangun kepercayaan pada perusahaan yang diatur oleh MiCA,” papar Matt Sullivan, Wakil Penasihat Umum dan Kepala Irlandia di MoonPay, kepada BeInCrypto.
Legislasi ini juga secara khusus bekerja untuk melindungi kepentingan konsumen dengan menjaga risiko terkait dan meningkatkan kepercayaan.
“MiCA meningkatkan perlindungan konsumen melalui persyaratan transparansi yang kuat, langkah-langkah kepatuhan yang ketat, dan pengawasan terhadap penerbit stablecoin. Ini juga memperkuat protokol anti pencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC), menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih terjamin, dan dapat dipercaya bagi peserta pasar. Kerangka komprehensif ini membuka jalan untuk adopsi yang lebih luas dan pertumbuhan berkelanjutan dari ekosistem kripto di seluruh Eropa,” tambah Ghoos.
Meski memiliki banyak keuntungan, kerangka MiCA juga menimbulkan beberapa pertimbangan, terutama bagi pelaku yang lebih kecil.
Proses Ketat
Dibandingkan dengan kerangka yang dikembangkan oleh yurisdiksi lain, legislasi MiCA sangat menyeluruh.
“MiCA adalah salah satu kerangka kerja yang paling rinci dan ketat. Sementara tempat-tempat seperti Singapura dan Hong Kong fokus pada mendorong inovasi dengan regulasi yang lebih ringan, MiCA lebih tentang membangun kepercayaan dan keamanan. Ini adalah pendekatan yang berbeda dan lebih sedikit tentang kecepatan serta lebih banyak tentang meletakkan fondasi yang kokoh,” ujar Sirkia.
Mendapatkan lisensi MiCA melibatkan prosedur langkah demi langkah. Perusahaan kripto harus terlebih dahulu menilai kelayakan mereka dan menyiapkan semua dokumen yang relevan. Setelah diajukan, aplikasi akan menjalani tinjauan kepatuhan oleh otoritas regulasi yang berlaku.
“Akan menjadi lebih sulit bagi contoh klasik dua individu dengan ide baru untuk sekadar meluncurkan layanan atau token kripto mereka kepada publik,” tutur Sullivan.
Ini juga mungkin menciptakan hambatan tertentu untuk masuk.
Hambatan bagi Pemain Kecil
Proses ini bisa sangat memberatkan bagi pemain kecil atau perusahaan kripto baru yang mencari layanan di Uni Eropa.
“Sementara MiCA membawa regulasi yang sangat dibutuhkan, ini juga memperkenalkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi dan beban operasional, terutama bagi bisnis kripto yang lebih kecil. Perusahaan harus menavigasi persyaratan pelaporan yang kompleks, cadangan modal yang ketat untuk penerbit stablecoin, dan kewajiban pengungkapan yang ketat,” terang Ghoos.
Kerangka kerja ini juga mengharuskan perusahaan memiliki basis operasi di UE.
“Bagi pemain yang lebih kecil, persyaratan seperti mempertahankan kehadiran fisik di UE dan memegang cadangan modal yang signifikan bisa terasa seperti rintangan yang tinggi. Ini berisiko menutup startup yang bisa membawa ide-ide segar ke meja,” ucap Sirkia.
Beberapa kritikus mengatakan bahwa jenis regulasi ini menguntungkan perusahaan kripto yang sudah mapan, menciptakan hambatan masuk bagi pemain baru. Perusahaan besar dengan sumber daya yang cukup untuk mengatasi hambatan ini tetap melakukannya, mengingat peluang signifikan untuk beroperasi di wilayah yang begitu besar.
“Mereka yang berhasil menavigasi regulasi akan menemukan diri mereka dalam lingkungan yang lebih aman dan stabil, dengan akses ke pasar besar berjumlah 450 juta orang. Ini adalah tantangan, ya, tapi juga bisa menjadi tanda legitimasi,” papar Sirkia.
Di luar itu, regulasi MiCA juga menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi pengguna.
Persyaratan KYC Menimbulkan Kekhawatiran Privasi
MiCA menerapkan protokol AML dan KYC untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih terjamin, dan dapat dipercaya bagi peserta pasar. Namun, ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran keamanan bagi pengguna.
“Di sisi pengguna, ada kekhawatiran tentang privasi. Aturan KYC yang lebih ketat, meskipun ditujukan untuk keamanan, bisa membuat beberapa orang merasa tidak nyaman tentang bagaimana data mereka ditangani,” ucap Sirkia.
Pengumpulan dan penyimpanan data yang ekstensif yang diperlukan oleh regulasi Know Your Customer (KYC) bertentangan dengan hak privasi individu, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data, potensi penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah.
“Aturan KYC MiCA dirancang untuk mencegah penipuan dan meningkatkan keamanan, namun mereka menimbulkan pertanyaan terkait privasi. Mengumpulkan dan menyimpan begitu banyak data pribadi menciptakan risiko. Apa yang terjadi jika data tersebut diretas atau disalahgunakan? Pengguna yang menghargai privasi mereka mungkin beralih ke platform yang kurang diatur, yang justru ingin dihindari oleh MiCA. Ini adalah garis tipis yang harus dilalui, dan bagaimana UE menangani kekhawatiran ini akan sangat penting dalam membangun kepercayaan pengguna,” tambah Sirkia.
Melihat melewati kekhawatiran ini, aspek MiCA yang paling diperdebatkan adalah regulasinya terhadap stablecoin.
Penerbit Stablecoin Hadapi Tantangan Signifikan
Stablecoin adalah aset kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil, biasanya dengan dipegging ke aset lain seperti emas atau mata uang fiat. Ini membuatnya populer di kalangan investor yang ingin terlibat dengan aset digital sambil mengurangi volatilitas harga.
Sifat ketat dari regulasi stablecoin MiCA telah menjadi poin utama perdebatan.
“MiCA akan mengharuskan semua penerbit stablecoin untuk mempertahankan cadangan likuid lebih dari 1:1 dan mendapatkan otorisasi yang tepat sebagai lembaga uang elektronik. Ini akan berdampak khusus pada penerbit stablecoin yang tidak berizin yang telah beroperasi di Eropa tanpa lisensi e-money yang sesuai, karena mereka harus mematuhi persyaratan yang lebih ketat ini atau menghentikan operasi di UE,” ujar Jón Helgi Egilsson, Co-Founder Monerium dan mantan Ketua Bank Sentral Islandia, kepada BeInCrypto.
Menanggapi hal tersebut, Sirkia menambahkan:
“Stablecoin akan merasakan dampak MiCA dengan cara yang besar. Penerbit harus meningkatkan transparansi dan memperkuat cadangan mereka. Untuk USDC, yang sudah beroperasi di bawah kerangka yang cukup kuat, transisi mungkin lebih lancar. Namun untuk yang lain, seperti USDT, ini bisa berarti lebih banyak pengawasan dan mungkin beberapa penyesuaian besar.”
Segera setelah MiCA berlaku, USDT Tether mengalami penurunan kapitalisasi pasar sebesar US$2 miliar– penurunan terbesar sejak keruntuhan FTX. Bahkan sebelum MiCA diberlakukan, exchange terpusat seperti Coinbase mulai membatasi USDT, sementara exchange UE diperintahkan langsung untuk mendelisting stablecoin tersebut secara massal.
Sementara USDT belum memenuhi regulasi stablecoin MiCA, kriterianya telah memicu perdebatan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa mereka memberikan keuntungan besar bagi lembaga keuangan tradisional.
Kontroversi Penggunaan Bank Tradisional sebagai Perantara
Tiga hari sebelum peluncuran MiCA, CEO Tether Paolo menggunakan media sosial untuk mengkritik persyaratan kerangka kerja bagi penerbit stablecoin.
“MiCA tidak lain adalah hadiah besar untuk sistem perbankan tradisional. Memaksa penerbit stablecoin untuk menyimpan >30% likuiditas mereka di bank hanya memastikan lebih banyak keuntungan bagi pemain lama. Regulasi ini dirancang untuk menguntungkan sistem lama, bukan inovasi,” ujar Diomede dalam postingan di X.
Egilsson menjelaskan bahwa kebijakan ini sangat mempengaruhi bank dibandingkan operasi dan lisensi pesaing mereka.
“Dalam kasus ekstrem, penerbit stablecoin harus menjaga hingga 60% dana dengan hingga 12 bank komersial. Menempatkan bank sebagai perantara seperti memberikan mereka kunci sebagai penjaga gerbang untuk memantau pesaing mereka dan menentukan apakah pesaing mereka akan mendapatkan lisensi untuk beroperasi karena hubungan bisnis dengan beberapa bank sekarang menjadi persyaratan oleh hukum UE di bawah MiCA,” terang dia.
Menurut Egilsson, menggunakan bank tradisional sebagai perantara antara penyedia stablecoin dan konsumen juga bertentangan dengan ide desentralisasi.
“Ini benar-benar absurd dan penyalahgunaan kekuatan legislasi publik UE untuk mencoba mempertahankan status quo bagi bank UE. Menuntut bank menjadi perantara tidak sejalan dengan etos web3 atau menciptakan lapangan bermain yang adil yang akan memfasilitasi inovasi,” papar dia kepada BeInCrypto.
Egilsson juga menunjukkan bahwa USDT terus beroperasi di Uni Eropa meskipun MiCA sudah berlaku.
“Sebelum MiCA, stablecoin berada di bawah hukum UE sebagai e-money, tetapi legislator UE tidak menegakkannya. Janji yang dibuat oleh legislator UE adalah bahwa penegakan akan segera menyusul. Namun, legislasi telah berlaku, tetapi stablecoin yang tidak sah terus ditawarkan. Regulasi adalah satu hal, penegakan adalah hal lain. Jika penegakan tetap serendah sebelumnya sebelum MiCA, seseorang mungkin bertanya: mengapa repot-repot mengatur sama sekali?” ucap dia.
Namun, kurangnya kepatuhan penuh Tether terhadap MiCA menciptakan risiko, seperti potensi penalti, denda, atau bahkan larangan USDT berbasis UE.
MiCA dan Masa Depan Regulasi Aset Kripto
Terlepas dari beberapa titik sakit, sebagian besar pakar industri percaya MiCA adalah legislasi terobosan yang dapat menginspirasi regulasi serupa di yurisdiksi lain.
Mengingat kerangka kerja ini baru berlaku selama lebih dari dua bulan, kemungkinan besar akan direvisi di masa depan, terutama mengingat industri kripto terus mengalami transformasi.
“Semua regulasi berkembang, dan MiCA kemungkinan tidak akan berbeda. Evolusi ini bisa didorong oleh adopsi kripto yang meningkat, tetapi juga bisa didorong oleh faktor lain seperti kemajuan teknologi. Sebagai contoh penggunaan regulasi pembayaran sebagai contoh perkembangan regulasi alami, UE saat ini sedang mempersiapkan Payment Services Directive ketiga (PSD3), evolusi alami dari direktif pembayaran sebelumnya, PSD dan PSD2,” komentar Sullivan.
Seiring perkembangan Web3 dan munculnya teknologi baru, MiCA harus diperbarui untuk mengatasinya.
“Dunia kripto bergerak cepat, dan kerangka kerja harus mengikuti. Seiring adopsi meningkat dan teknologi baru seperti DeFi dan NFTs menjadi lebih umum, kita mungkin akan melihat pembaruan untuk menangani area ini. Uni Eropa telah menetapkan standar tinggi dengan MiCA, namun tetap relevan dalam industri yang terus berkembang akan memerlukan dialog berkelanjutan dengan komunitas kripto dan fleksibilitas dalam pendekatan regulasi,” ujar Sirkia.
Jika negara lain mengadopsi regulasi serupa, Uni Eropa mungkin akan merevisi MiCA agar tetap kompetitif.
“Seiring yurisdiksi lain mengembangkan undang-undang kripto mereka sendiri, Uni Eropa mungkin akan menyempurnakan MiCA agar tetap kompetitif dan selaras dengan standar global, memastikan bahwa Eropa terus menjadi pemimpin dalam regulasi kripto,” terang Ghoos.
Di masa depan, kolaborasi antara pelaku industri dan regulator akan sangat penting untuk memastikan bahwa kerangka kerja ini terus melindungi konsumen sambil mengembangkan lingkungan yang mendorong inovasi.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
