Partai Liberal Demokrat Jepang memulai tim proyek baru pada hari Selasa yang didedikasikan untuk merancang kerangka nasional untuk keuangan on-chain berbasis AI, menandai dorongan legislatif paling ambisius Tokyo sejauh ini dalam infrastruktur keuangan bertokenisasi.
Langkah ini menandakan bahwa para pemimpin politik di Jepang tidak lagi memandang keuangan berbasis blockchain sebagai isu kecil — melainkan sudah menjadi prioritas ekonomi struktural yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
“Bukan Kisah 5 sampai 10 Tahun”
Tim Proyek Visi Keuangan On-Chain dan AI Generasi Berikutnya mengadakan pertemuan pertamanya pada hari Selasa di bawah Markas Besar Promosi Masyarakat Digital LDP. Mantan Menteri Digital Taira Masaaki, yang telah memimpin agenda kebijakan web3 LDP sejak 2023, mendirikan kelompok ini. Ketua tim ini adalah Kihara Seiji, mantan pejabat Kementerian Keuangan yang berpengalaman dalam kebijakan blockchain dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Liga Parlemen LDP untuk Promosi Blockchain. Murai Hideki, mantan Wakil Sekretaris Kabinet yang dikenal di lingkungan LDP sebagai “Tuan Sekjen,” bertindak sebagai sekretaris jenderal.
Dalam wawancara eksklusif dengan NADA News sebelum peluncuran, Taira menyampaikan bahwa perpaduan AI dan blockchain akan terjadi pertama kali dan paling besar pengaruhnya di sektor keuangan. “Ini bukan cerita 5 hingga 10 tahun lagi — hal ini akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Taira kepada media tersebut.
Jepang sudah memiliki fondasi awal. JPYC, stablecoin pertama negara ini yang didukung yen, diluncurkan Oktober lalu dan diakui secara hukum sebagai alat pembayaran elektronik. Tiga mega bank — MTUFG, SMBC, dan Mizuho — sedang mengembangkan stablecoin bersama. Japan Post Bank juga mengembangkan deposito bertoken menggunakan mata uang digital DCJPY.
Namun Taira menilai potongan-potongan ini belum membentuk sistem yang utuh. “Komponen per bagian memang mulai terbentuk,” tutur Taira, “namun belum ada cetak biru bersama untuk menghubungkan semuanya menjadi sistem keuangan yang berjalan.”
Tujuan terdekat PT ini adalah menyusun white paper yang menguraikan reformasi regulasi yang dibutuhkan — termasuk hukum trust, asuransi simpanan, dan kerangka KYC — yang nantinya akan masuk ke strategi pertumbuhan LDP serta kebijakan fiskal tahunan pemerintah.
Menekan Regulator
Penunjukan Kihara sebagai ketua memang pilihan yang disengaja. Taira mengatakan ia “datang membujuk” Kihara untuk mengambil peran ini, karena tugas ini membutuhkan sosok yang menguasai dunia keuangan dan teknologi serta dapat mengawasi regulator. Dalam penampilan sebelumnya di YouTube bersama Kihara, Taira dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan PT akan membuat Financial Services Agency dan Kementerian Keuangan “merasakan tekanan.”
Lembaga keuangan tradisional menghadapi apa yang Taira sebut sebagai dilema “investasi ganda” — mereka harus tetap mempertahankan sistem lama seperti jaringan Zengin dan SWIFT sambil membangun infrastruktur blockchain baru.
“Mereka sadar harus melakukannya,” ucap Taira, “tapi masih ragu apakah sekarang waktu yang tepat.” Taira menegaskan, visi pemerintah yang jelas akan memberi bank dan perusahaan sekuritas landasan politik untuk benar-benar berkomitmen.
