Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) yang mengatur penyesuaian nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak serta besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk pada transaksi aset kripto. Regulasi ini mulai berlaku pada 4 Februari 2025 dan menyesuaikan tarif PPN baru sebesar 12% yang diterapkan sejak 1 Januari 2025.
Dalam regulasi terbaru, pemerintah menerapkan skema penghitungan PPN untuk transaksi aset kripto. Untuk penyerahan aset kripto oleh penjual melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tarif yang dikenakan adalah [1% x (11/12)] x 12% x nilai transaksi aset kripto.
Sementara untuk penyerahan aset kripto oleh penjual melalui PMSE yang bukan berstatus sebagai PFAK, tarif yang berlaku adalah [2% x (11/12)] x 12% x nilai transaksi kripto.
Merespons hal itu, CMO Tokocrypto, Wan Iqbal mengaku menyambut baik penerbitan PMK 11/2025 itu. Menurutnya, aturan ini memberikan kepastian hukum bagi industri kripto.
“Kami mengapresiasi langkah regulator dalam mengatur pajak transaksi kripto dengan skema yang lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan industri. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital,” jelasnya melalui keterangan resmi.
Tokocrypto Tetapkan Tarif PPN 0,11% dari Nilai Transaksi Kripto
Sebagai bentuk kepatuhan, Tokocrypto mengaku akan menerapkan tarif PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi kripto. Kebijakan itu akan berlaku efektif mulai 20 Februari 2025.
Lebih jauh menurut Iqbal, melalui regulasi yang jelas, industri kripto di Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sebagai catatan, sampai dengan Januari kemarin, penerimaan pajak yang bersumber dari transaksi kripto sudah mencapai Rp1,19 triliun. Sejak berlaku pada 2022, penerimaan pajak kripto terus menunjukkan tren yang menanjak.
Menurut Iqbal hal itu mencerminkan terus meningkatnya transaksi aset kripto di Indonesia, yang di dorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak serta kepastian regulasi oleh pemerintah.
Bagaimana pendapat Anda tentang rekomendasi pajak kripto di Indonesia? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
